Kontroversi Pengabulan Kasasi terhadap Putusan Bebas Hakim (Albertina Ho)


Prof. Dr. Edward Omar Syarif Hiariej S.H., M.Hum. (dikenal sebagai Prof. Eddy) menyampaikan bahwa putusan bebas atas Kasus Anand Krishna yang sudah diputuskan oleh pengadilan Negeri Jakarta Selatan, haram hukumnya untuk dilakukan upaya hukum lanjutan karena memang hal itu tertera jelas pada Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ini untuk menjamin asas kepastian hukum, asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam kebijaksanaan penyelenggara negara. Karena didalam peraturan perundang-undangan ada hierarki hukum. Secara umum bila Jaksa Penuntut Umum memandang ada kesalahan hakim dalam mengambil putusan bebas terhadap seseorang, maka tidak sepantasnya kesalahan itu ditanggung terdakwa. Apabila seorang hakim diperkirakan menyalahgunakan wewenang, maka seyogyanya buka kasus baru saja tentang penyalahgunaan wewenang oleh hakim……

 

Dalam rangka “Seminar dan Eksaminasi Publik terhadap Kasus Anand Krishna” yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2012 di University Club UGM Yogyakarta, Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H. dari Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Edward Omar Syarif Hiariej S.H., M.Hum. (Prof. Eddy) dari UGM dan Ketua Cabang Peradi Yogyakarta Nur Ismanto S.H., M.Si menjadi narasumber. Eksaminasi adalah suatu penilaian dan pengujian masyarakat terhadap putusan hukum yang telah menjadi milik publik, baik terhadap putusan Hakim PN maupun Hakim Agung di MA. Dalam hal ini eksaminasi publik atas kasus kontroversi Anand Krishna. Tulisan ini adalah serial pertama tentang Eksaminasi tersebut yang mendiskusikan Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyangkut putusan bebas yang tidak bisa dikasasi.

 

Prof. Eddy menyampaikan bahwa putusan bebas atas kasus hukum Anand Krishna yang sudah diputuskan oleh pengadilan Negeri Jakarta Selatan, haram hukumnya untuk dilakukan upaya hukum lanjutan karena memang hal itu tertera jelas pada Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ini untuk menjamin asas kepastian hukum, asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam kebijaksanaan penyelenggara negara. Karena didalam peraturan perundang-undangan ada hierarki.

 

Dalam praktik, satu-satunya payung hukum yang dijadikan landasan kasasi terhadap putusan bebas adalah Surat Keputusan (SK) Menteri Kehakiman RI tanggal 10 Desember 1983, No. MPW.07.03 Tahun 1983 butir 19 yang menyatakan: “sekalipun putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, akan tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi”. Dalam hal hierarki perundang-undangan, dipertanyakan apakah keputusan Menteri Tahun 1983 yang bernuansa politis saat itu dapat dipakai terhadap Undang-Undang KUHAP? Di atas Undang-Undang adalah Undang-Undang Dasar, Keputusan Menteri hierarkinya jauh di bawah Undang-Undang.

 

Sebenarnya bila di Pengadilan Negeri seorang hakim memutus bebas, sesuai pasal 244 KUHAP maka terhadap putusan hukum tersebut tidak dapat dilakukan upaya hukum. Apabila terjadi kesalahan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum ataupun hakim, tidak sepantasnya kesalahan itu ditanggung oleh terdakwa. Menurut Prof. Eddy demi kepastian hukum, sebenarnya bila jaksa menyangsikan hakim, maka dia perlu membuka perkara sendiri tentang penyalahgunaan wewenang hakim.

 

Jaksa Agung Basrief Arief sendiri dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR menyatakan,“Saya telah instruksikan ke depan, terhadap putusan bebas sesuai pasal 67 Jo pasal 224 KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana) tidak dapat diajukan kasasi, kecuali perkara yang merugikan keuangan negara.” Akan tetapi pada kenyataannya Jaksa Penuntut Umum Martha Berliana Tobing mengajukan kasasi atas putusan bebas terhadap Anand Krishna oleh Albertina Ho dan ini sama sekali tidak menyangkut kerugian keuangan negara. Mengapa Jaksa Agung tidak menindak Jaksa Martha yang tidak sesuai dengan instruksinya? Dan kemudian, 3 oknum Mahkamah Agung: Zaharuddin Utama (yang menyatakan Prita Mulyasari bersalah dan menghukum 6 bulan penjara, serta  menghukum Rasminah dalam kasus pencurian 6 piring dengan hukuman 130 hari penjara); Achmad Yamanie (yang terlibat pembatalan vonis hukuman mati pemilik pabrik ekstasi Henky Gunawan menjadi 15 tahun penjara melalui upaya PK dan yang membebaskan bandar narkotika jenis sabu-sabu Naga Sariawan Cipto Rimba alias Liong-liong dari hukuman 17 tahun menjadi hukuman bebas); dan Sofyan Sitompul mengabulkan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut. 3 oknum Hakim Agung mengabaikan seluruh fakta persidangan yang dipimpin Albertina Ho yang memberi vonis bebas terhadap Anand Krishna.

 

Indonesia adalah Negara hukum, tetapi dalam prakteknya tidak mencerminkan sebagai negara hukum, banyak tindakan aparatur penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya bertentangan dengan hukum baik dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan maupun dalam pelaksanaan eksekusi. Orang yang seharusnya tidak bersalah bisa jadi tersangka, demikian sebaliknya orang yang seharusnya menurut hukum bersalah bebas dari jeratan hukum. Putusan bebas tidak dibenarkan untuk mengajukan upaya hukum kasasi sesuai dengan Pasal 244 KUHAP. Tetapi dalam kenyataanya para penegak hukum tetap mengajukan kasasi dan yang lebih ajaib lagi Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi tersebut……..

 

Dalam diskusi pada acara Eksaminasi Publik tersebut terungkap ada hakim yang membuat putusan dan kemudian terserah banding dan kasasi ditingkat peradilan yang lebih tinggi. Yang menjadi pertanyaan kami adalah apakah Hakim Agung kualitasnya lebih baik dari Hakim Pengadilan Negeri? Apakah Hakim Albertina Ho kualitasnya di bawah Hakim Agung Achmad Yamanie yang terlibat pembatalan vonis hukuman mati pemilik pabrik ekstasi Henky Gunawan menjadi 15 tahun penjara melalui upaya PK dan yang membebaskan bandar narkotika jenis sabu-sabu Naga Sariawan Cipto Rimba alias Liong-liong dari hukuman 17 tahun menjadi hukuman bebas? Apakah kualitas Hakim PN Albertina Ho di bawah Hakim Agung Zaharuddin Utama yang menyatakan Prita Mulyasari bersalah dan menghukum 6 bulan penjara serta  menghukum Rasminah dalam kasus pencurian 6 piring dengan hukuman 130 hari penjara?

 

Kita sering sekali mendengar rumor bahwa untuk menjadi seorang Hakim Agung seseorang harus mempunyai dukungan (partai) dan atau kontribusi (finansial), bahkan sewaktu diskusi Eksaminasi juga terungkap hal tersebut…… Bila demikian yang terjadi, kualitas Hakim Agung memang meragukan. Darimanakah calon Hakim Agung memperoleh uang tersebut? Atau bagaimana caranya para Hakim Agung mengembalikan finansial yang telah dikeluarkannya? Rumor tersebut nampaknya semakin diperkuat dengan pengakuan gembang narkoba Adami Wilson, narapidana yang diputus hukuman mati 10 tahun lalu dan selama di Nusakambangan masih bisa mengedarkan narkoba via HP,  bahwa bila punya uang Rp 3 M ke atas, maka sudah pasti tak akan ada putusan mati. Banyak hakim yang berlindung dibalik ungkapan “putusan hakim harus dianggap benar”, “adigium res judicata pro veritate habetur”. Dalam konteks ini, tidak ada pihak manapun yang dapat membatalkan putusan hakim, kecuali juga harus melalui putusan hakim, yakni putusan hakim pada tingkatan badan peradilan di atasnya. Bagaimana bila kita meragukan putusan Hakim Agung MA sebagai tingkat peradilan tertinggi? Eksaminasi terhadap putusan MA dilakukan karena sekarang terlihat banyak keputusan Hakim Agung MA yang tidak menyentuh rasa keadilan.

 

Menurut kami ada hal yang dilupakan oleh Pemerintah yang berkutat hanya membuat peraturan untuk menyelesaikan masalah. Padahal intinya adalah bukan peraturan tetapi pendidikan untuk memperoleh kualitas baik dari seorang penegak hukum. Almarhum Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, SH seorang dedengkot hukum di Indonesia menyatakan, “Berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk sekalipun saya bisa membuat putusan yang baik”. Mengutamakan perilaku manusia daripada peraturan perundang-undangan sebagai titik tolak paradigma penegakan hukum, akan membawa kita untuk memahami hukum sebagai proses dan proyek kemanusiaan.

 

Dalam diskusi Eksaminasi tersebut sempat diputar video youtube tentang pernyataan wartawan yang sekaligus pengajar perguruan tinggi. Bahwa karena komunikasi diasebagai wartawan yang sangat luas dari kalangan bawah, kalangan ekstrim sampai kalangan atas. Pada tahun 2006 dia sudah mendengar bahwa ada beberapa tokoh Indonesia yang harus dibunuh karena kecintaannya dan perjuangannya terhadap integrasi bangsa. Dan disebutkannya bahwa Anand Krishna adalah ranking no 1 dari daftar tokoh yang harus dibunuh. Karena Anand Krishna mendirikan National Integration Movement (Gerakan Integrasi Nasional) dan pengaruhnya pada masyarakat sangat besar. Saat dia mendengar kasus pelecehan Anand Krishna mencuat pada awal 2010, dia mencari tahu penyebabnya. Terungkap bahwa pembunuhan akan membuat Anand Krishna menjadi martir, dan dihormati seluruh Indonesia dan bahkan dunia. Oleh karena itu yang dilakukan adalah rekayasa pembunuhan karakter. Agar nama Anand Krishna rusak dan buku-bukunya tidak mempengaruhi bangsa. Semoga film di youtube menyadarkan mereka yang terlibat dalam rekayasa, bahwa mereka telah mengkhianati integrasi bangsa Indonesia….. kita telah mencatat bahwa di media online Tempo Interaktif (25/2/2010) pengacara Tara Pradipta Laksmi, Agung Mattauch mengaku, “Pelecehan hanya entry gate untuk persoalan yang lebih serius. Ini adalah penodaan agama.”…….. Belum ada keputusan hukum, Anand Krishna sudah di hakimi bersalah oleh masyarakat. Ini adalah sebuah pembunuhan karakter…….

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: