Membungkam Anand Krishna: dari Mafia Hukum sampai Upaya Paksa Preman


free_ak

Latar Belakang Pembungkaman Anand Krishna

Hampir setiap hari kita mendengar kekerasan yang terjadi di Pakistan. Seorang teman dari Afganistan juga bercerita bahwa di perbatasan Pakistan dan Afganistan sepanjang lebih dari 2.000 km menjadi daerah yang rawan dan sering terjadi kekerasan. Seorang teman yang lain berkata bahwa bila kita tidak waspada negara kita bisa berubah menjadi Indonistan. Paragraf berikut ini adalah pandangan Anand Krishna yang diduga membuat pembungkaman Anand Krishna dilakukan dengan berbagai cara agar berhenti bersuara.

Belajar Sejarah dari Majapahit dan Sriwijaya

Anand Krishna (pada tahun 2007): “Cari tahu, apa yang terjadi sehingga kita dijajah selama beratus-ratus tahun. Di manakah letak kesalahan kita? Sriwijaya berkuasa selama berabad-abad. Majapahit pun demikian. Semasa itu pula kita menjadi negara bahari, negara maritime yang terbesar di dunia. Kemudian, ketika agama dicampuradukkan dengan urusan ekonomi dan politik. Ketika agama digunakan sebagai alat untuk meraih kekuasaan hancur leburlah kita. Mereka yang menggunakan agama untuk meraih kekuasaan hanya dapat bertahan selama satu abad. Setelah itu, kita dijajah oleh bangsa-bangsa asing selama berabad-abad. Belajarlah dari kesalahan-kesalahan masa lalu, sehingga kita tidak melakukan kesalahan yang sama di masa kini. Belajarlah dari sejarah masa lalu, supaya kita tidak dikutuk untuk mengulanginya lagi, karena kemungkinan terjadi pengulangan sudah “hampir” menjadi kenyataan. Berkeliaran bebas di tengah kita adalah para calo dan pedagang tak bermoral yang menggunakan agama sebagai kedok untuk meraih kekuasaan dan keuntungan bagi diri mereka, bagi kelompok mereka, dan bagi ‘tuan-tuan asing’ mereka. Dikutip dari buku “Life Workbook Melangkah dalam Pencerahan, Kendala dalam Perjalanan, dan Cara Mengatasinya”, Anand Krishna, Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Benteng Budaya

Anand Krishna (pada tahun 2007): “Mereka yang hendak memaksakan kehendak dengan menggunakan dalih agama, dan mereka yang membiarkan atau malah setuju dan mendukungnya sama-sama bersalah atas musibah yang menimpa negeri kita. Mereka telah berdosa terhadap rakyat Indonesia. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua yang tidak bersuara.… karena, pada suatu ketika setiap anggota tubuh kita akan dimintai pertanggungjawaban atas segala apa yang dibuatnya atau dibiarkannya terjadi. Mereka yang hendak mengganti landasan kita bernegara jelas-jelas tidak bangga dengan budaya sendiri. Mereka malah membanggakan budaya asing. Aneh! lalu, untuk apa masih bertahan hidup di negara ini? Dulu, para pelaku makar masih takut-takut dipenjara, takut mati. Mereka lari ke luar negeri. Sekarang, mereka berkeliaran bebas, lebih ganas dan lebih berani, karena ada yang mendukung mereka. Dibalik mereka ada kekuatan-kekuatan asing dengan agenda tunggal, yaitu menjajah negeri ini, menjarah seluruh kekayaan dan sumber alam kita yang masih tersisa. Untuk itu mereka menggunakan dalih agama. Mereka berupaya untuk menghancurkan benteng pertahanan kita yang terakhir, yaitu benteng budaya. Tanpa benteng budaya, tanpa rasa bangga terhadap budaya asal, tanpa jati diri, kita dapat dijajah dengan mudah oleh siapa saja.” Dikutip dari buku “Life Workbook Melangkah dalam Pencerahan, Kendala dalam Perjalanan, dan Cara Mengatasinya”, Anand Krishna, Gramedia Pustaka Utama, 2007.

Menghalalkan Segala Cara lewat Mafia Hukum

Anand Krishna dituduh melakukan tindakan pelecehan seksual. Tuduhan tersebut tidak terbukti dan bahkan selama lebih dari 1 tahun sidang hanya terkait dengan 10% masalah utama tersebut. Sisanya berupa penghakiman pandangan Anand Krishna yang sebenarnya telah ditulis dalam 140-an buku yang dijual bebas di luar tanpa masalah. Materi pertanyaan hakim dan jaksa 90 persen sama sekali tidak berhubungan dengan pelecehan seks.

Dugaan pelecehan seksual  Anand Krishna mirip film “Indictment : The  Mc Martin Trial”, sebuah film yang diangkat dari sebuah kisah nyata. Awal munculnya kasus seorang terapis mengaku sudah memberikan terapi kepada Tara lebih dari 40 kali selama 3 bulan dan tidak ada kontak dengan dunia luar (dikarantina) hingga kemudian disimpulkan bahwa Tara mengalami pelecehan seksual. Sesuatu yang terasa ganjil, mengapa Tara baru mengaku mengalami pelecehan setelah diterapi?

Sejak pengadilan digelar Agustus 2010, tak ada satupun saksi yang menyaksikan terjadinya pelanggaran Pasal 290 KUHP. Kesaksian pelapor dan para saksi yang memberatkan selalu berubah-berubah dan berbeda antara yang tertera di BAP dan keterangan pelapor dan saksi di dalam ruang sidang. Pelapor Tara mengaku dalam ruang sidang bahwa tanggal 21 Maret 2009 adalah hari terjadinya dugaan pelecehan seksual yang terjadi di Ciawi. Pada hari yang dimaksud, Pak Anand berada di Sunter – Jakarta, karena memberikan ceramah di acara open house yang diadakan 2 minggu sekali. Bahkan ada buku tamu yang bisa dijadikan bukti, dan puluhan orang menjadi alibi bahwa Pak Anand berada di Sunter pada hari yang dimaksud. Tara pun masih perawan seperti yang disampaikan visum Dr.Mu’im Idris dari RS Cipto Mangunkusumo.  Saksi Farahdiba Agustin dan Saksi Dian Mayasari mengaku mendapatkan pelecehan seksual dari terdakwa tahun 2002 – 2004, tapi mereka menulis dan menerbitkan buku di tahun 2006 dimana dalam buku itu ada catatan dari mereka sebagai penulis mengungkapkan rasa terima kasih dan kekaguman kepada terdakwa. Bila mengalami pelecehan seksual sebelumnya, kenapa bisa mengungkapkan rasa apresiasi dan kekaguman pada terdakwa lewat tulisan?

Surat Penetapan Penahanan tertanggal 9 Maret 2011 yang dikeluarkan diduga sangat cacat hukum. Di Kepolisian dan di Kejaksaan, Pak Anand tak pernah ditahan. Penetapan dikeluarkan ketika terdakwa selalu koperatif dalam menghadiri sidang pengadilan sejak Agustus 2010, dan proses pengadilan belum mendengarkan keterangan seluruh saksi. Hakim sudah berpihak ketika proses sidang masih berlangsung di tengah proses persidangan. Selanjutnya Anand Krishna tidak makan sampai 49 hari dan kemudian Ketua Hakim Sidang Hari Sasangka diganti oleh Hakim berintegritas Albertina Ho, karena Hakim hari Sasangka ketahuan berselingkuh dengan saksi yang memberatkan dan yang akhirnya dipindahkan ke luar Jawa sebagai hakim non-palu. Albertina Ho memanggil ulang semua saksi dan datang ke lokasi kejadian dan terungkaplah rekayasa kasus. Kemudian Anand Krishna divonis bebas pada tanggal 22 Nopember 2011.

Kasasi yang Cacat Hukum

Selanjutnya Jaksa Martha P Berliana mengajukan kasasi dengan melakukan kebohongan, pemutar-balikan fakta dan pengaburan dalam menyusun Permohonan Memori Kasasi terhadap Putusan Bebas PN Jakarta Selatan terhadap Anand Krishna. Jaksa tersebut berusaha mengaburkan pertimbangan dengan sengaja, memasukan BERKAS DARI KASUS LAIN (Memori Kasasi Tinggi Bandung No. 20/Pid/2006/PT. Bdg tanggal 21 April 2006 hal 9 sampai hal 13 yang berisi sengketa merk yang sama sekali tidak terkait perkara).

Selanjutnya, silakan baca artikel penulis dengan search di google: “Kontroversi pengabulan kasasi terhadap putusan bebas hakim Albertina Ho”

Putusan bebas atas kasus hukum Anand Krishna yang sudah diputuskan oleh pengadilan Negeri Jakarta Selatan, haram hukumnya untuk dilakukan upaya hukum lanjutan karena memang hal itu tertera jelas pada Pasal 244 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Ini untuk menjamin asas kepastian hukum, asas dalam negara hukum yang menggunakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam kebijaksanaan penyelenggara negara. Karena didalam peraturan perundang-undangan ada hierarki.

Dalam praktik, satu-satunya payung hukum yang dijadikan landasan kasasi terhadap putusan bebas adalah Surat Keputusan (SK) Menteri Kehakiman RI tanggal 10 Desember 1983, No. MPW.07.03 Tahun 1983 butir 19 yang menyatakan: “sekalipun putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, akan tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi”. Dalam hal hierarki perundang-undangan, dipertanyakan apakah keputusan Menteri Tahun 1983 yang bernuansa politis saat itu dapat dipakai terhadap Undang-Undang KUHAP? Di atas Undang-Undang adalah Undang-Undang Dasar, Keputusan Menteri hierarkinya jauh di bawah Undang-Undang.

Jaksa Agung Basrief Arief sendiri dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR menyatakan,“Saya telah instruksikan ke depan, terhadap putusan bebas sesuai pasal 67 Jo pasal 224 KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana) tidak dapat diajukan kasasi, kecuali perkara yang merugikan keuangan negara.” Akan tetapi pada kenyataannya Jaksa Penuntut Umum Martha Berliana Tobing mengajukan kasasi atas putusan bebas terhadap Anand Krishna oleh Albertina Ho dan ini sama sekali tidak menyangkut kerugian keuangan negara. Mengapa Jaksa Agung tidak menindak Jaksa Martha yang tidak sesuai dengan instruksinya?

Dan kemudian, 3 oknum Mahkamah Agung: Zaharuddin Utama (yang menyatakan Prita Mulyasari bersalah dan menghukum 6 bulan penjara, serta  menghukum Rasminah dalam kasus pencurian 6 piring dengan hukuman 130 hari penjara, diduga menerima suap Rp. 1.7 M kasus Misbakhun); Achmad Yamanie (yang terlibat pembatalan vonis hukuman mati pemilik pabrik ekstasi Henky Gunawan menjadi 15 tahun penjara melalui upaya PK dan yang membebaskan bandar narkotika jenis sabu-sabu Naga Sariawan Cipto Rimba alias Liong-liong dari hukuman 17 tahun menjadi hukuman bebas, dan dipecat karena pemalsuan vonis); dan Sofyan Sitompul mengabulkan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut. Ketiga oknum Hakim Agung mengabaikan seluruh fakta persidangan yang dipimpin Albertina Ho yang memberi vonis bebas terhadap Anand Krishna.

Melanggar Keputusan Mahkamah Konstitusi  tentang pasal 197 KUHAP

Dalam berita di Channel Bali com dijelaskan bahwa Kajari Jaksel diduga melanggar pasal 333 KUHP tentang perampasan kemerdekaan seseorang. Karena telah memerintahkan jaksa dibawahnya untuk melakukan eksekusi paksa. Kajari dinilai sudah mengetahui bahwa putusan ini batal demi hukum karena tidak terpenuhi aturan formal sesuai dengan pasal 197 KUHAP. Keharusan untuk terpenuhi pasal 197 ayat 1 dalam mempidanakan seseorang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 22 Nov 2012 lalu. Bahkan Komisi III DPR secara spesifik meminta kejagung untuk melaksanakan putusan MK ini agar memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tatanan hukum di Indonesia.

Upaya Paksa menggunakan Preman

Pada tanggal 14 Februari 2013 Kejaksaan mengadakan upaya paksa penjemputan Anand Krishna. Silakan baca artikel penulis di kompasiana dengan search di google: “Eksekusi Paksa yang Cacat Hukum di Hari Valentine.”

Kemudian pada tanggal 16 Februari 2013 sekali lagi menggunakan upaya paksa dengan menggunakan para preman. Silakan search google: Aksi preman kejaksaan di prasaman Anand Krishna (16 Feb 2013) dan akan muncul berbagai foto preman yang sedang melakukan eksekusi tersebut.

Mempertimbangkan para pendukungnya yang disakiti oleh para preman dan bila diteruskan bisa berdarah-darah, maka Anand Krishna dengan sukarela meninggalkan pasraman Ubud  Bali menuju Polda Bali dan akhirnya dibawa ke Jakarta.

Terus Bersuara Sampai Saat Kebenaran Tiba

Zaman telah memasuki Zaman Kebenaran. Zaman Kegelapan segera berlalu. Masyarakat sudah paham bahwa banyak rekayasa dilakukan untuk memenuhi hukum formal. Akan tetapi masyarakat sudah sudah jenuh dengan orang-orang yang hanya bicara berdasar data-data rekayasa. Masyarakat telah memperhatikan rekayasa pemilihan Kepala Daerah, Wakil Rakyat maupun Kepala Negara. Masyarakat sudah jenuh dengan orang-orang yang hanya bicara berdasar data-data rekayasa. Yang akan menang dalam Perang Kurukshetra kali ini adalah orang-orang yang jujur, merakyat, sederhana dan tidak merekayasa.

Pandawa telah menderita selama 12 tahun di pembuangan. Dan pada waktu itu para Korawa bersorak-sorai dengan angkuh. 12 tahun adalah waktu yang lama bagi seorang manusia. Akan tetapi waktu yang amat pendek dalam sejarah kehidupan manusia dan nantinya hanya menjadi beberapa lembar halaman catatan. Selama 12 tahun Pandawa menggembleng diri, memberdayakan diri untuk menghadapi peperangan Bharatayuda. Masyarakat bisa memilih diam dan takut sehingga  koalisi para Korawa merajalela. Masyarakat juga bisa berani bergerak dan menyuarakan kebenaran mengikuti Pandawa. Seorang yang tidak berpihak dalam peristiwa ketidakadilan sebenarnya telah berpihak pada ketidakadilan. Disusun oleh TW

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: