Peraturan Tidak Bisa Membentuk Kejujuran, Pandangan Kebangsaan Anand Krishna


Serial Pandangan Kebangsaan Anand Krishna no 6

“Kejujuran” adalah sebuah pedoman. Dan, kejujuran tidak dapat dijadikan peraturan. Kita dapat membuat peraturan untuk mengatur tindakan yang tidak jujur. Kita dapat melarang penipuan dan penyelewengan. Dengan cara itu kita boleh berharap supaya setiap orang berperilaku jujur, namun kenyataannya apa? Fakta di lapangan menunjukkan bahwa peraturan, undang-undang, dogma, dan doktrin tidak dapat “menjujurkan” jiwa manusia. Bagaikan benih, kejujuran harus ditanam dan dikembangkan dalam diri manusia. Ia tidak dapat dijadikan peraturan, kemudian dimasukkan secara paksa ke dalam diri manusia. Demikian nasehat Bapak Anand Krishna dalam buku “Mawar Mistik, Ulasan Injil Maria Magdalena”, Anand Krishna, PT Gramedia Pustaka Utama, 2007.

 

Anand Krishna adalah seorang penulis buku yang produktif. Sudah lebih dari 150 buah buku baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris yang sudah diterbitkan. Tokoh yang berteman baik dengan Gus Dur ini bukan pesaing bisnis, pesaing politik maupun pesaing pemandu rohani. Beliau menghargai semua profesi dan berkeyakinan bahwa apa pun profesi seseorang dia dapat mempersembahkan karyanya bagi bangsanya, bagi kemanusiaan dan juga bagi Dia Hyang Maha Memiliki. Seorang mahasiswa, seorang aktivis ataupun dia yang sedang meniti ke dalam diri akan mendapat masukan dari segi nasionalis, internasionalis dan sipritual.

 

Pesan Bapak Anand Krishna tentang pedoman dan peraturan tersebut sangat relevan dengan berbagai peristiwa yang terjadi di tengah-tengah bangsa. Masyarakat geram dan sekaligus hampir  frustasi melihat para pemimpin bangsa hanya “debat kusir” tentang kebenaran legal/formal dan menyangkal realita yang telah terjadi. Dari masalah pembebasan hukuman mati bandar narkoba oleh Mahkamah Agung, testimoni napi yang edarkan narkoba dari LP mencari uang Rp 3 M agar hukuman mati diperingan, pemerasan BUMN, permainan anggaran, dan lain-lain yang berderet-deret, masyarakat melihat fenomena tentang ketidakjujuran yang bersimaharajalela di tengah bangsa.

 

Melihat maraknya Mafia Hukum di Indonesia dibuatlah sebuah Peraturan yang dikenal sebagai  Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2009 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) yang diterbitkan pada tanggal 30 Desember 2009. Tujuan pembentukan Satgas PMH adalah untuk mempercepat pemberantasan praktik mafia hukum yang semakin lama dianggap semakin mengkawatirkan dan merusak upaya penegakan hukum di Indonesia.Satgas PMH ini dilengkapi Buku Satgas Pemberantasan Mafia Hukum setebal 91 halaman yang dilengkapi dengan dua lampiran untuk melihat rincian ulah Mafia Peradilan yang mungkin terjadi dalam sebuah kasus dan sebuah Gambaran Singkat tentang Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas PMH). Lampiran pertama berisi ringkasan akar masalah mafia hukum dan strategi yang perlu dilakukan untuk menjawab masalah tersebut. Lampiran kedua berisi matriks pola dan modus mafia hukum yang lebih detail yang disusun berdasarkan tahapan berperkara di setiap institusi penegak hukum dan pengadilan…….  Akan tetapi tindakan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) sampai saat ini belum terasa dampaknya. Mafia hukum masih merajalela di tengah-tengah bangsa. Padahal menurut kami, buku tersebut sangat komprehensif. Memang yang penting bukan peraturannya, akan tetapi manusianya. Mereka yang menguasai dan hapal peraturan sampai ayat-ayatnya, apabila tidak mempraktekkannya dalam kehidupan nyata, tidak dapat memperbaiki keadaan.

 

Kejujuran tidak bisa dibentuk dengan peraturan, kejujuran bagaikan benih yang harus ditanam dan dikembangkan dalam diri manusia, lewat pendidikan dan praktek sejak usia dini. Mengubah karakter lama, memperbaiki pola “pemikiran lama” tidak mudah. Peraturan baru yang diterapkan kepada orang yang berkarakter lama tidak akan mempan. Mereka yang berkarakter “tidak jujur”, “tidak amanah” hanya menggunakan peraturan sebagai peraturan formal dan prosedural dan mengabaikan keadilan sejati atau substansial substansial. Oleh karena itu dalam realita kehidupan masyarakat, hukum hanya dijadikan alat sehingga mengalami penyakit kronis yang mengaburkan makna dari hukum tersebut. Hukum hanya dijadikan sebuah alat untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu dan bahkan dijadikan alat untuk melegalkan tindakan-tindakan yang jauh dari nilai-nilai keadilan. Hukum sebenarnya bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan keadilan tanpa hukum ibarat macan ompong. Namun untuk mendapatkan keadilan, para pencari keadilan harus melalui prosedur-prosedur yang tidak adil. Sehingga hukum menjadi momok yang menakutkan bagi masyarakat, hukum bukan lagi untuk membahagiakan masyarakat tetapi malah menyengsarakan masyarakat.  Hukum nampak gagal memberikan keadilan ditengah masyarakat.

 

Selama ini nampaknya peraturan tidak dapat menyelesaikan masalah. Menurut almarhum Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, seorang dedengkot hukum di Indonesia…….. Hakim menjadi faktor penting dalam menentukan, bahwa pengadilan bukanlah suatu permainan (game) untuk mencari menang atau kalah, melainkan mencari kebenaran dan keadilan. Keadilan progresif semakin jauh dari cita-cita “pengadilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan” apabila membiarkan pengadilan didominasi oleh “permainan” prosedur.  Proses pengadilan yang disebut “fair trial” dinegeri ini hendaknya berani ditafsirkan sebagai pengadilan dimana hakim memegang kendali aktif untuk mencari kebenaran. Menurut Satjipto Rahardjo, inti dari kemunduran diatas adalah makin langkanya kejujuran, empati dan dedikasi dalam menjalankan hukum. Selanjutnya Satjipto Rahardjo mengutip ucapan Taverne, “Berikan pada saya jaksa dan hakim yang baik, maka dengan peraturan yang buruk sekalipun saya bisa membuat putusan yang baik”. Kembali yang penting bukan peraturannya akan tetapi manusianya. Mereka yang menguasai dan hapal peraturan sampai ayat-ayatnya, apabila tidak mempraktekkannya dalam kehidupan nyata, tidak dapat memperbaiki keadaan.

 

Tak ada kesadaran datang dari luar, semuanya dari dalam. Dalam buku “Bagimu Ibu Pertiwi, Realisasi Nilai-Nilai Luhur Bhagavad Gita Demi Kebangkitan Jiwa Indonesia”, Anand Krishna, One Earth Media, 2005 Bapak Anand Krishna menyampaikan…… Untuk membangun Indonesia Baru, manusianya harus dibangun terlebih dahulu. Bukan sistem, manusia “belum bangun” mau buat sistem macam apa? Manusia yang tak sadar hanya akan menciptakan sistem-sistem tanpa kesadaran, sistem-sistem yang tak berguna……. (Dalam kisah Mahabharata) Selama 13 tahun dalam pengasingan, sesungguhnya Krishna mendampingi Pandawa dalam rangka “membangun manusia” dalam diri mereka. manusia yang dapat membangun, menikmati hasil bangunannya, juga siap menerima perubahan sebagai hukum alam yang tak terelakkan……..

 

Kita bisa melihat kenyataan yang terjadi dalam masyarakat saat ajaran agama telah dijadikan hukum dan peraturan dengan segala macam sanksi dan pahala. Koruptor merasa bisa “mencuci dosa-dosanya” dengan membayar sedekah atau melakukan perjalanan suci. Seorang pembunuh cukup membayar denda, atau menyuap hakim. Seorang bandar narkoba cukup mempersiapkan uang dan hukumannya bisa diringankan. Dosa dapat dicuci dengan pahala.

 

Bapak Anand Krishna memberikan nasehat dalam buku “Mawar Mistik, Ulasan Injil Maria Magdalena”, Anand Krishna, PT Gramedia Pustaka Utama, 2007…….. Perilaku seorang Muhammad menjadi pedoman bagi kita (Perilaku nabi sebagai teladan dalam praktek hidup sehari-hari). Perilaku seorang Yesus menjadi pedoman bagi kita. Demikian juga dengan perilaku Siddharta, Krishna, dan Lao Tze. “Pedoman” berarti “reference”, acuan. Ada kalanya kita tidak dapat mengikuti mereka kata per kata. Kita hidup dalam zaman yang berbeda. Tuntutan zaman kita barangkali lain, beda dari tuntutan zaman mereka. Kendati demikian, apa yang mereka lakukan dapat menjadi referensiatau pedoman bagi kita. Seorang nabi berjuang demi terwujudnya “perdamaian”. Barangkali kita tidak dapat menirunya seratus persen. Tetapi, kita dapat berjuang demi tujuan yang sama. Tujuan itu masih relevan. Para orang suci menasehati kita untuk tidak terikat oleh hukum dan larangan semata. Tidak berarti para orang suci menasehati kita untuk melanggar hukum dan peraturan. Mereka menasehati kita agar kita menjadi sadar. Agar kita berbuat baik bukan karena takut dihukum jika berbuat tidak baik, tetapi berbuat baik karena kita memang baik; karena kebaikan telah menjadi sifat kita………

 

Yang penting bukan peraturannya akan tetapi manusianya. Mereka yang menguasai dan hapal peraturan sampai ayat-ayatnya, apabila tidak mempraktekkannya dalam kehidupan nyata, tidak dapat memperbaiki keadaan.

 

Situs artikel terkait:

https://triwidodo.wordpress.com

http://id-id.facebook.com/triwidodo.djokorahardjo

http://www.kompasiana.com/triwidodo

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: