Bubarkan Saja Pengadilan Negeri Jaksel Implikasi Yurisprudensi Atas Keputusan Mahkamah Agung


Bubarkan saja seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia. Biarkan semua keputusan diputuskan oleh 3 Hakim Agung atas dasar Berita Acara Pemeriksaan di belakang meja atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Sidang di Pengadilan tidak ada manfaatnya karena bisa diabaikan oleh mereka. Ini akan membuat anggaran menjadi hemat, biarlah hakim menjadi representasi mutlak dari Dia Yang Maha Adil. 3 Hakim Agung memutuskan perkara atas dasar administratif dan tidak memakai fakta substansi persidangan sama sekali.

 

Seorang dituntut melakukan pelecehan seksual dalam sebuah perkara yang diajukan tanpa saksi mata dan tanpa visum dokter. Tuntutan diterima diajukan ke sidang pengadilan negeri. Setelah keluar visum dokter ahli dari Rumah Sakit bahwa saksi korban masih perawan dan tidak ada tanda-tanda kekerasan, sidang tetap dilanjutkan. Dalam sidang hanya 10% menyangkut pelecehan seksual dan 90 % mengenai pandangan pemikiran terdakwa.  Semua sidang direkam dan suara-suara dapat didengar yang kesemuanya mengerucut bahwa sidang adalah rekayasa.

Adalah sebuah intervensi Yang Maha Kuasa yang mengungkapkan bahwa Ketua Majelis Hakim Sidang berhubungan dengan saksi korban yang lain beberapa malam di dalam mobil di tempat parkir dan kejadian memalukan tersebut dilaporkan ke Mahkamah Yudisial. Hakim yang bersangkutan mendapatkan hukuman administratif. Selanjutnya Pengadilan Negeri mengganti Majelis Hakim dengan Majelis Hakim Baru yang dipimpin oleh Albertina Ho yang memiliki integritas. Semua saksi dipanggil ulang dan sidang difokuskan pada tuntutan pelecehan seksual. Hasilnya tersangka divonis bebas dan tidak terbukti bersalah.

Jaksa Penuntut Umum Martha P. Berliana Tobing tidak puas atas putusan hakim dan mengajukan kasasi.  Padahal Jaksa Agung sudah menyampaikan bahwa vonis bebas yang tidak merugikan keuangan negara tidak akan diperbolehkan kasasi. Akan tetapi kasasi diterima tiga oknum Hakim Agung: Zaharuddin Utama, Achmad Yamenie, dan Sofyan Sitompul.

 

Dalam Direktori Putusan, Oknum Hakim Agung tersebut berkilah bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bertentangan dengan aturan dalam Undang-Undang Pokok Kehakiman yang berlaku. Seharusnya, dua anggota Majelis Hakim terdahulu, yang tidak mendapatkan SK Pindah, salah seorang diantaranya, dapat menggantikan Hakim Ketua terdahulu;

Oh My God…… Kalau yang salah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan bukan terdakwa, tegur saja Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan jangan merugikan terdakwa yang tidak tahu permasalahan penggantian hakim.

 

3 Oknum Hakim Agung tersebut dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 691 K/Pid/2012 juga menyampaikan alasan Yurisprudensi kejadian Pengadilan Tinggi Bandung 2006 bahwa hakim tidak menyinggung secuil pidana yang dituntut.

Oh My God…… Ini juga bukan kesalahan terdakwa, tetapi keputusan hakim Albertina Ho yang dicari-cari kelemahannya. 3 Oknum Hakim Agung hanya memutuskan berdasar administratif di belakang meja dan sama sekali tidak menyinggung hasil fakta persidangan.

 

Hal tersebut juga ditunjukkan bahwa Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 691 K/Pid/2012 seluruhnya lebih dari 80 halaman hanya berisi Berita Acara Pemeriksaan yang sama sekali tidak terbukti di Sidang Pengadilan.

Oh My God……. Bila ini akan menjadi yurisprudensi di Negara Republik Indonesia, Bubarkan saja seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia. Biarkan semua keputusan diputuskan oleh 3 Hakim Agung atas dasar Berita Acara Pemeriksaan di belakang meja atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Sidang di Pengadilan tidak ada manfaatnya karena bisa diabaikan oleh mereka. Ini akan membuat anggaran menjadi hemat, biarlah hakim menjadi representasi mutlak dari Dia Yang Maha Adil.

 

Masyarakat Indonesia sangat setuju bahwa Hakim Agung pun dapat dituntut bila membuat keputusan yang salah. Selama ini Hakim Agung bebas menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.

http://news.detik.com/read/2012/09/19/211026/2026949/10/rencananya-hakim-agung-bisa-dipenjara-10-tahun-karena-4-poin-ini

 

Baiklah kita mulai dengan makna Yurisprudensi secara sederhana yang bermakna, Putusan-Putusan Hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti oleh para hakim atau badan peradilan lain dalam memutus perkara atau kasus yang sama. Kami sangat ingat pernyataan  Dedengkot Hukum di Indonesia, Almarhum Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH tentang perlunya petugas hukum yang baik. Di tangan petugas hukum yang jelek, peraturan yang baik pun dapat dilanggar. Beliau mengungkapkan…… “Berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk sekalipun saya bisa membuat putusan yang baik”. Mengutamakan perilaku manusia daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigma penegakan hukum, akan membawa kita untuk memahami hukum sebagai proses dan proyek kemanusiaan.

 

Sebagai flashback diberikan ilustrasi tentang kasus tersebut…….. Kita akan melihat banyak sekali rekaman persidangan yang tidak dapat dibohongi. Contoh nyata adalah Tara Pradipta Laksmi yang mengaku dilecehkan Bapak Anand Krishna yang ternyata sesuai visum Dr. Mun’im Idris dari Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo masih perawan dan tak ada tanda-tanda kekerasan. Bapak Anand Krishna mempunyai penyakit diabetes dan tidak mungkin beliau melakukan perbuatan tersebut. Kita bahkan dapat membaca transkrip rekaman dengan suara asli dengan melakukan search………… petikan dari documentary membongkar kasus rekayasa anand krishna…….. dimana rekaman tersebut dilengkapi dengan transkripnya.

 

Bagi orang yang jernih pikirannya, bahwa sidang kasus Anand Krishna adalah rekayasa…… Pertama saat di BAP pertama di Kepolisian bulan Februari 2010, Tara mengaku dilecehkan hanya di pegang, peluk, cium, dan di raba-raba. Waktu kejadian dinyatakan sekitar bulan Februari – Juni 2009. Dan hanya ada  1 saksi mata Maya Safira. Perlu di ketahui Maya sudah membantah seluruh keterangan Tara dalam persidangan.

 

Saat BAP ke 2 di Kepolisian sekitar bulan Maret 2010, Tara menambah pengakuan dengan menyatakan bahwa dia di masturbasi dan juga di suruh oral.  Waktu kejadian masih dipertahankan sesuai BAP sebelumnya . Mengaku juga bahwa yang melihat hanya Maya. Dan, lagi-lagi Maya membantahnya…. Kita bisa mendengar rekaman bahwa yang namanya oral seks saja Tara tidak paham. Silakan lihat di http://freeanandkrishna.com/

 

Setelah dicheck oleh Hakim Albertina Ho di lapangan, kondisi yang dikatakan tempat kejadian itu tidak memungkinkan, bahkan yang namanya masturbasi oral itu apa, yang bersangkutan tidak tahu. Dan, itu semua ada dalam rekaman baik audio di Sidang Pengadilan maupun Video di TKP. Bila Tara betul-betul dilecehkan, maka di tempat perkara dia pasti menangis ingat kejadian yang traumatis. Kenapa dia masih senyam-senyum dan bahkan nampak lokasi TKP pun dia nggak tahu. Semua jelas hanya rekayasa. Sebuah kasus tanpa saksi dan tanpa visum kok bisa dibawa ke Sidang Pengadilan. Setelah terbukti visum masih perawan pun sidang tetap dilanjutkan…….

 

Psikiater terkenal Prof Ni Luh Suryani di depan sidang mengungkapkan……. Seorang yang mengalami pelecehan seksual tidak bisa tersenyum-senyum atau ketawa-ketawa lucu saat muncul beberapa kali di beberapa media televisi nasional. Apalagi sampai  dengan mudah menceritakan bahwa dirinya adalah seorang korban yang sudah lama mengalami pelecehan seksual. Kesan yang timbul yang saya perhatikan sang pelapor seperti ingin mencari popularitas saja . Dan 45 kali sesi terapi hipnoterapi dalam waktu 90 hari yang dilakukan oleh ahli hipnoterapi terhadap pelapor bisa-bisa inilah yang  disebut brainwashing atau cuci otak. Sejalan dengan ungkapan Prof. Ni Luh Suryani, Ahli Hypnoterapi Adi W Gunawan juga mengungkapkan di sidang bahwa……. Hasil hipnosis tidak bisa dipakai di dalam persidangan karena subjektif dan tidak ada standar yang baku. Dan terapi sampai 45 kali seperti yang dialami Tara (pelapor), jelas-jelas bertujuan untuk memasukkan memori baru bukan untuk terapi. Dalam hal ini, trauma pelecehan bisa ditanggulangi dalam satu hingga maksimal empat sesi. Dan itu pun kalau sudah termasuk pemerkosaan segala.

 

Humphrey R Djemat, kuasa hukum terdakwa Anand Krishna, berpendapat hanya sekitar sepuluh persen pertanyaan yang dilontarkan oleh pihak kepolisian, kejaksaan maupun majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terkait pasal 290 KUHP tentang pelecehan seksual. Sejak muncul tuduhan pelecehan seksual, 25 Agustus 2010, selama hampir 2 tahun persidangan yang berlarut-larut Anand Krishna lebih banyak dihadapkan pada pertanyaan yang terkait kegiatan ceramah, pemikiran dan isi buku‐bukunya yang dijual bebas di berbagai toko. Anand Krishna sudah 297 hari bergelut dalam kasus ini. Kasus dinilai lebih banyak mengarah ke upaya penghakiman dan kriminalisasi terhadap pemikiran seseorang dari pada pembuktian terjadinya pelecehan seksual.

 

Akhirnya pada suatu ketika terungkap bahwa Ketua Majelis Hakim Drs. Hari Sasangka, SH.,M.Hum mempunyai hubungan gelap dengan salah seorang saksi yang memberatkan. Hakim Hari Sasangka telah di laporkan di Komisi Yudisial (KY) karena menemui saksi korban wanita dalam kasus pencabulan dengan terlapor Anand Krishna, Shinta Kencana Kheng beberapa kali di tempat berbeda di dalam mobil Shinta pada waktu malam hari. Hari Sasangka akhirnya dijatuhi hukuman berupa hakim non-palu selama 6 bulan dengan dikurangi tunjangan remunerasi selama 6 bulan sebesar 90 persen tiap bulannya. Akibat perbuatan tercela tersebut Hakim Hari Sasangka langsung diganti oleh Hakim Albertina Ho, sebagai Ketua Majelis perkara Anand Krishna. Drama kisah ini berakhir pada 22 November 2011 saat Albertina Ho memutus Anand Krishna bebas dengan menyatakan Anand Krishna tidak terbukti bersalah.

 

Dalam Replik Memori Kasasi Jaksa Penuntut Umum Martha P Berliana memasukan kasus lain ditahun lain untuk memperkuat kasasinya. Hanya karena ingin memenangkan kasus ini bagaimana pun caranya. Akan tetapi kasasi yang jauh dari hati nurani dan sangat “serampangan” pun dikabulkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung  yang diketuai Zaharuddin Utama.

 

Jaksa Agung di depan Rapat Kerja Komisi III DPR berkata: “Saya telah instruksikan ke depan, terhadap putusan bebas sesuai pasal 67 Jo pasal 224 KUHAP (Kitab Undang Undang Hukuam Acara Pidana) tidak dapat diajukan kasasi, kecuali perkara yang merugikan keuangan negara,” demikian ucapan beliau yang dimuat poskota online pada tanggal 18 Juli 2011. Jaksa Agung Basrief Arief menjanjikan institusinya tidak akan mengajukan kasasi terhadap perkara-perkara rakyat kecil, yang diputus bebas kecuali terhadap perkara yang merugikan keuangan negara, teroris dan narkoba. Akan tetapi Jaksa Penuntut Umum melecehkan instruksi Jaksa Agung dan diterima dan dikabulkan oleh oknum-oknum Hakim Agung.

 

Berikut beberapa perkataan Bapak Anand Krishna……… Mereka yang memiliki wewenang dan menyalahgunakan wewenang itu untuk menindas, adalah ANTI-KEMANUSIAAN, dan demi azas kemanusiaan adalah hak dan kewajiban kita untuk tidak co-operate dengan mereka, menolak apapun yang mereka putuskan…….

Bapak Anand Krishna sudah pernah melakukan mogok makan selama 49 hari karena dengan tuduhan yang tidak benar akan ditahan. Dan setelah akan bebas beliau baru menghentikan mogok makan.

…….. Saya menolak keputusan yang tidak konstitusional tersebut. Mereka tidak akan bisa memaksa saya. Oleh Bunda Ilahi, saya tidak diperbolehkan meninggalkan Ubud, karena harus lebih menggiatkan diri dalam doa dan meditasi…….

Bapak Anand Krishna di Ubud dan tidak akan mau dieksekusi, dan memilih mempertahankan diri sampai titik darah penghabisan………

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: