Vonis Sumbang Bandar Narkoba Nyanyian Duet Hakim Agung MA


Lagu lama Bandar Jakarta nyanyian Sundari Soekotjo sangat indah didengar, di youtube sudah lebih dari 40.000 pemirsa menikmatinya. Tapi Lagu baru keluaran tahun 2012, Bandar Narkoba nyanyian duet Imron Anwari dan Achmad Yamanie ditambah bintang tamu Nyak Pha membuat masyarakat berang. Mereka membawakan lagu pembatalan hukuman mati terhadap bandar narkotika Hengky Gunawan, produsen narkoba  dengan dalih hukuman mati melanggar HAM.

Imron Anwari dan Achmad Yamanie ditambah bintang tamu Timur Manurung pada tahun 2010 juga pernah membebaskan bandar narkotika jenis sabu-sabu Naga Sariawan Cipto Rimba alias Liong-liong, dari hukuman 17 tahun menjadi hukuman bebas.

 

Padahal Duet Imron Anwari dan Achmad Yamanie pada tahun 2010 pernah menorehkan putusan hukuman mati terhadap kasus pembunuhan berencana Herri Darmawan walau ada dissenting opinion dari Surya Jaya. Dan Imron Yamanie dan Achmad Yamanie menyatakan pada waktu itu bahwa pidana mati sampai saat ini masih berlaku sebagai hukum positif di Indonesia.

Bahkan dalam memutuskan PK kasus “Bali Nine” atas Myuran Sukumaran alias Mark, Duet Imron Anwari dan Achmad Yamanie dan bintang Tamu Suwardi pada tahun 2011 tetap menolak PK dan menunjukkan bahwa putusan hukuman mati sudah benar tidak ada kekhilafan atau kekeliruan yang nyata. Mengapa lagu mendadak sumbang kala menyanyikan Produsen Narkoba Hengky Gunawan dan Bandar Narkotik Liong-liong?

 

Imron Anwari dan Achmad Yamanie dan Suwardi dalam kasus “Bali Nine” menulis bahwa walau dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang paling mendasar yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, akan tetapi Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 Indonesia telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Ratifikasi tersebut menyatakan bahwa setiap manusia berhak untuk hidup yang melekat pada dirinya, hak ini wajib dilindungi oleh hukum, tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang, akan tetapi di negara-negara yang belum menghapuskan hukuman mati, putusan hukuman mati dapat dijatuhkan terhadap kejahatan-kejahatan yang paling serius.

 

Dan narkoba adalah kejahatan yang serius. 4 juta penduduk Indonesia (sekitar 2%) mengkonsumsi narkoba, demikian data dari Badan Narkotika Nasional. 41 orang per hari tewas akibat narkoba, atau 15.000 orang per tahun meninggal karena narkoba. Artis, pengusaha, pelajar, mahasiswa, olahragawan, pejabat, wakil rakyat, polisi menjadi korban narkoba. 90% dari korban tersebut adalah remaja, generasi penerus bangsa. Malaysia dan Singapura sangat tegas menindak pengguna, pengedar, bandar dan aparat yang terlibat narkoba. Dua Negara tetangga itu menghukum mati siapa saja yang terbukti terlibat narkoba. Bila bandar narkoba dihukum mati seperti di kedua negara tersebut, para bandar akan berpikir seribu kali menjalankan bisnisnya di Indonesia.

 

Hingga saat ini pidana mati masih dianut dan diberlakukan dalam Hukum Positip di Indonesia (Pasal 10 KUHP) dan dalam hubungannya dengan perkara narkotika dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ditentukan bahwa mereka yang tanpa hak atau melawan hukum mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkotika Golongan I dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara paling lama 20 tahun.

 

Mungkinkah berita yang tersebar di media tentang Adami Wilson, narapidana Nusakambangan, warga negara Nigeria terpidana mati kasus narkoba 10 tahun lalu yang masih nekat menjalani bisnis haram dengan memanfaatkan kurir untuk mendistribusikan narkobanya ada benarnya? Adami Wilson pada bulan Oktober 2012 berkilah bahwa tindakannya untuk mencari uang, setelah punya Rp.3 Milyar hukuman mati bisa diskon menjadi 20 tahun. Kalau hanya Rp 1 Milyar hanya berubah dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Mungkinkah rumor dari Adami Wilson menjadi penyebab maraknya lagu sumbang tentang bandar narkoba?

 

Kita orang awan hanya menduga-duga, tetapi sebenarnya pada tahun 2007 Imron Anwari yang saat itu menjadi salah satu anggota majelis kasasi  pernah menolak mengubah hukuman mati menjadi seumur hidup bandar pabrik ekstasi terbesar se asia. Mungkinkah ada perubahan pendirian yang drastis para Hakim Agung di tahun 2012? Ikuti serial tulisan selanjutnya…….

 

Buku Satgas Pemberantasan Mafia Hukum setebal 91 halaman dilengkapi dengan dua lampiran untuk melihat rincian ulah Mafia Peradilan yang mungkin terjadi dalam sebuah kasus. Lampiran pertama berisi ringkasan akar masalah mafia hukum dan strategi yang perlu dilakukan untuk menjawab masalah tersebut. Lampiran kedua berisi matriks pola dan modus mafia hukum yang lebih detail yang disusun berdasarkan tahapan berperkara di setiap institusi penegak hukum dan pengadilan. Dalam penentuan majelis hakim di MA disebutkan dalam lampiran tersebut yang intinya adalah ….. bahwa proses urutan registrasi perkara bisa diatur sedemikian rupa, agar jatuh ke majelis-majelis tertentu, baik melalui pengkondisian usulan distribusi, agar perkara seolah-olah secara tidak sengaja jatuh ke Tim/majelis tertentu, ataupun dengan mengaturnya langsung dengan pimpinan…… Mungkinkah perkara Produsen Narkoba Hengky Gunawan secara kebetulan dapat jatuh ke duet Hakim Agung Imron Anwari dan Achmad Yamanie? Karena duet tersebut pernah membebaskan Bandar Narkotika Liong-liong bebas dari putusan 17 tahun penjara?

 

Bukan hanya kasus narkoba, untuk rekayasa kasus pun  buku tersebut menjelaskan bahwa intinya sudah ada pengarahan kasus di tingkat kepolisian……. Kasus diarahkan dalam menentukan pihak yang dijadikan target dalam perkara pidana. Petugas kepolisian membalik logika proses hukum, yang seharusnya berawal dari tindak pidana, tetapi dalam hal ini dimulai dari orang yang ditargetkan kemudian dicari-cari tindak pidana apa yang dapat dikenakan. Karena mendapat “pesanan” maka petugas kepolisian mencari-cari kesalahan orang tersebut. Kemudian ketika ditemukan kesalahan meskipun kesalahan ringan, ujung-ujungnya kesalahan tersebut dibuat sedemikian rupa agar dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana.

 

Pada waktu sidang pengadilan, juga dilakukan rekayasa proses pembuktian, misalnya mengakui bukti-bukti fiktif, dan mengabaikan bukti-bukti kuat dengan menggunakan alasan-alasan formil. Hakim atau melalui perantara meminta imbalan kepada pihak perekayasa dengan memutus perkara yang penguntungkan pihaknya. Itulah sebabnya begitu Hakim diganti, maka skenario rekayasa bisa berantakan.

 

Itulah yang terjadi pada kasus Anand Krishna… Anand Krishna disidang dengan tuntutan pelecehan seksual di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hakim Ketua Sidang, Hari Sasangka hanya melontarkan pertanyaan sekitar 10% pertanyaan yang terkait pasal 290 KUHP tentang pelecehan seksual. Sejak muncul tuduhan pelecehan seksual, 25 Agustus 2010, selama lebih dari 1 tahun persidangan yang berlarut-larut Anand Krishna lebih banyak dihadapkan pada pertanyaan yang terkait kegiatan ceramah, pemikiran dan isi buku‐bukunya yang dijual bebas di berbagai toko. Kasus dinilai lebih banyak mengarah ke upaya penghakiman dan kriminalisasi terhadap pemikiran seseorang dari pada pembuktian terjadinya pelecehan seksual. Akhirnya Hakim Hari Sasangka tertangkap basah terlibat affair dengan saksi korban,Shinta Kencana Kheng sehingga Hakim Ketua di non-jobkan dan dipindahkan ke luar Jawa. Persidanganpun diulang dengan dipimpin oleh hakim Albertina Ho dan dua hakim anggota baru yang memanggil semua saksi dan mendatangi lokasi kejadian. Dan kemudian ternyata tak ada bukti secuil pun yang mendukung tututan jaksa dan oleh Albertina Ho diputus bebas.

 

Entah bagaimana caranya Jaksa Penuntut Umum Martha Berliana mengajukan kasasi dan kasasi jatuh kepada majelis Kasasi: Zaharuddin Utama (yang menyatakan Prita Mulyasari bersalah dan menghukum 6 bulan penjara serta  menghukum Rasminah dalam kasus pencurian 6 piring dengan hukuman 130 hari penjara); Achmad Yamanie (yang terlibat pembatalan vonis hukuman mati pemilik pabrik ekstasi Henky Gunawan menjadi 15 tahun penjara dan membebaskan bandar narkotika Liong-liong, dari hukuman 17 tahun menjadi hukuman bebas); dan Sofyan Sitompul.

 

3 oknum Hakim Agung mengabulkan kasasi Jaksa Penuntut Umum, mengabaikan seluruh fakta persidangan yang dipimpin Albertina Ho yang memberi vonis bebas terhadap Anand Krishna. 3 oknum Hakim Agung tersebut hanya memutuskan dari belakang meja berdasar BAP (Berita Acara Pemeriksaan) yang tak terbukti di persidangan.

 

Kala Hakim Hari Sasangka sebagai Ketua Sidang Pengadilan mengeluarkan surat penahanan terhadap Anand Krishna, yang semestinya harus berdasar 3 alasan mengapa seseorang bisa ditahan:

  1. Takut menghilangkan barang bukti.
  2.  Takut melarikan diri.
  3.  Takut mengulangi lagi perbuatannya.

Anand Krishna merasa tidak melakukan ke-3 hal tersebut. Justru selama itu sangat kooperatif. Fakta persidangan pun tidak menunjukkan sama sekali bahwa ada indikasi terjadinya pelecehan seksual. Oleh karena itu menghadapi kezaliman yang dilakukan terhadapnya Anand Krishna melakukan mogok makan dan hanya minum air putih saja. Tentu saja kesehatannya menurun dengan cepat sehingga dokter terpaksa memberinya infus. Anand Krishna melakukan mogok makan selama 49 hari. Menurut para dokter itu sangat luar biasa dan resikonya fatal. Hanya setelah Hari Sasangka ketahuan berhubungan dengan saksi Shinta Kencana Kheng dan Hari Sasangka diganti, Anand Krishna menghentikan mogok makan. Kebahagiaan saat diputus bebas tidak bersalah oleh Hakim Albertina Ho berakhir saat Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi dan 3 oknum Hakim Agung menerima kasasi dan mengabaikan sama sekali fakta persidangan yang digelar Albertina Ho.

 

Dalam buku Satgas Pemberantasan Mafia Hukum disampaikan bahwa penyalahgunaan wewenang terjadi karena adanya Monopoli kekuasaan dan Diskresi yang luas tanpa Akuntabilitas yang memadai. Aparat penegak hukum dan hakim memiliki monopoli kekuasaan yang memang sulit untuk diganggu gugat. Namun idealnya standar kerja mereka dapat membatasi diskresi yang besar dan mendorong akuntabilitas penanganan perkara, menggunakan checks and balances, mengatur tegas batas waktu pelaksanaan tugas dan kewenangan serta menjamin keterbukaan dan akses informasi kepada publik dan pencari keadilan.

 

Kali ini Anand Krishna juga tidak akan mau tunduk pada kezaliman eksekusi tentang perbuatan yang tidak dilakukannya. Aparat tidak akan bisa membawanya keluar Ubud dalam keadaan bernyawa.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: