Layakkah Yurisprudensi Berasal dari Putusan Hakim Yang Berlawanan Akal Sehat?

Apabila banyak putusan hakim yang berlawanan dengan akal sehat, apakah yurisprudensi masih layak jadi sumber hukum di Indonesia? Semakin banyak putusan hakim yang jauh dari nalar apabila dijadikan yurisprudensi membuat Indonesia menjadi semakin kacau. Apa jadinya bila putusan Hakim Agung Imron Anwari, Achmad Yamanie dan Nyak Pha yang membatalkan hukuman mati terhadap bandar narkotika Hengky Gunawan, produsen narkoba  dengan dalih hukuman mati melanggar HAM dijadikan yurisprudensi? Apapula jadinya bila putusan Hakim Agung Imron Anwari, Achmad Yamanie dan Timur Manurung yang membebaskan bandar narkotika jenis sabu-sabu Naga Sariawan Cipto Rimba alias Liong-liong, dari hukuman 17 tahun menjadi hukuman bebas dijadikan yurisprudensi?

 

Dalam rangka Seminar dan Eksaminasi Publik terhadap Kasus Anand Krishna yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2012 di University Club UGM Yogyakarta, Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H. dari Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Edward Omar Syarif Hiariej S.H., M.Hum. (Prof Eddy) dari UGM dan Ketua Cabang Peradi Yogyakarta Nur Ismanto S.H., M.Si menjadi narasumber. Eksaminasi adalah suatu penilaian dan pengujian masyarakat terhadap putusan hukum yang telah menjadi milik publik, baik terhadap putusan Hakim PN maupun Hakim Agung di MA. Dalam hal ini eksaminasi publik atas kasus kontroversi Anand Krishna. Tulisan ini adalah serial ketiga tentang “copy paste” Memori Kasasi Jaksa Martha Berliana dalam kasus rekayasa pelecehan seksual Anand Krishna.

 

Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H. dari Universitas Diponegoro mempertanyakan Memori Kasasi Jaksa Martha Berliana yang sekedar copy paste dari Berita Acara Pemeriksaan tanpa sedikitpun penjelasan mengapa dia menggunakan hal tersebut? Mengapa dia mengabaikan putusan bebas oleh hakim Albertina Ho? Selanjutnya, Prof. Nyoman juga mempertanyakan hubungan antara Jakarta Selatan dan Jawa Barat. Sebab tanpa penjelasan, langsung saja dicopy paste Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Anehnya Hakim Kasasi MA langsung mengamini tanpa memberikan uraian penjelasan mengapa putusan hakim Albertina Ho diabaikan, dan Berita Acara Pemeriksaan langsung dijadikan fakta. Seharusnya Para Hakim Agung memeriksa dan menguraikan Memory Kasasi oleh Jaksa, mengapa hal tersebut dibenarkan dan bukan langsung copy paste Memory Kasasi Jaksa dan langsung diamini saja. Baca lebih lanjut

Rekayasa Saksi/Alat Pembuktian Dimentahkan Albertina Ho Tapi Diamini Hakim Kasasi MA

Prof. Dr. Edward Omar Syarif Hiariej S.H., M.Hum: Menurut pasal 185 ayat (2) KUHAP, keterangan seorang saksi belum dapat dianggap sebagai alat bukti yang cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, unus testis nullus testis, satu saksi bukan saksi. Ini berarti jika alat bukti yang dikemukakan oleh penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa ditambah keterangan saksi lain atau alat bukti yang lain maka saksi tersebut bukan saksi. Hal ini terungkap sebagai salah satu kejanggalan memori kasasi JPU Martha Berliana Tobing yang dikabulkan oleh MA dalam kasus Anand Krishna.

 

Keterangan saksi yang satu tidak didukung oleh alat bukti atau keterangan saksi lain, setiap saksi mengatakan hal yang berbeda dalam kurun waktu yang berbeda pula, tapi 3 Hakim Agung: Zaharuddin Utama (yang menyatakan Prita Mulyasari bersalah dan menghukum 6 bulan penjara, serta  menghukum Rasminah dalam kasus pencurian 6 piring dengan hukuman 130 hari penjara); Achmad Yamanie (yang terlibat pembatalan vonis hukuman mati pemilik pabrik ekstasi Henky Gunawan menjadi 15 tahun penjara melalui upaya PK dan yang membebaskan bandar narkotika jenis sabu-sabu Naga Sariawan Cipto Rimba alias Liong-liong dari hukuman 17 tahun menjadi hukuman bebas); dan Sofyan Sitompul mengabulkan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut. 3 oknum Hakim Agung mengabaikan seluruh fakta persidangan yang dipimpin Albertina Ho yang memberi vonis bebas terhadap Anand Krishna.

 

Dalam rangka Seminar dan Eksaminasi Publik terhadap Kasus Anand Krishna yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2012 di University Club UGM Yogyakarta, Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H. dari Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Edward Omar Syarif Hiariej S.H., M.Hum. (Prof Eddy) dari UGM dan Ketua Cabang Peradi Yogyakarta Nur Ismanto S.H., M.Si menjadi narasumber. Eksaminasi adalah suatu penilaian dan pengujian masyarakat terhadap putusan hukum yang telah menjadi milik publik, baik terhadap putusan Hakim PN maupun Hakim Agung di MA. Dalam hal ini eksaminasi publik atas kasus kontroversi Anand Krishna. Tulisan ini adalah serial kedua tentang alat pembuktian yang direkayasa dalam kasus perusakan nama baik dengan modus pelecehan seksual Anand Krishna.

 

Buku Satgas Pemberantasan Mafia Hukum disampaikan bahwa untuk pembuatan kasus rekayasa, maka pengarahan kasus sudah diarahkan di tingkat kepolisian……… Kasus diarahkan dalam menentukan pihak yang dijadikan target dalam perkara pidana. Petugas kepolisian membalik logika proses hukum, yang seharusnya berawal dari tindak pidana, tetapi dalam hal ini dimulai dari orang yang ditargetkan kemudian dicari-cari tindak pidana apa yang dapat dikenakan. Karena mendapat “pesanan” maka petugas kepolisian mencari-cari kesalahan orang tersebut. Kemudian ketika ditemukan kesalahan meskipun kesalahan ringan, ujung-ujungnya kesalahan tersebut dibuat sedemikian rupa agar dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana. Baca lebih lanjut

Kontroversi Pengabulan Kasasi terhadap Putusan Bebas Hakim (Albertina Ho)

Prof. Dr. Edward Omar Syarif Hiariej S.H., M.Hum. (dikenal sebagai Prof. Eddy) menyampaikan bahwa putusan bebas atas Kasus Anand Krishna yang sudah diputuskan oleh pengadilan Negeri Jakarta Selatan, haram hukumnya untuk dilakukan upaya hukum lanjutan karena memang hal itu tertera jelas pada Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ini untuk menjamin asas kepastian hukum, asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam kebijaksanaan penyelenggara negara. Karena didalam peraturan perundang-undangan ada hierarki hukum. Secara umum bila Jaksa Penuntut Umum memandang ada kesalahan hakim dalam mengambil putusan bebas terhadap seseorang, maka tidak sepantasnya kesalahan itu ditanggung terdakwa. Apabila seorang hakim diperkirakan menyalahgunakan wewenang, maka seyogyanya buka kasus baru saja tentang penyalahgunaan wewenang oleh hakim……

 

Dalam rangka “Seminar dan Eksaminasi Publik terhadap Kasus Anand Krishna” yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2012 di University Club UGM Yogyakarta, Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H. dari Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Edward Omar Syarif Hiariej S.H., M.Hum. (Prof. Eddy) dari UGM dan Ketua Cabang Peradi Yogyakarta Nur Ismanto S.H., M.Si menjadi narasumber. Eksaminasi adalah suatu penilaian dan pengujian masyarakat terhadap putusan hukum yang telah menjadi milik publik, baik terhadap putusan Hakim PN maupun Hakim Agung di MA. Dalam hal ini eksaminasi publik atas kasus kontroversi Anand Krishna. Tulisan ini adalah serial pertama tentang Eksaminasi tersebut yang mendiskusikan Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyangkut putusan bebas yang tidak bisa dikasasi.

 

Prof. Eddy menyampaikan bahwa putusan bebas atas kasus hukum Anand Krishna yang sudah diputuskan oleh pengadilan Negeri Jakarta Selatan, haram hukumnya untuk dilakukan upaya hukum lanjutan karena memang hal itu tertera jelas pada Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ini untuk menjamin asas kepastian hukum, asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam kebijaksanaan penyelenggara negara. Karena didalam peraturan perundang-undangan ada hierarki.

 

Dalam praktik, satu-satunya payung hukum yang dijadikan landasan kasasi terhadap putusan bebas adalah Surat Keputusan (SK) Menteri Kehakiman RI tanggal 10 Desember 1983, No. MPW.07.03 Tahun 1983 butir 19 yang menyatakan: “sekalipun putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, akan tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi”. Dalam hal hierarki perundang-undangan, dipertanyakan apakah keputusan Menteri Tahun 1983 yang bernuansa politis saat itu dapat dipakai terhadap Undang-Undang KUHAP? Di atas Undang-Undang adalah Undang-Undang Dasar, Keputusan Menteri hierarkinya jauh di bawah Undang-Undang. Baca lebih lanjut

Maraknya Diskon Hukuman Bandar Narkoba oleh MA dan Debat Politis Kebijakan Grasi Presiden

Masalah politis kebijakan Grasi Presiden bisa menjadi bahan perdebatan yang panjang dan berlarut-larut, karena itu adalah ranah opini. Akan tetapi masyarakat perlu memantau dengan cermat masalah teknis Diskon Hukuman Bandar Narkoba oleh para Hakim Agung. Baik masyarakat yang pro Grasi Presiden maupun yang kontra harus memantau 3 Hakim Agung: Imron Anwari, Achmad Yamanie dan Nyak Pha yang membatalkan hukuman mati terhadap bandar narkotika Hengky Gunawan dengan dalih hukuman mati melanggar HAM. Masyarakat juga harus memantau Imron Anwari, Achmad Yamanie dan Timur Manurung yang membebaskan bandar narkotika jenis sabu-sabu Naga Sariawan Cipto Rimba alias Liong-liong, dari hukuman 17 tahun menjadi hukuman bebas.

Juru bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha menyatakan pemberian grasi oleh Presiden SBY atas hukuman pidana seumur hidup dua gembong narkoba, Deni Setia Maharwan Merika Pranola itu adalah sesuatu yang masih berada dalam kadar atau toleransi yang bisa diterima. Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin, menyatakan tak ada grasi untuk gembong narkoba. Yang diberi grasi hanya kurir narkoba yang miskin.

Sedangkan Pak Jusuf Kalla menilai pemberian kebijakan grasi walau konstitusional akan membuat gembong-gembong narkoba lainnya semakin berani menyebarkan narkoba di Indonesia. Malaysia dan Singapura memberlakukan hukuman mati untuk gembong narkoba, ini karena narkoba benar-benar merusak masyarakat. Mengedarkan narkoba masuk dalam kategori kejahatan luar biasa. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengkritik keras bahwa dalam menetapkan hukum, di samping mempertimbangan hak terpidana (termasuk pertimbangan kemanusiaan), tetap saja harus menjaga sisi keadilan korban dan sisi keadilan masyarakat. Muhammad A S Hikam mengungkapkan bahwa publik tidak akan percaya bahwa keringanan hukuman itu adil jika dibanding dengan bencana yang sudah dan akan ditimbulkan. Argumen Menkumhan juga mudah terpatahkan, Bandar Narkoba memang selalu menggunakan kurir orang yang tidak punya. Walaupun perlu dikasihani, akan tetapi justru karena para kurir itu akibatnya dalam setahun 15.000 orang mati karena narkoba dimana 90% korban adalah anak remaja.

Debat tidak akan ada habisnya, yang penting masyarakat perlu memantau ketat pemeriksaan terhadap  Imron Anwari, Achmad Yamanie  dan teman-temannya. Mengapa oknum-oknum hakim tersebut memberi diskon hukuman mati menjadi 15 tahun dan hukuman penjara 17 tahun menjadi bebas. Ini bukan masalah kebijakan politis, ini adalah masalah murni teknis yang perlu audit dan pantauan masyarakat. Jangan sampai para oknum hakim agung berlindung pada kewenangan hakim yang tanpa akuntabilitas. Silakan baca Baca lebih lanjut

Maraknya Diskon Hukuman Mati Bandar Narkoba dan Kewenangan Tanpa Akuntabilitas

Monopoli Kewenangan, Diskresi Luas Tanpa Akuntabilitas para Hakim Agung memicu maraknya putusan pahit diskon Hukuman Mati bagi Bandar Narkoba. Diskresi adalah kebebasan pejabat mengambil keputusan menurut pertimbangannya sendiri. Dengan demikian, setiap pejabat publik memiliki kewenangan diskresi. (Diskresi adalah kebijakan dari pejabat negara yang membolehkan melakukan kebijakan yang melanggar undang-undang, dengan 3 syarat: demi kepentingan umum, dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan yang Baik). Demikian kira-kira rumusan permasalahan Mafia Peradilan dalam buku Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, mengapa banyak putusan yang jauh dari rasa keadilan. Sebagai ilustrasi, proses penahanan terhadap Chandra Muhammad Hamzah dan Bibit Samad Rianto (anggota KPK lalu) hanya berdasar alasan bahwa yang bersangkutan mempersulit proses penyidikan dengan sering melakukan konferensi pers.

 

Seorang teman kami berseloroh tentang ungkapan “Guru kencing berdiri murid kencing berlari”, bahwa sekarang murid lebih canggih, dan Guru karena kesibukannya gampang dipengaruhi murid, apalagi bila sang murid pernah membantu kerabat Guru tersebut……

 

Presiden mempunyai kewenangan memberikan grasi, akan tetapi Mahkamah Agunglah yang memberi pertimbangan terhadap permohonan grasi tersebut, walau secara formal pertimbangan tersebut tidak mengikat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengabulkan permohonan grasi dua terpidana mati kasus narkoba, Deni Setia Maharwan alias Rafi Muhammad Majid, dan Merika Pranola alias Ola alias Tania. Grasi Presiden tersebut membuat hukuman kedua terpidana itu menjadi lebih ringan, yakni pidana seumur hidup. Bahkan kepada Schapelle Leigh Corby dan Peter Grobman, terpidana kasus narkoba asal Australia, Presiden malah memberi pengampunan.

 

Pemberian grasi kepada Corby dan Grobman dinilai sebagai ironi dalam kebijakan pemberantasan narkotika yang selalu didengung-dengungkan pemerintah. Termasuk oleh Mahkamah Agung, yang sudah memasukkan narkotika sebagai kejahatan yang perlu mendapat perhatian pengadilan. Kritikan keras disampaikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Dalam menetapkan hukum, di samping mempertimbangan hak terpidana (termasuk pertimbangan kemanusiaan), tetap saja harus menjaga sisi keadilan korban dan sisi keadilan masyarakat. Baca lebih lanjut

Vonis Sumbang Bandar Narkoba Nyanyian Duet Hakim Agung MA

Lagu lama Bandar Jakarta nyanyian Sundari Soekotjo sangat indah didengar, di youtube sudah lebih dari 40.000 pemirsa menikmatinya. Tapi Lagu baru keluaran tahun 2012, Bandar Narkoba nyanyian duet Imron Anwari dan Achmad Yamanie ditambah bintang tamu Nyak Pha membuat masyarakat berang. Mereka membawakan lagu pembatalan hukuman mati terhadap bandar narkotika Hengky Gunawan, produsen narkoba  dengan dalih hukuman mati melanggar HAM.

Imron Anwari dan Achmad Yamanie ditambah bintang tamu Timur Manurung pada tahun 2010 juga pernah membebaskan bandar narkotika jenis sabu-sabu Naga Sariawan Cipto Rimba alias Liong-liong, dari hukuman 17 tahun menjadi hukuman bebas.

 

Padahal Duet Imron Anwari dan Achmad Yamanie pada tahun 2010 pernah menorehkan putusan hukuman mati terhadap kasus pembunuhan berencana Herri Darmawan walau ada dissenting opinion dari Surya Jaya. Dan Imron Yamanie dan Achmad Yamanie menyatakan pada waktu itu bahwa pidana mati sampai saat ini masih berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.

Bahkan dalam memutuskan PK kasus “Bali Nine” atas Myuran Sukumaran alias Mark, Duet Imron Anwari dan Achmad Yamanie dan bintang Tamu Suwardi pada tahun 2011 tetap menolak PK dan menunjukkan bahwa putusan hukuman mati sudah benar tidak ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata. Mengapa lagu mendadak sumbang kala menyanyikan Produsen Narkoba Hengky Gunawan dan Bandar Narkotik Liong-liong?

 

Imron Anwari dan Achmad Yamanie dan Suwardi dalam kasus “Bali Nine” menulis bahwa walau dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang paling mendasar yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, akan tetapi Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Ratifikasi tersebut menyatakan bahwa setiap manusia berhak untuk hidup yang melekat pada dirinya, hak ini wajib dilindungi oleh hukum, tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang, akan tetapi di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati dapat dijatuhkan terhadap kejahatan-kejahatan yang paling serius. Baca lebih lanjut

Akrobat MA: Batalkan Hukuman Mati Produsen Narkoba Tapi Batalkan Putusan Bebas Pencuri 6 Piring?

Adakah Gurita Mafia Peradilan terlibat dalam putusan tersebut? Buku Satgas Pemberantasan Mafia Hukum setebal 91 halaman dilengkapi dengan dua lampiran untuk melihat rincian ulah Mafia Peradilan yang mungkin terjadi dalam sebuah kasus. Lampiran pertama berisi ringkasan akar masalah mafia hukum dan strategi yang perlu dilakukan untuk menjawab masalah tersebut. Lampiran kedua berisi matriks pola dan modus mafia hukum yang lebih detail yang disusun berdasarkan tahapan berperkara di setiap institusi penegak hukum dan pengadilan.

Melanjutkan tulisan kami tentang

http://hukum.kompasiana.com/2012/10/08/beginikah-cara-mafia-peradilan-bekerja-di-indonesia/

http://hukum.kompasiana.com/2012/10/10/adakah-gurita-mafia-peradilan-dalam-putusan-hakim-yang-kontroversial/

http://hukum.kompasiana.com/2012/10/11/power-tends-to-corrupt-dan-raja-yang-tak-mampu-mengendalikan-pembantunya/

kami mempelajari buku Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang dicetak pada bulan mei 2010 (mudah didownload di internet). Kita melihat Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2009 tentang Satgas PMH (Pemberantasan Mafia Hukum) yang diberi tugas melakukan koordinasi, evaluasi, koreksi, dan pemantauan agar pemberantasan mafia hukum, khususnya di institusi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan (“institusi penegak hukum”).

Di Indonesia 3 Hakim Agung: Imron Anwari, Achmad Yamanie dan Nyak Pha membatalkan hukuman mati terhadap bandar narkotika Hengky Gunawan dengan dalih hukuman mati melanggar HAM. Apakah 15.000 orang yang terbunuh setiap tahun oleh para Bandar Narkoba tersebut tidak dilanggar HAM-nya?

Akan tetapi, Nenek Rasminah pembantu rumah tangga yang karena mencuri 6 piring dituntut hukuman 5 bulan penjara oleh Jaksa diputus bebas oleh PN Tangerang. Oleh MA, nenek Rasminah dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dan menghukum terdakwa dengan hukuman 4 bulan 10 hari.

Anand Krishna di sidang dengan tuntutan pelecehan seksual di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim Ketua Sidang, Hari Sasangka tertangkap basah terlibat affair dengan saksi korban,Shinta Kencana Kheng sehingga Hakim Ketua di non-jobkan dan dipindahkan ke luar Jawa. Persidanganpun diulang dengan dipimpin oleh hakim Albertina Ho dan dua hakim anggota baru yang memanggil semua saksi dan mendatangi lokasi kejadian. Dan kemudian ternyata tak ada bukti secuil pun yang mendukung tututan jaksa dan oleh Albertina Ho diputus bebas. Tapi 3 oknum Mahkamah Agung: Zaharuddin Utama (yang menyatakan Prita Mulyasari bersalah dan menghukum 6 bulan penjara serta  menghukum Rasminah dalam kasus pencurian 6 piring dengan hukuman 130 hari penjara); Achmad Yamanie (yang terlibat pembatalan vonis hukuman mati pemilik pabrik ekstasi Henky Gunawan menjadi 15 tahun penjara melalui upaya PK); dan Sofyan Sitompul mengabulkan kasasi Jaksa Penuntut Umum. 3 oknum Hakim Agung mengabaikan seluruh fakta persidangan yang dipimpin Albertina Ho yang memberi vonis bebas terhadap Anand Krishna. 3 oknum Hakim Agung tersebut hanya memutuskan dari belakang meja berdasar BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang tak terbukti di persidangan. Baca lebih lanjut