Penentang Undang-Undang Pornografi


Pakdhe Jarkoni baru asyik membaca buku Babad Tanah Jawi, ketika Wisnu keponakannya curhat, katarsis, mengeluarkan isi pikiran.

 

Wisnu: Pakdhe, kami dan teman-teman lemes dan kecewa mendengar UU Pornografi disahkan, seakan-akan para wakil rakyat kita sudah merasa wakil betul-betul dan tidak memperdulikan tentangan satu provinsi Bali yang menolaknya dan tentangan mereka yang betul memahami arti pasal-pasalnya. Herannya sebagian besar masyarakat kita bersikap acuh tak acuh, Emangnya Gue Pikirin?

 

Pakdhe Jarkoni: Wisnu, perhatikan beberapa kecenderungan yang kami dapatkan dari beberapa artikel di internet. Belakangan ini timbul berbagai ancaman terkait fundamentalisme agama. Lihatlah kemunculan berbagai Peraturan Daerah tentang Syariat yang diskriminatif;  Tindak kekerasan yang dilakukan kelompok fundamental terhadap pemeluk agama dan kepercayaan minoritas, dan juga aktivis pejuang kebebasan beragama;  Hal itu menjadi semakin serius saat berbagai kelompok fundamental mulai menghembuskan isu mayoritas ke ruang publik.

 

Wisnu: Betul Pakdhe, Aspirasi fundamentalistik yang dikesankan mendapat dukungan mayoritas itu membuat pihak-pihak eksekutif, legislatif, dan yudikatif seolah kehilangan pegangan dan tidak berdaya.

 

Pakdhe Jarkoni: Demokrasi harus berdasarkan prinsip konstitusionalisme yang bertujuan membatasi kesewenang-wenangan kekuasaan, termasuk mencegah adanya tirani dari kelompok mayoritas. Kalau demokrasi sudah sewenang-wenang, mungkin lebih baik monarki dengan raja yang arif. Buktinya Sriwijaya bertahan 12 abad. Kami takut kalau ini diteruskan Indonesia akan pecah menjadi 5 negara dalam dua dekade ke depan. Semua pemimpin harus mempertanggungjawabkan peranannya dalam proses disintegrasi ini. Kami sungguh-sungguh meyakinkan segenap bangsa ini, ancaman fundamentalisme agama itu nyata dan berbahaya karena bertujuan menciptakan negara berdasarkan agama. Tidakkah kita belajar dari Pakistan? Dari Sudan dengan Darfurnya?

 

Wisnu: Terima kasih Pakdhe, mengenai Undang-Undang Pornografi? Apakah Pakdhe mendukung Judificial Review? Atau membiarkan kami anak-anak muda berjuang terus dalam ancaman kekerasan pihak yang menyukai kekerasan?

 

Pakdhe Jarkoni: Undang-Undang itu perlu Juklak, seperti PP atau Perpres dan lain-lain. SKB Menteri saja dipertanyakan keabsahannya. Kami memperkirakan Undang-undang itu akan diabaikan para perajin patung dan sekelompoknya. Kalaupun penentangnya dimasukkan penjara, apakah seluruh orang Bali dengan Gubernurnya akan dimasukkan penjara? Sadarlah teman-teman, Indonesia diambang disintegrasi, yang menguntungkan asing. Sedangkan para pemimpin hanya mempertahankan kemapanan dan kenyamanan pribadi dan golongan. Begja-begjane wong lali ish begja sing eling sabar lan waspada, seuntung-untungnya mereka yang lupa masih beruntung mereka yang sadar sabar dan waspada. Sadar, bangun dong!

 

Triwidodo

Oktober 2008.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: