Indonesia on Sale: Demi Kenyamanan Pribadi Menjual Nasib Bangsa


Nilai Tukar Bangsa Yang Semakin Merosot

Menikmati harta dan kekuasaan sah-sah saja bila atas keringat dan perjuangan pribadi. Sayangnya banyak pejabat yang menggadaikan negeri demi kenyamanan pribadi.  Tanpa sadar sebagian putra-putri bangsa telah menjual Indonesia dengan harga sangat murah. Daftar panjang penukaran nasib bangsa dengan kenyamanan pribadi/kelompok sangat memprihatinkan. Mengobral murah keringanan hukum terhadap gembong narkoba dan koruptor. Mendidik sejak dini untuk tidak menghormati budaya bangsa. Menghabiskan energi dengan berfokus pada politik mempertahankan kekuasaan dan mengabaikan keutuhan NKRI. Memasukkan barang impor dengan mematikan produksi dalam negeri. Dan, berbagai penukaran aset bangsa dengan harga yang murah demi kenyaman pribadi.

 

Nasib Generasi Muda Ditukar Dengan Keringanan Hukuman Gembong Narkoba

Ada yang menggadaikan aset generasi muda dengan meringankan hukuman para gembong narkoba. Mereka mengabaikan fakta bahwa setiap tahun ada 15.000 pecandu terutama generasi muda yang meninggal dunia. Bagaimana jadinya bila putusan pembatalan hukuman mati Produsen Narkoba digunakan sebagai yurisprudensi? Akan semakin banyak gembong narkoba yang lepas dan Narkoba akan tumbuh subur di Indonesia. Satu buah tindakan merugikan bangsa demi kenyamanan pribadi segelintir oknum. Dan, itu ada kaitannya dengan Mafia Peradilan.

 

Mafia Peradilan

Aktivis ICW, Tama Satrya Langkun berbicara tentang Cara Mafia Peradilan Bekerja. Kira-kira demikianlah gambaran singkatnya. Modus mafia peradilan sudah bekerja sejak pendaftaran perkara. Panitera harus diberi uang pelicin, agar perkara cepat ditangani. Pada waktu persidangan, mafia akan menawarkan majelis hakim favorit. Pengacara sowan langsung ke Pengambil Keputusan di Pengadilan Negeri untuk menentukan majelis hakim. Saat pengambilan putusan, mafia juga akan memainkan peran sebagai negosiator putusan. Sehingga vonis dapat diatur melalui jaksa dalam sistem paket, atau langsung ke hakim. Bila uang pelicin kurang, Hakim menunda putusan sebagai isyarat agar hakim dihubungi. Hakim menyiapkan rekayasa seluruh proses persidangan. Di tingkat Mahkamah Agung, oknum MA akan menghubungi atau dihubungi pengacara untuk mengatur perkara. Mereka yang terlibat dalam kegiatan Mafia Peradilan telah menggadaikan bangsa dengan harga sangat murah, kepercayaan masyarakat mereka tukar dengan kenyamanan pribadi/kelompok.

 

Menggadaikan Budaya

Budaya bangsa pun telah digadaikan demi uang dan kekuasaan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pada saat melamar pekerjaan pada beberapa yayasan, selalu saja ditanyakan bagaimana pandangannya terhadap khilafiyah. Diduga beberapa yayasan hanya menerima karyawan yang setuju negara berdasar agama, apakah ada dana asing yang masuk terhadap yayasan-yayasan tersebut? Wallahu alam.

Anand Krishna dalam artikel Negara Merdeka Vs Negara Terjajah dalam situs http://www.aumkar.org/ind/  mengingatkan bangsa Indonesia terhadap Sir Thomas Babington Macaulay (1800-1859), anggota dewan pemerintahan dari Perusahaan India Timur pada tahun 1834-1838, dikutip dari pidatonya yang diberikan pada tanggal 2 Februari 1835…….. “Saya telah berpergian keliling India dan tak pernah melihat satupun pengemis atau pencuri. Kekayaan semacam itu saya saksikan di seantero negara ini. Nilai moral, orang sekaliber tersebut, saya tak pernah berpikir bahwa kami dapat menjajah negara ini, kalau kami tidak mematahkan tulang punggung bangsa ini, yakni warisan spiritual dan budayanya. Oleh sebab itu, saya mengusulkan bahwa kami musti mengganti sistem pendidikan lama dan budaya mereka. Karena jika orang India berpikir bahwa budaya asing dan Inggris lebih baik dan lebih hebat dari budaya mereka sendiri, maka mereka akan kehilangan harga diri dan budaya lokal yang asli. Mereka pasti menjadi apa yang kita inginkan, bangsa yang sungguh terjajah.” ……..

Membaca kata-kata itu hampir dua abad silam, Anand Krishna menyadari bahwa Sir Macaulay belum mati. Oleh karena itu, Beliau memakai istilah “sekarang” dan bukan “dulu”. Idenya tetap hidup. Dia masih mempunyai banyak pengikut di seluruh dunia. Berapa dari kita di Indonesia menyadari bahwa hal yang sama tengah terjadi pada kita di zaman modern ini? Kita tak hanya dikepung oleh satu atau dua, tapi begitu banyak Macaulay. Satu perbedaannya: Macaulay yang kondang atau terkenal tersebut berkebangsaan Inggris, putih, sehingga begitu mudah dikenali. Sekarang, genre Macaulay datang dalam pelbagai warna dan bentuk, putih, coklat, merah dan bahkan hitam. Dan, mereka mencabut akar budaya kita dan peradaban leluhur dari segala sudut. Salah satu dari mereka, telah secara intensif menyusupi masyarakat dan sistem sosial kita, sampai-sampai saat ini kita bingung dan tak bisa membedakan mana nilai spiritualitas agama dan mana yang radikalisme agama. Beberapa tokoh di-“pakai” sebagai agen mereka untuk menghancurkan kita dari dalam. Mereka begitu panik dan tak akan meninggalkan satu batu pun tetap pada tempatnya untuk memastikan bahwa mereka telah mendominasi negara seperti kita.

Memperhatikan kecintaan Anand Krishna terhadap bangsa, diduga ada yang menjual kebenaran dengan kenyamanan pribdi/kelompok. Silakan baca: http://hukum.kompasiana.com/2013/02/22/indonistan-bola-gelinding-lia-eden-aliran-sesat-ahmadiyah-syiah-anand-krishna-535947.html

 

Profesional Yang Menggadaikan Kebenaran Demi Kenyaman Pribadi

Therapist pun diduga menggadaikan ilmunya demi client yang ingin menjatuhkan nama baik seorang pencinta bangsa. Munculnya kasus Anand Krishna dimulai seorang terapis Dewi Yogo Pratomo yang  mengaku sudah memberikan terapi kepada Tara lebih dari 40 kali selama 3 bulan dan tidak ada kontak dengan dunia luar (dikarantina) hingga kemudian disimpulkan bahwa Tara mengalami pelecehan seksual. Sesuatu yang terasa ganjil, mengapa Tara baru mengaku mengalami pelecehan setelah diterapi? Salah-salah, yang terjadi justru bukan membangkitkan memori yang terkubur, tapi justru malah membuat memori yang ada menjadi bias atau distorsi sehingga yang muncul justru persepsi yang salah terhadap suatu peristiwa apalagi dari pengakuan terapis sampai dilakukan puluhan kali…… Akhirnya informasi yang disampaikan pun menjadi berubah-ubah seperti yang terjadi di persidangan.

 

Pengacara yang Berbicara di Luar Profesinya

Seorang Pengacara pun menggunakan berbagai media entah dengan dukungan finansial siapa. Agung Mattauch, pengacara Tara berbicara di media online Tempo Interaktif (25/2/2010), “Pelecehan Anand Krishna hanya entry gate untuk persoalan yang lebih serius. Ini adalah penodaan agama.”

 

Majelis Hakim Yang Bersidang Dengan Arahan Tertentu

Majelis Hakim yang diketuai Hari Sasangka memimpin sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus Anand Krishna. Hampir 90% persidangan berisi tentang gugatan terhadap pandangan dan buku-buku tulisan Anand Krishna dan sedikit sekali menyinggung pelecehan seksual terhadap saksi korban yang menurut visum Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo masih perawan dan tak ada tanda-tanda kekerasan.

 

Menyingkirkan Hakim Bersih Albertina Ho Demi Kenyamanan Korps

Di pertengahan kasus sempat terjadi pergantian Hakim Ketua Hari Sasangka karena terlibat affair dengan saksi korban, sehingga Hakim Ketua di non-jobkan dan dipindahkan ke luar Jawa. Persidanganpun diulang dengan dipimpin oleh hakim Albertina Ho dan dua hakim anggota baru yang memanggil semua saksi dan mendatangi lokasi kejadian. Dan kemudian ternyata tak ada bukti secuil pun yang mendukung tututan jaksa. Dalam pemeriksaan ulang ini, banyak terungkap inkonsistensi dalam kesaksian yang sudah berbeda dengan kesaksian sebelumnya yang pernah dilontarkan, baik oleh saksi pelapor, maupun saksi-saksi lainnya yang mengaku pernah dilecehkan. Selanjutnya Hakim Albertina Ho memberi vonis bebas. Sehari setelah memberikan putusan bebas Albertina Ho dipindah ke luar Jawa.

 

Jaksa Penuntut Umum Yang Melawan Aturan Demi Kepentingan Pribadi

Seorang Jaksa ngotot mengajukan kasasi terhadap Putusan Bebas Alberina Ho, demi apa? Jaksa Martha Berliana yang tidak puas atas putusan bebas terhadap Anand Krishna oleh Albertina Ho kemudian mengajukan kasasi ke MA. Menyimak instruksi Jaksa Agung bahwa terhadap putusan bebas sesuai pasal 67 Jo pasal 224 KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana) tidak dapat diajukan kasasi, kecuali perkara yang merugikan keuangan negara, maka sang anak buah telah melecehkan instruksi Jaksa Agung. Jaksa Agung di depan Rapat Kerja Komisi III DPR berkata: “Saya telah instruksikan ke depan, terhadap putusan bebas sesuai pasal 67 Jo pasal 224 KUHAP (Kitab Undang Undang Hukuam Acara Pidana) tidak dapat diajukan kasasi, kecuali perkara yang merugikan keuangan negara,” demikian ucapan beliau yang dimuat poskota online pada tanggal 18 Juli 2011. Jaksa Agung Basrief Arief menjanjikan institusinya tidak akan mengajukan kasasi terhadap perkara-perkara rakyat kecil, yang diputus bebas kecuali terhadap perkara yang merugikan keuangan negara, teroris dan narkoba. Menurut Jaksa Agung, dalam penanganan perkara seperti Prita Mulyasari, ke depan nantinya, penegakan hukum berorientasi keadilan harus dikedepankan hati nurani.

 

Keputusan Tiga Hakim Agung yang Jauh Dari Profesional

Diduga bukan kebetulan bila Majelis Kasasi terdiri dari: Zaharuddin Utama (yang menyatakan Prita Mulyasari bersalah dan menghukum 6 bulan penjara, serta  menghukum Rasminah dalam kasus pencurian 6 piring dengan hukuman 130 hari penjara); Achmad Yamanie (yang terlibat pembatalan vonis hukuman mati pemilik pabrik ekstasi Henky Gunawan menjadi 15 tahun penjara melalui upaya PK, dipecat karena memalsukan hukuman); dan Sofyan Sitompul mengabulkan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut.

Banyak kejanggalan hukum dan kasasi tidak memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan oleh Pasal 197 (1) ayat d, e, f dan h UU No. 8/1981 tentang KUHAP. Dalam Putusan MA itu juga tidak adanya pertimbangan hukum bagi pengabulan kasasi dan memuat pertimbangan yang berasal dari kasus pidana pemalsuan merek dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat di tahun 2006 yang sama sekali tidak terkait dengan kasus ini.

Kejanggalan Putusan MA ini juga diamini kalangan akademisi hukum, seperti Prof Dr Nyoman Serikat Putrajaya SH MH (Guru Besar Hukum Pidana Universitas Diponegoro), Prof Dr Edward Omar Sharif Hiariej SH MHum (Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gajah Mada), Dr I Dewa Gede Palguna SH MH (Mantan Hakim Konstitusi 2003-2008) dan Dr. IB Surya Jaya SH MH (Ahli Hukum Pidana Universitas Udayana) dalam Eksaminasi Publik atas Kasus Anand Krishna ini di Jogjakarta (18/10) dan Denpasar (25/10) pada tahun 2012.

Demikian pula pendapat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang berpendapat bahwa proses kasus terhadap kasus ini berindikasi adanya pelanggaran HAM terhadap Anand. Komnas HAM telah menulis surat kepada Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kepolisian untuk tidak menahan Anand Krishna.

 

Jual Murah Bangsa demi Kenyamanan Pribadi

Semoga putra-putri bangsa sadar, bahwa kita telah melenceng jauh dari cita-cita bernegara kecuali hanya mementingkan kenyaman pribadi/kelompok. Sebelum bertindak renungkan dahulu, ini akan menguntungkan bangsa atau tidak! Disusun oleh TW.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: