Layakkah Yurisprudensi Berasal dari Putusan Hakim Yang Berlawanan Akal Sehat?


Apabila banyak putusan hakim yang berlawanan dengan akal sehat, apakah yurisprudensi masih layak jadi sumber hukum di Indonesia? Semakin banyak putusan hakim yang jauh dari nalar apabila dijadikan yurisprudensi membuat Indonesia menjadi semakin kacau. Apa jadinya bila putusan Hakim Agung Imron Anwari, Achmad Yamanie dan Nyak Pha yang membatalkan hukuman mati terhadap bandar narkotika Hengky Gunawan, produsen narkoba  dengan dalih hukuman mati melanggar HAM dijadikan yurisprudensi? Apapula jadinya bila putusan Hakim Agung Imron Anwari, Achmad Yamanie dan Timur Manurung yang membebaskan bandar narkotika jenis sabu-sabu Naga Sariawan Cipto Rimba alias Liong-liong, dari hukuman 17 tahun menjadi hukuman bebas dijadikan yurisprudensi?

 

Dalam rangka Seminar dan Eksaminasi Publik terhadap Kasus Anand Krishna yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2012 di University Club UGM Yogyakarta, Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H. dari Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Edward Omar Syarif Hiariej S.H., M.Hum. (Prof Eddy) dari UGM dan Ketua Cabang Peradi Yogyakarta Nur Ismanto S.H., M.Si menjadi narasumber. Eksaminasi adalah suatu penilaian dan pengujian masyarakat terhadap putusan hukum yang telah menjadi milik publik, baik terhadap putusan Hakim PN maupun Hakim Agung di MA. Dalam hal ini eksaminasi publik atas kasus kontroversi Anand Krishna. Tulisan ini adalah serial ketiga tentang “copy paste” Memori Kasasi Jaksa Martha Berliana dalam kasus rekayasa pelecehan seksual Anand Krishna.

 

Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H. dari Universitas Diponegoro mempertanyakan Memori Kasasi Jaksa Martha Berliana yang sekedar copy paste dari Berita Acara Pemeriksaan tanpa sedikitpun penjelasan mengapa dia menggunakan hal tersebut? Mengapa dia mengabaikan putusan bebas oleh hakim Albertina Ho? Selanjutnya, Prof. Nyoman juga mempertanyakan hubungan antara Jakarta Selatan dan Jawa Barat. Sebab tanpa penjelasan, langsung saja dicopy paste Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat. Anehnya Hakim Kasasi MA langsung mengamini tanpa memberikan uraian penjelasan mengapa putusan hakim Albertina Ho diabaikan, dan Berita Acara Pemeriksaan langsung dijadikan fakta. Seharusnya Para Hakim Agung memeriksa dan menguraikan Memory Kasasi oleh Jaksa, mengapa hal tersebut dibenarkan dan bukan langsung copy paste Memory Kasasi Jaksa dan langsung diamini saja.

 

Seandainya para mahasiswanya “ujug-ujug” (tiba-tiba) copy paste, maka ujian mereka pasti dinyatakan tidak lulus. Lebih lanjut Prof. Nyoman menyampaikan bahwa tidak semua putusan hakim bisa dijadikan yurisprudensi. Dalam diskusi terungkap bahwa tidak semua putusan hakim bisa dijadikan yurisprudensi. Putusan hakim adalah yurisprakti dan harus mempunyai banyak kriteria untuk menjadi yurisprudensi. Dalam diskusi juga terungkap bahwa Hakim Agung harus memahami dampak yang akan terjadi setelah putusan mereka. Putusan Hakim Agung akan dijadikan Yurisprudensi. Dengan pengabulan kasasi Jaksa Martha, maka sekarang setiap tokoh mudah didakwa melakukan pelecehan seksual. Hanya mengumpulkan 4 orang wanita yang mengaku dilecehkan tanpa saksi mata, tanpa visum dokter dan 4 saksi wanita tersebut dianggap saling berhubungan, walau kejadian berbeda banyak tahun, maka dakwaan dibenarkan.

 

Lebih dari 1 tahun persidangan dipimpin Hakim Hari Sasangka hanya mempertanyakan sekitar 10% pasal 290 KUHAP tentang pelecehan seksual. Sisa 90%nya ditanyakan terkait kegiatan, program, pemikiran dan buku-buku Anand Krishna yang dijual bebas di toko-toko buku. Sejak pengadilan digelar Agustus 2010, tak ada satupun saksi yang menyaksikan terjadinya pelanggaran Pasal 290 KUHP. Kesaksian pelapor dan para saksi yang memberatkan selalu berubah-berubah dan berbeda antara yang tertera di BAP dan keterangan pelapor dan saksi di dalam ruang sidang.

 

Tanpa bukti-bukti yang terungkap selama persidangan, Ketua Majelis Hakim Hari Sasangka malah memerintahkan penahanan. Anand Krishna terus melakukan perlawanan dari balik jeruji besi.  “Saya berhak atas badan saya, walau tak ada penegakan hukum sama sekali di negeri ini,” ujarnya. Selama 49 hari mogok makan, ia hanya minum air putih. Hari Sasangka akhirnya terungkap menjalin affair dengan Shinta Kencana Kheng, saksi yang memberatkan di dalam mobil pada beberapa malam. Foto-foto dan rekamannya sudah diserahkan ke KY dan MA. Alhasil, pada Juni 2011 MA mengeluarkan putusan mengganti semua majelis hakim.

 

Pada bulan September 2011, Majelis Hakim yang dipimpin Hari Sasangka diganti oleh Albertina Ho. Setelah itu Anand Krishna menghentikan aksi mogok makan. Pada bulan November 2011 Hakim Albertina Ho menyatakan Anand Krishna bebas dan tidak terbukti bersalah. Setelah hampir 8 bulan dan masyarakat mulai melupakan kasus tersebut, tiba-tiba 3 oknum Mahkamah Agung pada tanggal 24 Juli 2012, menerima kasasi jaksa dan mengabaikan seluruh fakta-fakta dalam sidang yang dipimpin Albertina Ho. 3 oknum Hakim Agung tersebut adalah: Zaharuddin Utama, Achmad Yamanie dan Sofyan Sitompul.

 

Yurisprudensi adalah putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan diikuti hakim dalam memutus suatu perkara atau kasus serupa. Yurisprudensi adalah salah satu sumber hukum, selain undang-undang, traktat, kebiasaan, dan doktrin. Akan tetapi Ketua Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD dalam hukumonlinedotcom merisaukan tentang putusan hakim yang mengandung ketidaksesuaian antara pertimbangan dan amar ditambah lunturnya moralitas hakim pada saat ini. Hakim sering mengandalkan kemenangan formalitas daripada keadilan dan kebenaran yang hakiki. Proses mencari kemenangan sering dilakukan melalui manipulasi atas kepastian hukum dan rasa keadilan. Untuk menjadi yurisprudensi sebenarnya tidak mudah: 1. Putusan atas suatu kasus hukum yang belum jelas pengaturannya dalam undang-undang; 2. Putusan tersebut merupakan putusan yang telah punya kekuatan hukum tetap; 3. Putusan tersebut telah berulang kali dijadikan dasar untuk memutus suatu perkara serupa; 4. Putusan tersebut memenuhi rasa keadilan; 5. Putusan tersebut dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Kemudian hanya jika putusan itu sudah melalui uji eksaminasi atau notasi dari tim Mahkamah Agung, dan direkomendasikan, suatu putusan baru bisa menjadi yurisprudensi.

 

Sudah saatnya masyarakat mempertanyakan banyaknya putusan hakim yang di luar akal sehat. Sebagai contoh putusan Hakim Agung Imron Anwari, Achmad Yamanie dan Nyak Pha yang membatalkan hukuman mati terhadap bandar narkotika Hengky Gunawan, produsen narkoba  dengan dalih hukuman mati melanggar HAM dan putusan Hakim Agung Imron Anwari, Achmad Yamanie dan Timur Manurung yang membebaskan bandar narkotika jenis sabu-sabu Naga Sariawan Cipto Rimba alias Liong-liong, dari hukuman 17 tahun menjadi hukuman bebas. Kredibilitas para Hakim Agung termasuk Hakim Agung Achmad Yamanie dipertanyakan.

 

Demikian pula pengabulan kasasi atas putusan bebas Albertina Ho terhadap Anand Krishna yang dikabulkan oleh Zaharuddin Utama (yang menyatakan Prita Mulyasari bersalah dan menghukum 6 bulan penjara serta  menghukum Rasminah dalam kasus pencurian 6 piring dengan hukuman 130 hari penjara); Achmad Yamanie (yang terlibat pembatalan vonis hukuman mati pemilik pabrik ekstasi Henky Gunawan menjadi 15 tahun penjara dan membebaskan bandar narkotika Liong-liong, dari hukuman 17 tahun menjadi hukuman bebas); dan Sofyan Sitompul wajib dipertanyakan……

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: