Kegetiran Hati Anand Krishna Sang Pencinta Bangsa dan Kebekuan Rasa Oknum Hukum Raja Tega


Kita hidup untuk berapa lama? Apakah kita hidup selamanya?

Bukankah akan ada suatu hari, di mana mulut kita dikunci, dan seluruh anggota tubuh menjadi saksi, untuk mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri? Mengapa menghalalkan segala cara demi kepentingan pribadi?

Mengapa menjerembabkan kebenaran? Mengapa punya anggapan, masyarakat tidak memperhatikan, yang penting secara hukum tindakan dibenarkan? Terus di blow-up di media habis-habisan. Mengapa dasar hukum tersurat dipentingkan? Walau di dalamnya penuh manipulasi dan permainan, jauh dari rasa keadilan dan kebenaran?

Mengapa kita mengedepankan nafsu mau menang sendiri? Mengapa mengabaikan hati nurani? Mengapa penguasa yang dilapori, melindungi oknum atas nama instansi, mengabaikan nurani, dan mendepak Kebenaran dan Keadilan Sejati?………

Sudah saatnya suara diteriakkan kepada alam semesta……..  Dia Maha Tahu, Maha Adil dan Maha Kuasa.

Ibarat buah yang membesar di atas pohon kejahatan. Alam semesta sabar menunggu waktu kejatuhan. Tidak akan selamanya buah bertahan. Akan jatuh sendiri tak bisa dipertahankan…….

Mari teguhkan lagi komitmen para founding fathers. Apapun agama, suku, dan keyakinanmu, kita semua orang Indonesia,” kata dr. Sayoga Ketua Yayasan Anand Ashram di depan 400-an peserta simposium Road to Global Interfaith Harmony pada tanggal 1 September 2012 di Gedung Taman Siswa Jogja. Setelah mohon izin pada “Ngarso Dalem”, sebutan masyarakat Yogyakarta terhadap Sri Sultan HB X, dr. Sayoga membacakan surat Bapak Anand Krishna mengapa beliau tidak dapat hadir pada acara yang digagas oleh beliau sendiri.

Berikut adalah petikan suratnya……… “Kepada Yang Mulia Sri Sultan Hamengku Buwono X….. Yang Mulia Sri Baginda Sultan…Mohon menerima penghormatan saya dan mohon maaf sebesar-besarnya, saya yakin Wayan Suriastini dan dr. Sayoga sudah menjelaskan alasannya karena terkait kasasi dalam kasus saya.”………

“Saya menolak keputusan yang tidak konstitusional tersebut. Mereka tidak akan bisa memaksa saya. Oleh Bunda Ilahi, saya tidak diperbolehkan meninggalkan tempat ini (Ubud, Bali,red), karena harus lebih menggiatkan diri dalam doa dan meditasi. Terimakasih sebesar-besarnya kepada Sri Baginda yang telah mendukung dan membuka simposium ini. Mohon doa bagi gerakan dan visi misi kita. Salam hormat. Anand Krishna.”………

Sampai saat ini (11 September 2012) petikan pengabulan kasasi oleh Mahkamah Agung yang konon ditetapkan pada tanggal 24 Juli 2012 belum sampai di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Bila sudah sampai, maka Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan katanya baru dapat mengeksekusi. Bagaimana pun Bapak Anand Krishna di Ubud dan tidak akan mau dieksekusi, dan memilih mempertahankan diri sampai titik darah penghabisan………

Sejak pengadilan digelar Agustus 2010, tak ada satupun saksi yang menyaksikan terjadinya pelanggaran Pasal 290 KUHP. Akan tetapi bahkan setelah Dr. Mun’im Idris dari RS Cipto Mangunkusumo mengeluarkan visum bahwa korban masih perawan dan tak ada tanda-tanda kekerasan, pengadilan tetap jalan terus…… Hanya 10 % pertanyaan yang ditanya tentang Pasal 290 KUHP. Sisa 90%nya ditanya terkait kegiatan, program, pemikiran dan buku-buku Pak Anand yang tidak bermasalah dan dijual bebas di toko-toko buku……. Surat Penetapan Penahanan tertanggal 9 Maret 2011 yang dikeluarkan diduga sangat cacat hukum. Di Kepolisian dan di Kejaksaan, Pak Anand tak pernah ditahan. Penetapan dikeluarkan ketika terdakwa selalu koperatif dalam menghadiri sidang pengadilan, dan proses pengadilan belum mendengarkan keterangan seluruh saksi. Hakim sudah berpihak ketika proses sidang masih berlangsung di tengah proses persidangan. ….. Melihat hal yang demikian bila Pak Anand diam, walau tidak terbukti bersalah beliau akan dinyatakan bersalah. Karena itu pilihan Pak Anand mogok makan adalah upaya terakhir minta keadilan………

Saya merasa dizalimi oleh ketetapan Hakim untuk menahan saya. Padahal selama ini, kita koperatif, dan yang paling utama adalah tidak ada satu pun bukti yang membuktikan telah terjadi pelanggaran hukum. Bahkan kesaksian pihak saksi pelapor selalu berubah-ubah, dan fakta persidangan tidak sesuai dengan BAP. Di Kejati pun karena itu dan karena kesehatan, saya tidak di tahan. Di kepolisian dulu saya pernah jatuh dan collapse, dan sejak itu menderita gangguan jantung permanen sehingga kemana-mana mesti mengantongi obat jantung. Sebagai protes terhadap ketetapan yang saya anggap tidak manusiawi ini, dan bahkan tidak memikirkan kesehatan saya, di mana diet saya mesti ketat sekali karena diabetes dan tekanan darah tinggi. Maka, sebagai protes dan penolakan  terhadap kezaliman ini, saya memutuskan untuk puasa makan hingga ketetapan yang tidak manusiawi ini dicabut kembali. Semoga majelis hakim dan jaksa diberi pencerahan dan pikiran jernih oleh Yang Maha Esa. Saya juga mohon jika kondisi kesehatan saya terganggu, mohon tidak akan ada  pemaksaan makan terhadap saya.  Biarkan saya mati kalau memang itu yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang memunculkan dan membiayai kasus ini untuk membungkam suara kebangsaan, misi keharmonisan, dan kebhinekaan saya. Saya mohon kepada rekan semisi dan sevisi untuk melanjutikan perjuangan kita, dan tidak menyerah pada kekuaan-kekuatan yg sedang menghadang kita. Salam Kasih”…….

Bapak Anand Krishna mogok makan sampai 49 hari dan kemudian Ketua Hakim Sidang Hari Sasangka diganti oleh Hakim berintegritas Albertina Ho. Hakim Hari Sasangka ketahuan berselingkuh dengan saksi yang memberatkan Shinta Kencana Kheng beberapa kali di malam hari di tempat parkir dalam mobil saksi, dan akhirnya dipindahkan ke luar Jawa sebagai hakim non-palu. Albertina Ho memanggil ulang semua saksi dan datang ke lokasi kejadian dan terungkaplah rekayasa kasus. Kemudian Bapak Anand Krishna divonis bebas.

Sumber: http://hukum.kompasiana.com/2012/08/17/menyaksikan-tayang-ulang-kezaliman-peradilan-terhadap-anand-krishna/

Kemudian Jaksa Martha Berliana mengajukan kasasi dan diterima Mahkamah Agung. Di negara beradab di mana pun juga sebuah keputusan bebas tidak bisa dikasasi. Di negara kita pun Vonis bebas, tidak bisa dikasasi. Pasal 67 dan 244 UU NO. 8 Tentang KUHAP menyatakan putusan bebas tidak bisa di kasasi.

Mengapa ada yurisprudensi Vonis Bebas yang bisa di kasasi? Bila kita melihat catatan hitam di negara kita, ada beberapa kasus korupsi dan pelanggaran HAM yang telah divonis bebas oleh Pengadilan Tinggi akan tetapi kurang menyentuh rasa keadilan dan kebenaran. Ironisnya kini Vonis Bebas oleh Hakim sekaliber Albertina Ho justru diabaikan dan kasasi diterima berdasarkan Hakim Hari Sasangka yang telah cacat integritasnya……..

Jaksa Agung di depan Rapat Kerja Komisi III DPR berkata: “Saya telah instruksikan ke depan, terhadap putusan bebas sesuai pasal 67 Jo pasal 224 KUHAP (Kitab Undang Undang Hukuam Acara Pidana) tidak dapat diajukan kasasi, kecuali perkara yang merugikan keuangan negara,” demikian ucapan beliau yang dimuat poskota online pada tanggal 18 Juli 2011. Jaksa Agung Basrief Arief menjanjikan institusinya tidak akan mengajukan kasasi terhadap perkara-perkara rakyat kecil, yang diputus bebas kecuali terhadap perkara yang merugikan keuangan negara, teroris dan narkoba………. Akan tetapi Jaksa Penuntut Umum melecehkan instruksi Jaksa Agung dan diterima dan malah dikabulkan oleh oknum-oknum Hakim Agung.

Oleh karena itu Bapak Anand Krishna menulis Surat Terbuka kepada 3 Hakim Agung Kasasi, Jaksa Penuntut Umum dan juga kepada Seluruh Keluarga Besar Indonesia yang telah Menjadi Saksi akan Kezaliman yang Dilakukan terhadap Beliau……….

 …….”At his best, man is the noblest of all animals; separated from law and justice he is the worst.” Manusia adalah yang paling mulia diantara makhluk-makhluk hidup lainnya; namun ketika tidak mengindahkan hukum dan keadilan, maka ia adalah makhluk yang paling nista. # Aristotle

…….. Sungguh, saya tidak habis mengerti apa yang menggerakkan hati Saudara-Saudaraku Zaharuddin Utama, Achmad Yamenie, Sdr. Sofyan Sitompul, dan Martha Berliana Tobing hingga bersekongkol untuk menjatuhkan hukuman yang sama sekali tidak masuk akal……..

……. Selama bertahun-tahun saya telah mengabdikan diri pada negeri ini, menjunjung tinggi hukumnya, dan melayani sesama anak bangsa – dan, oleh karena itu, adalah kewajiban serta keyakinan saya untuk menolak setiap orang yang melecehkan nilai-nilai kebersamaan, menginjak-injak Hukum Negara, dan merusak Keadilan dengan menyelewengkan Kebenaran……. Sebab itu, Saudara-Saudaraku………. Demi Keadilan, Saya MENOLAK SECARA TEGAS setiap TINDAKAN Yang MELECEHKAN HUKUM Negeri ini; dan, dalam hal ini Keputusan yang dibuat oleh Sdr. Zaharuddin Utama, Sdr. Achmad Yamenie, Sdr. Sofyan Sitompul, atas dasar Kasasi oleh JPU Sdri. Martha Berliana Tobing, sebagaimana diberitakan lewat media. Yang jelas-jelas adalah Tindakan PELECEHAN HUKUM, TIDAK KONSTITUSIONAL, dan MELANGGAR HAK-HAK AZASI MANUSIA………

 …….. Kiranya, saya perlu mengingatkan Saudara-Saudara akan hal-hal berikut:

  1. 1.       Putusan Bebas tidak bisa dikasasi karena bertentangan dengan Pasal 67 dan Pasal 244 UU No. 8 Tentang KUHAP, tidak ada Hukum Negara Beradab mana pun juga yang membenarkan hal ini;
  2. 2.       Saya divonis bebas oleh Hakim Albertina Ho, yang integritas dan profesionalitasnya tak diragukan lagi;
  3. 3.       Dengan mengabulkan permohonan kasasi JPU yang sudah melanggar hukum dan inkonstitusional, Saudara-Saudara yang berjabat sebagai Hakim Agung pun ikut melanggar hukum dan melakukan tindakan inkonstitusional, dengan dalih yurisprudensi;
  4. 4.       Yurisprudensi bukanlah salah satu sumber tertib hukum di Indonesia menurut TAP MPR No. 3 Tahun 2000;

 …….. Untuk itu, saya mengajak SELURUH KELUARGA BESARKU – KELUARGA BESAR INDONESIA dengan BAPAK PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA sebagai KEPALA KELUARGA; Anggota MPR/DPR sebagai Saudara-Saudara Tua, SUPAYA:

  1. A.      Tidakmembiarkan keputusan-keputusan oportunistik dari oknum-oknum MA untuk dijadikan yurisprudensi hukum untuk menzalimi sesama anak bangsa;
  2. B.      Selalu menjunjung tinggi Martabat Negara Indonesia sebagai Negara Hukum, bukan Negara para oknum mafia hukum yang telah menodai Citra dan Wibawa MA;
  3. C.      Membebaskan MA dari oknum-oknum hakim oportunis dan mafia hukum;
  4. D.      Menegakkan UUD 1945 yang menjamin keadilan, kesamaan, dan kepastian hukum yang adil bagi seluruh rakyatnya;
  5. E.       Menegakkan kembali Pasal 67 dan 244 UU No. 8 tentang KUHAP, yang melarang kasasi putusan bebas demi kepastian hukum dan HAM; dan,

 …….Terakhir, lagi-lagi saya tujukan kepada BAPAK PRESIDEN RI selaku KEPALA KELUARGA INDONESIA, dan KETUA MAHKAMAH AGUNG untuk: Tidak Menerima kasasi hukum terhadap saya karena cacat hukum, melanggar HAM, dan; Melengserkan oknum-oknum yang telah melecehkan hukum, menginjak-injak keadilan, dan menodai citra dan wibawa lembaga-lembaga negara yang kita hormati.

……Sekian, semoga pikiran kita selalu jernih, hati kita selalu bersih, ucapan kita selalu benar, dan tindakan kita selalu tepat, demikian doa saya senantiasa….…

Kebohongan Jaksa Muda Martha P Berliana dalam kasus Anand Krishna juga dilaporkan Komunitas Pecinta Anand Ashram (KPAA) kepada Kejaksaan Agung RepubIik Indonesia. Dugaan terjadinya kesengajaan Jaksa Muda Martha P Berliana (NIP. 19700416 199603 2 002) dalam melakukan kebohongan, pemutar-balikan fakta dan pengaburan dalam menyusun Permohonan Memori Kasasi terhadap Putusan Bebas PN Jakarta Selatan terhadap Anand Krishna, tanggal 22 Nopember 2011 lalu dilaporkan.

…..Beberapa poin kejanggalan dan dugaan kebohongan serta pemutarbalikan fakta yang sangat memalukan, antara lain :

  1. Jaksa Penuntut Umum (JPU) berusaha mengaburkan pertimbangan, dan dengan sengaja memasukan BERKAS DARI KASUS LAIN (Memori Kasasi Tinggi Bandung No. 20/Pid/2006/PT. Bdg tanggal 21 April 2006) dalam usaha menjelaskan bahwa adanya masalah fakta hukum yang telah terungkap di depan persidangan, tapi tidak disinggung oleh Majelis Hakim.
  2. JPU sengaja hanya mengutip sebagian dan tidak lengkap dari Kutipan Salinan Putusan Majelis Hakim PN Jaksel, sehingga MENGABURKAN arti sebenarnya dari pernyataan pada Salinan Putusan tersebut.
  3. JPU juga sengaja mengaburkan pertimbangan permohonan Memori Kasasi ini dengan menuduh Majelis Hakim PN Jakarta Selatan telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam ruang persidangan. Padahal ketika membandingkan antara Surat Tuntutan dan Replik dengan Salinan Putusan Majelis Hakim, justru terlihat jelas bahwa JPU lah yang telah mengabaikan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Salah satu contoh adalah kesaksian pelapor Tara terhadap kejadian tanggal 21 Maret 2009, yang tidak pernah disinggung oleh JPU dalam Surat Tuduhan maupun Replik, sedangkan dalam Salinan Putusan, kejadian itu diutarakan.

Tapi nampaknya laporan tersebut, berikut ratusan surat masyarakat kepada Mahkamah Agung dan Jaksa Agung tentang kezaliman hukum tersebut belum ada reaksinya……… Dukungan Masyarakat Internasional terhadap Anand Krishna sudah mulai bermunculan.

Saya menolak keputusan yang tidak konstitusional tersebut. Mereka tidak akan bisa memaksa saya. Oleh Bunda Ilahi, saya tidak diperbolehkan meninggalkan tempat ini, karena harus lebih menggiatkan diri dalam doa dan meditasi. Terimakasih sebesar-besarnya kepada Sri Baginda yang telah mendukung dan membuka simposium ini. Mohon doa bagi gerakan dan visi misi kita. Salam hormat. Anand Krishna.”……… Sampai saat ini petikan pengabulan kasasi oleh Mahkamah Agung yang konon ditetapkan pada tanggal 24 Juli 2012 belum sampai di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Bagaimana pun Bapak Anand Krishna tidak akan mau dieksekusi, dan memilih mempertahankan diri sampai titik darah penghabisan………

Komplek Rumah Kebhinnekaan satu per satu sudah terbakar dan api sudah merembet semakin dekat, mungkinkah kita hanya duduk diam dan berpangku tangan? Setelah beberapa kelompok yang dianggap sesat seperti kelompok Lia Eden, kelompok-kelompok kecil lainnya, kemudian Ahmadiyah dan saat ini Syiah, Anda dapat menjadi korban berikutnya. Tidak semua rumah-rumah tersebut sesuai selera dengan kita, akan tetapi rumah-rumah tersebut berdiri di atas Hak Milik NKRI dengan Ijin Mendirikan Bangunan sesuai UUD’45. Di lain pihak nampaknya kekerasan demi kekerasan dibiarkan terjadi tanpa tindak lanjut…. Bersuaralah!!!

Silakan membaca artikel Rekaman CCTV Kezaliman Hukum terhadap Anand Krishna http://hukum.kompasiana.com/2012/08/30/rekaman-cctv-kezaliman-hukum-terhadap-anand-krishna/

Tuhan tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu mengubah nasib mereka sendiri. Ubah nasib dan bersuaralah!!!!

About these ads

Satu Tanggapan

  1. Wahai kaum nasionalis, mari bergabung dan ramaikan forum kami untuk bangsa

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 256 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: