Bobroknya Hukum Formal Dalam Mengais Rasa Keadilan Anand Krishna


“Berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk sekalipun saya bisa membuat putusan yang baik”. Mengutamakan perilaku manusia daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigma penegakan hukum, akan membawa kita untuk memahami hukum sebagai proses dan proyek kemanusiaan. Demikian ungkapan Almarhum Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH seorang dedengkot hukum di Indonesia.

Masih menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH dalam artikel Keterpurukan Penegakan Hukum di Indonesia, beliau menulis……..sejak hukum modern semakin bertumpu pada dimensi bentuk yang menjadikannya formal dan procedural, maka sejak itu pula muncul perbedaan antara keadilan formal atau keadilan menurut hukum disatu pihak dan keadilan sejati atau keadilan substansial di pihak lain. Dengan adanya dua macam dimensi keadilan tersebut, maka kita dapat melihat bahwa dalam praktiknya hukum itu ternyata dapat digunakan untuk menyimpangi keadilan substansial. Penggunaan hukum yang demikian itu tidak berarti melakukan pelanggaran hukum, melainkan semata-mata menunjukkan bahwa hukum itu dapat digunakan untuk tujuan lain selain mencapai keadilan.

Dalam kasus Anand Krishna, hukum dijadikan entry gate untuk menghakimi pemikiran Anand Krishna dan sekelompok oknum mengupayakan perusakan nama baiknya sehingga pemikiran beliau tidak berkembang di bumi Nusantara. Salah satu motif di balik Kasus Anand Krishna adalah dugaan upaya perampasan aset-aset Yayasan Anand Ashram. Kuasa Hukum Anand Krishna, Darwin Aritonang S.H pernah bertemu dengan Abrory Abdul Djabar (Salah Seorang Saksi Memberatkan) di sela-sela mengisi sebuah acara di salah satu studio tv swasta nasional. Pada saat itu, saksi mengajukan beberapa syarat agar kasus Anand Krishna ini bisa diselesaikan dengan segera, yakni : (1) A.K meminta maaf di depan publik, (2) A.K tidak boleh terkait apapun lagi di Yayasan Anand Ashram, dan (3) penyerahan segera seluruh aset Yayasan Anand Ashram. (Jadi penyelesaian kasus ini ada di tangan Abrory Jabbar, betapa besar kekuasaan dia). Hal ini dipertanyakan kembali oleh kuasa hukum di dalam ruang sidang pengadilan tapi saksi menjadi berang dan marah. Bahkan saksi sempat mengancam untuk membunuh sang kuasa hukum dan Anand Krishna di depan Hakim Persidangan, tapi kemudian dikoreksi bahwa yang dimaksud adalah pemikiran yang akan dibunuh. Majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Drs. Hari Sasangka, SH.,M.Hum dalam sidang tersebut membiarkan hal ini.

Berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk sekalipun saya bisa membuat putusan yang baik”.# Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH

Pak Profesor menambahkan……… Hakim menjadi faktor penting dalam menentukan, bahwa pengadilan di Indonesia bukanlah suatu permainan (game) untuk mencari menang atau kalah, melainkan mencari kebenaran dan keadilan. Keadilan progresif semakin jauh dari cita-cita “pengadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan” apabila membiarkan pengadilan didominasi oleh “permainan” prosedur.

Pertama sekali, kasus muncul karena pengaduan Tara bahwa dia dilecehkan seksual oleh Anand Krishna. Sebetulnya secara legal formal dia tidak dapat menuntut karena tidak ada saksi dan tidak ada visum dari dokter. Akan tetapi aparat hukum memaksakan perkara di sidang pengadilan dengan menghadirkan beberapa saksi lain yang memberatkan yang pada akhirnya terungkap di persidangan bahwa kesaksian mereka tidak benar. Sebetulnya Tara biasa-biasa saja akan tetapi dia berubah setelah dihipnosis 45 kali dalam 3 bulan, sesuai pengakuan Hipnoterapisnya Dewi Yogo Pratomo di Metro TV.

Psikiater terkenal Prof Ni Luh Suryani di depan sidang mengungkapkan……. Seorang yang mengalami pelecehan seksual tidak bisa tersenyum-senyum atau ketawa-ketawa lucu saat muncul beberapa kali di beberapa media televisi nasional. Apalagi sampai  dengan mudah menceritakan bahwa dirinya adalah seorang korban yang sudah lama mengalami pelecehan seksual. Kesan yang timbul yang saya perhatikan sang pelapor seperti ingin mencari popularitas saja . Dan 45 kali sesi terapi hipnoterapi dalam waktu 90 hari yang dilakukan oleh ahli hipnoterapi terhadap pelapor bisa-bisa inilah yang  disebut brainwashing atau cuci otak.

Sejalan dengan ungkapan Prof. Ni Luh Suryani, Ahli Hypnoterapi Adi W Gunawan juga mengungkapkan di sidang bahwa……. Hasil hipnosis tidak bisa dipakai di dalam persidangan karena subjektif dan tidak ada standar yang baku. Dan terapi sampai 45 kali seperti yang dialami Tara (pelapor), jelas-jelas bertujuan untuk memasukkan memori baru bukan untuk terapi. Dalam hal ini, trauma pelecehan bisa ditanggulangi dalam satu hingga maksimal empat sesi. Dan itu pun kalau sudah termasuk pemerkosaan segala.

Akan tetapi sidang pengadilan berjalan sekitar satu tahun, jauh dari cita-cita “pengadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan”. Padahal menurut visum Dr. Mun’im Idris Tara masih virgin dan tidak ada tanda-tanda kekerasan.

Humphrey R Djemat, kuasa hukum terdakwa Anand Krishna, berpendapat hanya sekitar sepuluh persen pertanyaan yang dilontarkan oleh pihak kepolisian, kejaksaan maupun majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terkait pasal 290 KUHP tentang pelecehan seksual. Sejak muncul tuduhan pelecehan seksual, 25 Agustus 2010, Anand Krishna lebih banyak dihadapkan pada pertanyaan yang terkait kegiatan ceramah, pemikiran dan isi buku‐bukunya yang dijual bebas di berbagai toko. Anand Krishna sudah 297 hari bergelut dalam kasus ini. Kasus dinilai lebih banyak mengarah ke upaya penghakiman dan kriminalisasi terhadap pemikiran seseorang dari pada pembuktian terjadinya pelecehan seksual.

“Berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk sekalipun saya bisa membuat putusan yang baik.” # Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH

Pak Profesor menambahkan…….. Namun didalam realita kehidupan masyarakat, hukum mengalami sebuah masalah krusial atau bisa dikatakan sedang mengalami penyakit pada tahan kronis, sehingga yang mengaburkan makna dari hukum tersebut. Hukum hanya dijadikan alat untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu dan hukum dijadikan sebuah alat untuk melegalkan tindakan-tindakan yang menistakan nilai-nilai keadilan ditengah-tengah masyarakat.

Akhirnya pada suatu ketika terungkap bahwa Ketua Majelis Hakim Drs. Hari Sasangka, SH.,M.Hum mempunyai hubungan gelap dengan salah seorang saksi yang memberatkan. Hakim Hari Sasangka telah di laporkan di Komisi Yudisial (KY) karena menemui saksi korban wanita dalam kasus pencabulan dengan terlapor Anand Krishna, Shinta Kencana Kheng beberapa kali di tempat berbeda di dalam mobil Shinta pada waktu malam hari. Hari Sasangka akhirnya dijatuhi hukuman berupa hakim non-palu selama 6 bulan dengan dikurangi tunjangan remunerasi selama 6 bulan sebesar 90 persen tiap bulannya. Akibat perbuatan tercela tersebut Hakim Hari Sasangka langsung diganti oleh Hakim Albertina Ho, sebagai Ketua Majelis perkara Anand Krishna. Drama kisah ini berakhir pada 22 November 2011 saat Albertina Ho memutus Anand Krishna bebas dengan menyatakan Anand Krishna tidak terbukti bersalah.

“Berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk sekalipun saya bisa membuat putusan yang baik.” # Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH

Pak Profesor menambahkan……. Demikian juga ketika kita melihat  hukum dan keadilan pada hakekatnya merupakan dua buah sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan keadilan tanpa hukum ibarat macan ompong. Namun untuk mendapatkan keadilan maka pencari keadilan harus melalui prosedur-prosedur yang tidak adil. Sehingga hukum menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat, hukum bukan lagi untuk membahagiakan masyarakat tetapi malah menyengsarakan masyarakat.  Hukum gagal memberikan keadilan ditengah masyarakat. Supremasi hukum yang selama ini didengungkan hanyalah sebagai tanda (sign) tanpa makna. Teks-teks hukum hanya permainan bahasa (language of game) yang cenderung menipu dan mengecewakan.

Hukum merupakan bagian dari karya cipta manusia yang dimanfaatkan untuk menegakkan martabat manusia. Manusia tidak menghamba kepada abjad dan titik koma yang terdapat dalam Undang-Undang sebagai buah perwujudan nalar, tetapi hukum yang menghamba pada kepentingan manusia untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Hukum tidak hanya produk rasio, tetapi bagian dari intuisi. Relevansinya dengan nilai dasar kebangsaan, ialah mewujudkan konsepsi keadilan yang beradab, seperti sila kedua Pancasila.

Dalam Replik Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum Martha P Berliana memasukan kasus lain ditahun lain untuk memperkuat kasasinya. Hanya karena ingin memenangkan kasus ini bagaimana pun caranya. Akan tetapi kasasi yang jauh dari hati nurani dan sangat “serampangan” pun dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung  yang diketuai Zaharuddin Utama.

Jaksa Agung di depan Rapat Kerja Komisi III DPR berkata: “Saya telah instruksikan ke depan, terhadap putusan bebas sesuai pasal 67 Jo pasal 224 KUHAP (Kitab Undang Undang Hukuam Acara Pidana) tidak dapat diajukan kasasi, kecuali perkara yang merugikan keuangan negara,” demikian ucapan beliau yang dimuat poskota online pada tanggal 18 Juli 2011. Jaksa Agung Basrief Arief menjanjikan institusinya tidak akan mengajukan kasasi terhadap perkara-perkara rakyat kecil, yang diputus bebas kecuali terhadap perkara yang merugikan keuangan negara, teroris dan narkoba. Akan tetapi Jaksa Penuntut Umum melecehkan instruksi Jaksa Agung dan diterima dan dikabulkan oleh oknum-oknum Hakim Agung.

Mereka telah melupakan nasehat para bijak, bahwa doa orang yang teraniaya akan dikabulkan Tuhan dan masalahnya hanya waktu dalam menunggu buah kejahatan mereka masak.

Ungkapan Prof. Dr. Satjipto Rahardjo SH kami peroleh dari artikel: Keadilan Dalam Pandangan Pemikiran Hukum Progresif Satjipto Rahardjo http# Rajawaligarudapancasila.blogspot.com

#2011/10/keadilan dalam pandangan pemikiran.html#

Pak Profesor akhirnya menyampaikan……. keadilan hanya diasumsikan kepada rutinitas polisi, jaksa, dan hakim sebagai mata pencaharian didalam sebuah gedung. Sebab, bagi aparat, menjadi PNS atau polisi bertujuan untuk bekerja. Karena itu, hukum hanya bagian dari tumpukan file dimeja penegak hukum yang harus diselesaikan. Isu umum  yang terjadi di Indonesia, penuntasan masalah hukum mengacu pada prinsip pekerjaan yang diukur dengan nilai-nilai nominal yang dicapai. Pola pikir itu sejalan dengan makna dari istilah-istilah yang popular dalam dunia hukum. Seperti mafia hukum, UUD (ujung-ujung duit), pasal karet, 86 dan penyelesaian dibalik meja. Keadilan dihayati sebagai pekerjaan mencari uang didalam institusi pengadilan……..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: