Akrobat MA: Batalkan Hukuman Mati Produsen Narkoba Tapi Batalkan Putusan Bebas Pencuri 6 Piring?


Adakah Gurita Mafia Peradilan terlibat dalam putusan tersebut? Buku Satgas Pemberantasan Mafia Hukum setebal 91 halaman dilengkapi dengan dua lampiran untuk melihat rincian ulah Mafia Peradilan yang mungkin terjadi dalam sebuah kasus. Lampiran pertama berisi ringkasan akar masalah mafia hukum dan strategi yang perlu dilakukan untuk menjawab masalah tersebut. Lampiran kedua berisi matriks pola dan modus mafia hukum yang lebih detail yang disusun berdasarkan tahapan berperkara di setiap institusi penegak hukum dan pengadilan.

Melanjutkan tulisan kami tentang

http://hukum.kompasiana.com/2012/10/08/beginikah-cara-mafia-peradilan-bekerja-di-indonesia/

http://hukum.kompasiana.com/2012/10/10/adakah-gurita-mafia-peradilan-dalam-putusan-hakim-yang-kontroversial/

http://hukum.kompasiana.com/2012/10/11/power-tends-to-corrupt-dan-raja-yang-tak-mampu-mengendalikan-pembantunya/

kami mempelajari buku Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang dicetak pada bulan mei 2010 (mudah didownload di internet). Kita melihat Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2009 tentang Satgas PMH (Pemberantasan Mafia Hukum) yang diberi tugas melakukan koordinasi, evaluasi, koreksi, dan pemantauan agar pemberantasan mafia hukum, khususnya di institusi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan (“institusi penegak hukum”).

Di Indonesia 3 Hakim Agung: Imron Anwari, Achmad Yamanie dan Nyak Pha membatalkan hukuman mati terhadap bandar narkotika Hengky Gunawan dengan dalih hukuman mati melanggar HAM. Apakah 15.000 orang yang terbunuh setiap tahun oleh para Bandar Narkoba tersebut tidak dilanggar HAM-nya?

Akan tetapi, Nenek Rasminah pembantu rumah tangga yang karena mencuri 6 piring dituntut hukuman 5 bulan penjara oleh Jaksa diputus bebas oleh PN Tangerang. Oleh MA, nenek Rasminah dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dan menghukum terdakwa dengan hukuman 4 bulan 10 hari.

Anand Krishna di sidang dengan tuntutan pelecehan seksual di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim Ketua Sidang, Hari Sasangka tertangkap basah terlibat affair dengan saksi korban,Shinta Kencana Kheng sehingga Hakim Ketua di non-jobkan dan dipindahkan ke luar Jawa. Persidanganpun diulang dengan dipimpin oleh hakim Albertina Ho dan dua hakim anggota baru yang memanggil semua saksi dan mendatangi lokasi kejadian. Dan kemudian ternyata tak ada bukti secuil pun yang mendukung tututan jaksa dan oleh Albertina Ho diputus bebas. Tapi 3 oknum Mahkamah Agung: Zaharuddin Utama (yang menyatakan Prita Mulyasari bersalah dan menghukum 6 bulan penjara serta  menghukum Rasminah dalam kasus pencurian 6 piring dengan hukuman 130 hari penjara); Achmad Yamanie (yang terlibat pembatalan vonis hukuman mati pemilik pabrik ekstasi Henky Gunawan menjadi 15 tahun penjara melalui upaya PK); dan Sofyan Sitompul mengabulkan kasasi Jaksa Penuntut Umum. 3 oknum Hakim Agung mengabaikan seluruh fakta persidangan yang dipimpin Albertina Ho yang memberi vonis bebas terhadap Anand Krishna. 3 oknum Hakim Agung tersebut hanya memutuskan dari belakang meja berdasar BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang tak terbukti di persidangan.

Kami hati-hati dalam menulis agar kami tidak hanya “copy paste” isi buku…… Dalam Lampiran kedua MODUS OPERANDI UMUM MAFIA HUKUM PADA SELURUH LEMBAGA PENEGAK HUKUM diungkapkan modus operandi yang kira-kira intinya “pemesanan vonis”….. Para pihak dalam perkara sendiri ataupun melalui perantara melakukan pendekatan kepada pimpinan pengadilan, pimpinan kejaksaan maupun pimpinan kepolisian untuk mengintervensi proses penegakan hukum yang berjalan pada lembaga masing-masing dalam proses penanganan perkara.

Bahkan intinya sudah ada pengarahan kasus di tingkat kepolisian……. Kasus diarahkan dalam menentukan pihak yang dijadikan target dalam perkara pidana. Petugas kepolisian membalik logika proses hukum, yang seharusnya berawal dari tindak pidana, tetapi dalam hal ini dimulai dari orang yang ditargetkan kemudian dicari-cari tindak pidana apa yang dapat dikenakan. Karena mendapat “pesanan” maka petugas kepolisian mencari-cari kesalahan orang tersebut. Kemudian ketika ditemukan kesalahan meskipun kesalahan ringan, ujung-ujungnya kesalahan tersebut dibuat sedemikian rupa agar dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana.

Pada waktu sidang pengadilan dibuat juga dilakukan rekayasa proses pembuktian, misalnya mengakui bukti-bukti fiktif, dan mengabaikan bukti-bukti kuat dengan menggunakan alasan-alasan formil.

Disebutkan dalam buku tersebut bahwa hakim atau melalui perantara meminta imbalan kepada pihak perekayasa dengan memutus perkara yang penguntungkan pihaknya. Itulah sebabnya begitu Hakim diganti, maka skenario rekayasa bisa berantakan. Akan tetapi Jaksa pun bisa menenangkan diri karena masih ada kasasi di MA.

Dalam penentuan majelis hakim di MA disebutkan dalam lampiran tersebut yang intinya adalah ….. bahwa proses urutan registrasi perkara bisa diatur sedemikian rupa, agar jatuh ke majelis-majelis tertentu, baik melalui pengkondisian usulan distribusi, agar perkara seolah-olah secara tidak sengaja jatuh ke Tim/majelis tertentu, ataupun dengan mengaturnya langsung dengan pimpinan……

Mungkin itulah sebabnya kasasi kasus Anand Krishna jatuh di tangan 3 oknum Mahkamah Agung: Zaharuddin Utama (yang menyatakan Prita Mulyasari bersalah dan menghukum 6 bulan penjara serta  menghukum Rasminah dalam kasus pencurian 6 piring dengan hukuman 130 hari penjara); Achmad Yamanie (yang terlibat pembatalan vonis hukuman mati pemilik pabrik ekstasi Henky Gunawan menjadi 15 tahun penjara melalui upaya PK); dan Sofyan Sitompul.

Gambaran di atas perlu dicermati sebagai masukan, karena penulis orang awam walaupun bisa mempertanyakan mengapa Oknum MA prihatinkan para Hakim Tipikor yang membebaskan koruptor akan tetapi Oknum MA juga memutuskan 40 koruptor bebas di MA selama tahun 2011.

Oleh karena itu Dedengkot Hukum di Indonesia, Almarhum Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH mengatakan perlunya petugas hukum yang baik. Di tangan petugas hukum yang jelek, peraturan yang baik pun dapat dilanggar. Beliau mengungkapkan…… “Berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk sekalipun saya bisa membuat putusan yang baik”. Mengutamakan perilaku manusia daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigma penegakan hukum, akan membawa kita untuk memahami hukum sebagai proses dan proyek kemanusiaan.

Selama ini kita memberi “peraturan dari luar” untuk memperbaiki tingkah laku, sedangkan di dalam diri aparat ada keinginan “menrabas” peraturan tersebut. Yang benar adalah pendidikan budi pekerti. Seorang yang baik di dalam tidak akan melakukan kejahatan di luar walau di luar ada kesempatan itu….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: