Standar Ganda Kejaksaan dan Polri terhadap Anand Krishna dan Susno Duadji

Standar Ganda Kejaksaan dan Polri

Hukum boleh sama, akan tetapi tindakan bisa berbeda. Eva Sundari Komisi II DPR RI melalui detik.com menyampaikan, “Kejaksaan tebang pilih, Anand Krishna (AK) dengan kasus yang sama, yaitu tidak terpenuhi KUHP pasal 197 yang harusnya batal menurut hukum ada pemaksaan eksekusi. Aparat Kejari Jakarta Selatan dikerahkan dibantu polisi menangkap paksa AK. Tapi ternyata untuk Susno Duadji (SD) dan salah satu bupati didiamkan saja hingga saat ini,” ujarnya.

Demikian pula tindakan Polri pun diduga juga mempunyai standar ganda. Dalam kasus Anand Krishna Jaksa bekerjasama dengan Polri, sedangkan dalam kasus Susno, Polri diduga melindungi tereksekusi.Anand Krishna pergi ke Polda dan kemudian diserahkan kepada Tim Eksekusi Jaksa untuk dibawa ke Cipinang. Sedangkan Susno Duadji, yang bersangkutan pergi ke Polda dan setelah Tim Jaksa pulang kemudian Susno Duadji pergi dengan bebas.

 

Melihat Permasalahan Secara Partial Administratif Dan Tidak Melihat Kasus Secara Menyeluruh

Mungkin saja masalahnya lain? Memang lain. Susno sudah dinyatakan bersalah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Mahkamah Agung menguatkan putusan PN. Jaksel dan PT. DKI Jakarta, dia divonis bersalah dan dihukum pidana 3 tahun 6 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Akan tetapi Pengacara dengan kelihaian argumentasi hukumnyan hanya memandang satu potong putusan MA yang cacat hukum dan melupakan esensi perkara keseluruhan.

Sedangkan Anand Krishna diputus bebas oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah Ketua Majelis Hakim Albertina Ho yang terkenal jujur dan tidak berpihak. Melihat masalah cacat hukum yang terjadi pada Susno, Anand Krishna pun mengalami hal yang sama. Mulai dari Berita Acara yang diubah-ubah. Pengaduan Korban tanpa saksi mata dan masih perawan diteruskan oleh Kejaksaan dan masuk ke sidang pengadilan. Hanya karena Hakim Ketua Sidang yang lama terkena kasus selingkuh dengan saksi korban maka Hakim Ketua Sidang diganti dengan Albertina Ho. “Pengajuan kasasi Jaksa atas putusan bebas” merupakan cacat hukum, apalagi dengan memasukan perkara merk sebagai dasar yang tidak ada kaitannya dengan kasus. Selanjutnya pasal 197 pun juga tidak dipenuhi. Dalam hal Anand Krishna, jaksa eksekutor hanya berbekal perintah atasan dan sama sekali tidak mau melihat esensi ketidakadilan pada keseluruhan kasus.

 

Persekongkolan Tidak Bisa Bertahan Lama

Kami ingat pesan Anand Krishna dalam materi  Interfaith Studies pada program online One Earth College of Higher Learning (http://www.oneearthcollege.com/id/): “Persekongkolan tidak bisa bertahan lama. Sifat utama persekongkolan adalah mengacaukan, memisahkan mencerai-beraikan. Karena persekongkolan memang destruktif. Sifat ini pula yang digunakan oleh Yang Maha Kuasa untuk mencerai-beraikan persekongkolan dan melemahkan hingga akhirnya tidak bisa berkutik lagi!” Baca lebih lanjut

Gawat: Takut Menyatakan Kebenaran Karena Pikiran Jernih Masyarakat Telah Di-hack

how to hack the human brain

Kesadaran Gerombolan

Kita terbawa oleh mob consciousness—kesadaran gerombolan. Kita terbiasa mengungkapkan pendapat “umum” dan bahkan menerima pendapat “mayoritas”. Itulah sebab segerombolan orang jahat—orang yang berniat jahat—selalu menggunakan media untuk mempengaruhi Anda. Ketika Anda melihat sekian banyak orang menonton pertunjukkan tertentu, Anda ikut menontonnya. Ketika Anda mendengar sekian banyak orang membicarakan sesuatu, Anda ikut membicarakannya. Kesadaran gerombolan ini membuat Anda semakin malas untuk memutar otak. Lama-lama otak Anda melemah dan mempercayai apa saja yang disuguhkan padanya. Inilah yang sedang terjadi saat ini. *dikutip dari buku “Alpha & Omega Japji bagi Orang Modern”, Anand Krishna, Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2013

Simulasi Lima Monyet Yang Memukuli Teman Sendiri Yang Berani Melawan Kebiasaan

Sumber: http://www.youtube.com/watch?v=0xCVaKTqb3c&list=PL6D1A7A80E0732B81&index=1

Lima monyet ditempatkan dalam satu sel berteralis besi. Di salah satu pojok atas sel tersebut digantungkan satu sisir pisang. Ada seekor monyet mencoba mengambil pisang, dan begitu ada yang mencoba mengambil pisang, maka kelima monyet tersebut disemprot dengan air dan pengambilan pisang gagal. Setiap ada monyet yang mau mengambil pisang kelima monyet tersebut disemprot dengan air.

Selanjutnya salah satu monyet diganti monyet baru. Sebagai monyet baru maka dia berupaya untuk mengambil pisang tersebut, akan tetapi monyet tersebut dipukuli dan dilarang mengambil pisang. Demikianlah saat satu persatu monyet simulasi diganti monyet baru selalu saja monyet yang akan mengambil pisang dipukuli beramai-ramai, padahal mereka sudah tidak disemprot air lagi. Bahkan saat 5 monyet baru yang menggantikan 5 monyet simulasi awal dan belum pernah merasakan semprotan air tetap saja memukuli monyet yang berupaya mengambil pisang.

Demikianlah, para manipulator otak cukup menghukum seseorang kala dia berani melawan kebiasaan yang telah dipolakan. Masyarakat akan menghukum mereka yang berani melawan kebiasaan. Apalagi kalau “penghukuman” tersebut dibiarkan oleh pemerintah, masyarakat menjadi semakin takut. Pikiran masyarakat yang jernih telah di-hack dan itu dimanfaatkan para manipulator otak. Sekelompok orang garis keras bisa meng-hack masyarakat bila pemerintah membiarkan hal tersebut terjadi.

Kasus Anand Krishna

“Krishna adalah pemberontak, Yesus adalah pemberontak, demikian pula Siddharta, Muhammad, setiap nabi, setiap avatar, setiap mesias, dan setiap sadguru. Mereka semua dikenang sebagai Pembaharu, karena mereka melakukan pemberontakan terhadap sistem yang sudah usang, kadaluarsa, tetapi mapan. Mereka semua memberontak terhadap kemapanan system yang korup.” *dikutip dari buku “Sanyas Dharma Mastering the Art of Science of Discipleship Sebuah Panduan bagi Penggiat Dan Perkumpulan Spiritual”, Anand Krishna, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2012.

Untuk meng-hack masyarakat, para manipulator otak membombardir masyarakat dengan berita pelecehan Anand Krishna di banyak media masa, walaupun tidak didukung dengan data faktual. Kala masyarakat sudah di-hack maka Oknum Polisi, Hakim dan Jaksa dengan mudah menyeret Anand Krishna ke Pengadilan Jakarta Selatan. Di media online Tempo Interaktif (25/2/2010) pengacara Tara Pradipta Laksmi, Agung Mattauch mengaku, “Pelecehan hanya entry gate untuk persoalan yang lebih serius. Ini adalah penodaan agama.” Silakan baca tulisan kami di kompasiana: Baca lebih lanjut

Harga Berbagai Menu Pelanggaran Hukum yang Dijajakan di Pasar Gelap Bangsa

buku alpha omega

Price Tag (harga yang ditempelkan) pada Perkara yang Menyangkut Peradilan

Diberitakan bahwa KPK telah menyita sejumlah uang di ruangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung di luar Rp 150 juta yang ditemukan saat operasi tangkap tangan pada tanggal 22 Maret 2013. Nampaknya ini bagian  dari Rp 1 M yang dijanjikan kepadanya atas suatu perkara. Ibarat barang yang ditawarkan di Mall, perkara pun diberi price tag oleh penjual dan dibeli oleh konsumen. Hakim senior Gol IV/c yang mengantongi sejumlah sertifikat pelatihan hakim termasuk dalam perkara korupsi memberikan angka Rp 1 M sebagai tempelan price tag pada perkara terkait.

Pada tanggal 29 Januari 2013 bertempat di kantor PT Indoguna Utama, Pondok Bambu KPK memantau serah terima uang suap  impor daging sapi. Kembali impor daging sapi diberi price tag Rp 1 M yang disepakati penjual dan pembeli.

Price tag bagi restitusi Pajak Bhakti Investama yang tertangkap tangan pada bulan Juni 2012 adalah sebesar Rp 285 juta.

Pada tanggal 17 Agustus 2012, KPK menangkap hakim di Semarang. Dikisahkan seorang hakim memasang price tag penurunan hukuman Rp 500 juta, akan tetapi terjadi deal kala ditawar pembeli seharga Rp 150 juta.

Pada bulan Maret 2011, Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya akan meresmikan Gedung Pengadilan Antikorupsi. Seseorang menyumbang sukarela sebesar Rp 20 juta. Ini contoh price tag partisipasi acara peresmian.

Nampaknya betapa pun musykilnya menu masakan pelanggaran hukum tetap dapat disiapkan dengan harga yang sepadan.

 

Bukan Hanya pada Bidang Peradilan

Pemberian harga yang dijadikan deal suka sama suka dalam pengurusan KTP/Paspor/Visa/SIM pun ada. Ada price tag resmi dan ada price tag khusus “pengertian” agar pengurusan berjalan cepat tanpa bertele-tele. Bahkan melangkahi marka jalan bisa ditahan SIM/STNK dengan prosedur berbelit atau deal dengan price tag tertentu. Suka sama suka dan tidak merugikan pemerintah menjadi alasan perbuatan permisif. Yang tidak dipikirkan mereka adalah tindakan permisif tersebut menjadi kebiasaan, merusak mental, menimbulkan kecanduan dan memicu keserakahan. Bagikan epidemi sifat permisif tersebut menyebar dengan cepat dan merusak kesehatan negeri.

Sebuah fit and property test pun ada price tag-nya. Konon Penyusunan Undang-Undang/Peraturan Daerah pun punya price tag. Daftar Isian Proyek pun tak lepas dari tag pricing. Tag pricing tersebut pada gilirannya membebani pelaksana/konsultan proyek dan muncullah mark-up atau penurunan kualitas/kuantitas proyek.

Bahkan gembong narkotika pun pernah menyampaikan price tag bagi penurunan hukuman dalam sebuah wawancara yang bisa di-search di dunia maya. Adami Wilson, narapidana Nusakambangan, warga negara Nigeria terpidana mati kasus narkoba 10 tahun lalu masih nekat menjalani bisnis haram dengan memanfaatkan kurir untuk mendistribusikan narkoba. Pada bulan Oktober 2012 dalam sebuah wawancaraa Adami Wilson berdalih bahwa tindakannya untuk mencari uang, setelah punya Rp.3 M hukuman mati bisa diskon menjadi 20 tahun. Kalau hanya Rp 1 M hanya berubah dari hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Demikian price tag penurunan hukuman menurut mendiang gembong narkoba tersebut. Dengan mengungkapkan price tag tersebut maka Kasasi, PK maupun grasi sudah akan tertutup baginya dan pertengahan bulan lalu dia telah dieksekusi.

 

Price Tag Dunia menurut Anand Krishna

Sudah sedemikian parahkah moral bangsa kita? Kita perlu merenungkan pesan Anand Krishna dalam buku “Alpha & Omega Spiritualitas”, Anand Krishna, Gramedia, 2013: “Price tag yang terpasang itu adalah sesuai dengan harga yang ditentukan oleh pasar. Harga yang ditentukan bersama oleh para penjual dan pembeli. Harga sesuai price tag bukanlah harga sesungguhnya. Jam tangan yang cost-nya barangkali tidak lebih dari 10 juta rupiah, dipasangi price tag 100 juta rupiah, dan Anda membelinya. Bagaimana bisa? Kok mau? Karena “merk”nya. Berarti Anda membayar 10 kali lipat dari harga sesungguhnya, hanya karena “merk”. Demikian sistem penghargaan di pasar yang ditentukan oleh para penjual dan diamini oleh para pembeli.” Baca lebih lanjut

Pagar Hukum Dilompati, Rasa Malu Dipreteli, Nurani Dibarter Kepentingan Pribadi

Epidemi Kebejatan “Demi Kenyamanan Pribadi” Telah Menyebar ke Seluruh Negeri

“Kita mengajarkan moralitas kepada anak-anak kita. Di sekolah mereka sudah diberi pelajaran agama sesuai dengan kolom agama yang tertera pada kartu penduduk orang tua mereka. Kendati demikian, kebejatan tidak dapat dihadang juga. Kebejatan sudah menyusup kemana-mana. Kebatilan dan ketidakadilan merajalela. Di mana letak kesalahan sistem kita?” Demikian pertanyaan Anand Krishna dalam buku “Alpha & Omega Spiritualitas”, Anand Krishna, Gramedia, 2013.

buku alpha omega

Pengetahuan Tentang Kebenaran Ditaklukkan oleh Kebiasaan Jelek

Seorang teman saya sangat cerdas, sehingga pasti tahu bahwa merokok itu membahayakan kesehatan. Dia pasti sudah membaca berbagai peringatan diberbagai media masa, bahkan di bungkus rokok pun ada peringatan tentang kesehatan. Tetapi mengapa dia tetap merokok? Kebiasaan jelek hampir selalu menaklukkan pengetahuan tentang kebenaran.

Sebuah kebiasaan yang diulang terus menerus membuat synap-synap syaraf otak hampir permanen, dan akhirnya pikiran bawah sadar menjadi terpola. Kemudian untuk mengubahnya menjadi perjuangan yang sangat berat. Dalam bahasa meditasi, inilah yang disebut mind, synap-synap yang hampir permanen, sehingga manusia bertindak sesuai dengan “conditioning” yang diperolehnya. la diperbudak oleh “conditioning” tersebut, dan pikiran jernih tidak mampu mengubah kebiasaan jeleknya. Bukan hanya rokok yang membuat seseorang kecanduan dan sulit melepaskan pengaruhnya. Ketidaksadaran, ketidakpedulian terhadap semua kebiasaan-kebiasaan rendah, ketidakpedulian kita pada kebaikan dan kemuliaan, telah mewujud sebagai epidemi kebobrokan moral yang memperparah kesehatan sebuah bangsa.

 

Jajak Pendapat Kompas tentang Citra Aparat Hukum

Lembaga Indonesia Corruption Watch mengetengahkan jajak pendapat Kompas: “Timpangnya timbangan hukum membuat citra aparat hukum terpuruk, bahkan menyentuh titik nadir. Tajamnya pedang hukum yang mengena kepada orang kecil ternyata tumpul saat menghadapi orang yang memiliki kekuasaan. Timpangnya timbangan hukum membuat citra aparat hukum terpuruk, bahkan menyentuh titik nadir.”

Disebutkan dalam artikel tersebut bahwa “Status sosial, kekayaan, dan juga kedekatan seseorang dengan penguasa akan berpengaruh terhadap proses penegakan hukum”; “Rata-rata delapan dari setiap 10 responden menyatakan, proses penegakan hukum, baik di lembaga kepolisian, kejaksaan, maupun kehakiman, tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat”; “Sekitar 65 persen responden menyatakan, proses hukum pada ketiga jenis kasus itu tidak adil”; Adapun pada kasus kriminal, sebanyak 55 persen responden juga menyatakan rata-rata penanganan kasusnya tidak adil.”

Jajak pendapat Kompas tersebut secara tidak langsung membuktikan bahwa dihukumnya Anand Krishna tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Apakah para aparat tersebut tidak mempunyai nurani? Apakah para aparat tersebut tidak mengetahui putusan yang benar itu bagaimana? Jelas orang-orang secerdas mereka tahu hal tersebut, akan tetapi pengetahuan tentang kebenaran dan hati nurani tersebut kalah oleh pola kebiasaan yang mereka lakukan. Seperti halnya orang yang tetap merokok demi kenyamanan dirinya dan mengabaikan pikiran jernih dan kesehatannya. Baca lebih lanjut