Paska UU Pornogafi


Pulang dari kegiatan organisasi kemahasiswaan, Wisnu langsung curhat kepada Pakdhe Jarkoni.

 

Wisnu: Pakdhe, Bangsa kita saat ini dalam keadaan apatis, kurang PeDe. Beberapa teman kami berusaha melakukan Judicial Review bagi UU Pornografi. Akan tetapi sebagian besar teman yang dalam hati juga tidak setuju dengan UU Pornografi mengatakan bahwa orang Indonesia itu cenderung suka pada simbol-simbol, dan kurang greget terhadap implementasinya. Sehingga bagi kebanyakan teman, kemenangan atau kekalahan mendukung UU pun hanya kekalahan simbolis. Penerapannya sangat sulit, paling akan dibiarkan merana seperti peraturan-peraturan lainnya yang hanya sekedar peraturan tanpa penerapan.

 

Pakdhe Jarkoni: Seandainya semuanya demikian mungkin saja polemik itu hanya memperebutkan pepesan kosong. Tetapi bagi yang berhaluan keras, kelompok tersebut sudah mendapat pijakan. Ingat! hanya dengan SKB 3 Menteri tanpa Perpres pun sudah terjadi kekerasan dimana-mana. Yang perlu diwaspadai adalah ide yang melekat pada rumusan-rumusan UU Pornografi. Pakdhe minta masyarakat tetap waspada.

 

Wisnu: Betul Pakdhe, ide tersebut esensinya akan mempertahankan NKRI atau tidak? Mempertahankan Bhinneka Tunggal Ika atau tidak? Akan memperbaiki kehidupan masyarakat mempunyai agenda lain? Kalau sekedar penerapan, memang banyak yang menentang, stasiun televisi tetap menampilkan artis seksi, Badan Sensor Film juga menolak menggunakan UU Pornografi sebagai pedoman. Dalam jangka lama masyarakat sudah tidak peduli pada peraturan perundang-undangan dan menjadi semakin anarkis. Bukankah kelompok-kelompok tertentu sudah bertindak semacam anarkis juga, dan yang berwenang tetap menutup mata dan berpangku tangan?

 

Pakdhe Jarkoni: Demokrasi yang kita terapkan sudah menjadi demokrasi prosedural, karena suatu kelompok yang berjumlah mayoritas, mewakili suara terbanyak dan menang dalam voting, maka kehendak kelompok tersebut harus dilaksanakan. Demokrasi subtansial dimana kepentingan minoritas diperhatikan dan dilindungi tidak lagi kita indahkan. Sistem Presidential pun dalam prakteknya sudah seperti Sistem Parlementer. Yang membuat Pakdhe galau adalah bahwa kita dengan beragam latar belakang, tidak lagi merasa nyaman pada satu rumah tangga bangsa yang sama, padahal para founding fathers telah melebur identitas primordial dengan penuh kesadaran.

 

Wisnu: Betul Pakdhe, walau terdapat banyak tentangan dalam penerapannya di lapangan, akan tetapi UU Pornografi berpotensi menjadi sumber konflik. Bagi mereka yang ekstrem, ini merupakan landasan untuk memberlakukan kekerasan, tentunya mereka menunggu situasi yang kondusif, ataupun membuat situasi berkembang menjadi kondusif seperti keinginan kelompok tersebut. Masyarakat kita takut berurusan dengan SARA, sehingga suatu lembaga bisa seakan-akan mendapat legitimasi bahwa seluruh keputusannya adalah benar, sedangkan yang tidak sependapat hanya bisa mengelus dada saja.

 

Triwidodo

November 2008.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: