Penegakan Hukum dengan Cara Melanggar Hukum


free_ak

Hanya Percaya Penegakan Hukum oleh KPK

Seseorang  berbicara di warung kopi: “Institusi yang aku percaya saat ini hanya KPK. Aku sudah nggak percaya juga dengan Mahkamah Agung, Hakim Agung Ahmad Yamanie memang dipecat, akan tetapi dasarnya adalah memanipulasi tulisan hukuman 15 tahun menjadi 12 tahun, sedangkan keputusan dia yang membebaskan hukuman mati gembong narkoba menjadi 15 tahun yang sudah menjadi rahasia umum pasti ada apa-apa di baliknya tidak bisa terungkap.”

Masyarakat sudah apatis terhadap penegakan hukum di negeri kita. Hakim baik semacam Albertina Ho sudah tersisih dari pusat penegakan hukum. Orang tersebut juga menyatakan: “Aku heran mengapa, orang-orang jahat yang mempermainkan hukum malah hidup mewah, kok tidak ada hukuman dari Yang Maha Kuasa?” Teman disampingnya setelah menyeruput kopi dan menjawab: “Orang-orang tersebut masih mempunyai sisa tumpukan karma baik sebelumnya, bila tumpukan karma baiknya habis karena selalu berbuat jahat, maka dia akan menerima akibatnya. Ibaratnya buah kejahatan menunggu masak di pohon. Bila sudah waktunya akan jatuh sendiri!’

Berita Negatif Anand Krishna Selalu Dikaitkan Dengan Kegiatan Anand Ashram. Ada Apa?

Mungkinkah berita-berita dimunculkan untuk mensabotase kegiatan interfaith Anand Ashram? Bukan suatu hal yang kebetulan bila berita negatif tentang Anand Krishna selalu berkaitan dengan acara yang akan/sedang dilaksanakan Anand Ashram.

News.okezone.com: Kamis 2 Agustus 2012 merupakan konfirmasi Agung Mattauch kuasa hukum Tara bahwa kasasi Jaksa terhadap Anand Krishna dikabulkan 3 Hakim Agung. Ini nampaknya berkaitan dengan acara 1 Agustus Seminar Gayatri Mantra di STHD Klaten dimana Anand Krishna sebagai pembicara tunggal.

Sampai dengan tanggal 25 September 2012 tidak ada berita negatif Anand Krishna oleh Agung Mattauch dkk karena pada tanggal 14 September 2012 detik.com memuat “Astaga! Jaksa Pakai Kasus Pidana Merek untuk Kasasi Anand Krishna.”

Inonesiarayanews,com: Selasa 25 September 2012 Agung Mattauch minta Kejaksaan jangan terpedaya dengan 1001 trik terpidana untuk menggagalkan eksekusi. Eksekusi segera sebelum Anand Krishna keburu buron. Ini nampaknya berkaitan dengan pembukaan monumen Global Harmony di Ubud pada tanggal 21 September 2012 oleh beberapa tokoh interfaith nasional dan internasional serta IBMF (International Bali Meditators’ Festival)  2012 tanggal 20-23 September 2012.

Gatranews: Kamis 20 Desember 2012 Kejari Jaksel menetapkan Anand Krishna sebagai buron dan masuk DPO (daftar pencarian orang. Ini nampaknya berkaitan dengan acara pertemuan tahunan Anand Ashram (Ruwatan) 19-23 Desember 2012.

7 Februari 2013 Detik.com:  Kamis 7 Februari 2013 Kejari Jakarta Selatan terus mengupayakan eksekusi karena Anand Krishna berpindah-pindah. Ini nampaknya berkaitan dengan banyaknya berita Anand Ashram yang merayakan global interfaith harmony week oleh PBB tanggal 1-7 Februari 2013.

Semestinya Kejari tahu bahwa Anand Krishna tidak pernah berpindah-pindah, sejak adanya berita pengabulan kasasi oleh Mahkamah Agung terhadap kasusnya, masuk berita awal Agustus 2012, Anand Krishna selalu berada di Pasraman Ubud. Bahkan sudah memberitahu ke Pusat Pelayanan dan Hukum Kejagung pada tanggal 27 November 2011.

Para pemimpin redaksi mestinya tahu apakah sumber-sumber berita terhadap Anand Krishna dihasilkan oleh sumber resmi ataukah hanya press release yang dibuat oknum tertentu? Betulkah yang berbicara pejabat di Kejaksaan atau hanya diketahui berdasarkan press release? Dari sini bisa dilakukan investigasi mengapa berita-berita selalu muncul berkaitan dengan kegiatan Anand Ashram?

Eksekusi Terhadap Kasasi Yang Cacat Hukum

Pengabulan Kasasi dalam kasus ini memang perlu mendapat perhatian akibat adanya kesalahan-kesalahan seperti berkas sengketa merek sebagai pertimbangan hukum untuk memutuskan kasasi. Di samping itu, 2 (dua) di antara 3 (tiga) Hakim Agung yang menjadi Majelis Hakim Agung di kasus Anand Krishna, telah tersangkut kasus yang merusak kredibilitas mereka, yaitu dugaan suap 1,7 M (pada Hakim Agung Zaharuddin Utama) dan upaya pemalsuan vonis (pada Hakim Agung Achmad Yamanie).

Anand Krishna sudah divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dipimpin oleh Albertina Ho pada tanggal 22 Nopember 2011.

Banyak kejanggalan hukum dan kasasi tidak memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan oleh Pasal 197 (1) ayat d, e, f dan h UU No. 8/1981 tentang KUHAP.

Dalam Putusan MA itu juga tidak adanya pertimbangan hukum bagi pengabulan kasasi dan memuat pertimbangan yang berasal dari kasus pidana pemalsuan merek dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat di tahun 2006 yang sama sekali tidak terkait dengan kasus ini.

Segala kejanggalan ini putusan cacat hukum dan karenanya batal demi hukum. Anand Krishna jelas berhak melakukan perlawanan terhadap upaya eksekusi yang tidak sah di mata hukum.

Kejanggalan Putusan MA ini juga diamini kalangan akademisi hukum, seperti Prof Dr Nyoman Serikat Putrajaya SH MH (Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro), Prof Dr Edward Omar Sharif Hiariej SH MHum (Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gajah Mada), Dr I Dewa Gede Palguna SH MH (Mantan Hakim Konstitusi 2003-2008) dan Dr. IB Surya Jaya SH MH (Ahli Hukum Pidana Universitas Udayana) dalam Eksaminasi Publik atas Kasus Anand Krishna ini di Jogjakarta (18/10) dan Denpasar (25/10) pada tahun 2012.

Demikian pula pendapat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang berpendapat bahwa proses kasus terhadap kasus ini berindikasi adanya pelanggaran HAM terhadap Anand. Komnas HAM telah menulis surat kepada Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kepolisian untuk tidak menahan Anand Krishna.

Mafia Hukum

Dalam buku Satgas Pemberantasan Mafia Hukum yang berisi Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2009 tentang Satgas PMH (Pemberantasan Mafia Hukum) pada Lampiran Kedua MODUS OPERANDI UMUM MAFIA HUKUM PADA SELURUH LEMBAGA PENEGAK HUKUM diungkapkan modus operandi yang kira-kira intinya “pemesanan vonis”….. Parapihak dalam perkara sendiri ataupun melalui perantara melakukan pendekatan kepada pimpinan pengadilan, pimpinan kejaksaan maupun pimpinan kepolisian untuk mengintervensi proses penegakan hukum yang berjalan pada lembaga masing-masing dalam proses penanganan perkara.

Bahkan intinya sudah ada pengarahan kasus di tingkat kepolisian……. Kasus diarahkan dalam menentukan pihak yang dijadikan target dalam perkara pidana. Petugas kepolisian membalik logika proses hukum, yang seharusnya berawal dari tindak pidana, tetapi dalam hal ini dimulai dari orang yang ditargetkan kemudian dicari-cari tindak pidana apa yang dapat dikenakan. Karena mendapat “pesanan” maka petugas kepolisian mencari-cari kesalahan orang tersebut. Kemudian ketika ditemukan kesalahan meskipun kesalahan ringan, ujung-ujungnya kesalahan tersebut dibuat sedemikian rupa agar dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana.

Dalam penentuan majelis hakim di MA disebutkan dalam lampiran tersebut yang intinya adalah bahwa proses urutan registrasi perkara bisa diatur sedemikian rupa, agar jatuh ke majelis-majelis tertentu, baik melalui pengkondisian usulan distribusi, agar perkara seolah-olah secara tidak sengaja jatuh ke Tim/majelis tertentu, ataupun dengan mengaturnya langsung dengan pimpinan.

Masyarakat menduga bahwa perkara-perkara Bandar Narkoba hampir selalu ditangani beberapa oknum Hakim Agung Tertentu. Diduga kasasi kasus Anand Krishna jatuh di tangan 3 oknum Mahkamah Agung: Zaharuddin Utama (diduga menerima suap Rp 1.7 M dalam kasus Misbakhun); Ahmad Yamanie (pemalsu vonis Bandar Narkoba) dan Sofyan Sitompul.

Melawan Para Oknum Yang Menegakkan Hukum Dengan Cara Melanggar Hukum

Anand Krishna justru menghormati hukum dengan tidak menyerah pada oknum-oknum yang telah menginjak-injak dan melecehkan hukum. Oleh karena itu Anand Krishna tidak pernah buron dan selalu berada di Pasraman Ubud Bali.

Dalam bahasa hukum internasional apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan 3 orang oknum Hakim Agung itu adalah Treason, pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Mereka digaji oleh rakyat untuk melindungi hak-hak rakyat, bukan untuk seenaknya menggunakan wewenang untuk mezalimi rakyat, dengan cara memutar balik fakta dan sebagainya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: