Spiritualisme Ki Hajar Dewantara

 

Kepedulian seseorang yang telah sadar

Konon Kanjeng Nabi Muhammad SAW setelah mi’raj, bertemu Gusti Allah SWT, turun lagi ke dunia, memberikan panduan Shalat agar umat Islam selamat dalam menjalani kehidupan ini. Demikian pula Kanjeng Nabi Musa AS setelah mendapatkan pencerahan memberikan panduan dengan memberikan Sepuluh Perintah Tuhan. Mereka yang telah sadar berupaya memandu masyarakat agar selamat dalam menjalani kehidupan ini. Seorang pilot harus menurunkan pesawatnya agar dapat mengambil penumpang dan membawanya naik menuju tempat tujuan. Seseorang yang telah sadar, perlu menurunkan tingkat kesadarannya, menyamakan diri dengan tingkat kesadaran mereka yang akan ditingkatkan kesadarannya untuk dapat memandunya. Sehingga sebuah Sabda yang sama akan mempunyai pemahaman berbeda bagi mereka yang mempunyai tingkat kesadaran yang berbeda: ada yang hanya memahami kulitnya; dan ada juga yang memahami hakikatnya. Ki Hajar Dewantara, Leluhur kita, Bapak Pendidikan kita, telah merumuskan cara memandu masyarakat dengan rumus, “Ing Ngarsa Sung Tuladha, Ing Madya Mangun Karsa, dan Tut Wuri Handayani”.

 

Ing Ngarsa Sung Tulada

Di depan memberikan keteladanan. Sebagai orang tua, guru atau sebagai pimpinan sebuah organisasi macam apa pun, anak-anak, para murid dan para bawahan akan memperhatikan tingkah laku orang tua, guru atau pimpinannya. Dakwah yang baik adalah dakwah dengan perbuatan. Sejak masih muda, masyarakat telah melihat keteladanan Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam hal kejujuran, maka Kanjeng Nabi diberi gelar Al Amin. Angin tidak perlu gembar-gembor, cukup bertiup dengan pelan, akan menyejukkan orang yang kepanasan. Masyarakat membutuhkan keteladanan, bukan untaian kata-kata belaka. Betapa banyak petinggi negara kita yang pandai bebicara, tetapi tindakannya tidak sesuai dengan yang diucapkannya. Kepandaian bicara tanpa keteladanan itulah yang dicontoh masyarakat masa kini.

 

Ing Madya Mangun Karsa

Di pertengahan memberi semangat. Dalam pergaulan sehari-hari ketika melihat anak-anak, murid atau bawahan mulai mandiri, menjalankan hal yang benar, mereka wajib diberi dorongan, diberi semangat. Kepedulian terhadap perkembangan anak, murid dan bawahan diwujudkan dengan memberi dorongan kepada mereka untuk menjalankan hal yang benar. Seorang anak, murid atau bawahan perlu diberi semangat dalam menjalankan kewajibannya.

 

Tut Wuri Handayani

Di belakang memberi dukungan. Anak-anak, murid atau bawahan yang mulai percaya diri perlu didorong untuk berada di depan. Orang tua, guru atau pimpinan perlu memberi dukungan dari belakang. Sudah seharusnya generasi tua memberi kesempatan kepada generasi yang lebih muda untuk berkiprah. Para sesepuh yang masih bercokol dan tidak mau meninggalkan jabatannya menunjukkan kelalaian dan ketidakberhasilan diri mereka dalam membina generasi penerusnya.

 

Membentuk Gembala yang mumpuni, bukan membentuk Domba yang patuh

Mengikuti perkembangan anak, murid atau bawahan dengan penuh perhatian berdasar cinta kasih tanpa pamrih, tanpa keinginan menguasai dan memaksanya. Seorang tua, guru atau pimpinan termasuk pemimpin spiritual dapat diibaratkan sedang membentuk Gembala yang mumpuni dan bukan membuat Domba yang patuh yang tergantung sepenuhnya kepada orang tua, guru atau pimpinan. Memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya kepada yang muda untuk membina disiplin pribadi secara wajar, melalui pengalamannya sendiri, pemahamannya sendiri dan usahanya sendiri. Yang penting diperhatikan adalah menjaga agar pemberian kesempatan ini tidak akan membahayakan mereka sendiri atau memungkinkan timbulnya ancaman bagi keselamatan orang lain. Demikian nasehat Ki Hajar Dewantara yang mengingatkan para orang tua, guru dan pimpinan sebagai Pemandu, agar masyarakat dapat memberdaya diri. Terima kasih Guru.

 

Triwidodo

September 2008.

Iklan

IMPLEMENTASI PANCASILA: Belajar dari Kesalahan-Kesalahan di Masa Lalu

 

Forum Diskusi & Konsultasi Peningkatan Penghayatan dan Implementasi Ideologi Pancasila

Kementrian Koordinator Bidang Politik Hukum & Keamanan RI

Jakarta, 26 Juni 2008

oleh: Anand Krishna

 

Dalam triloginya tentang Indonesia, Prof. Victor M. Fic asal Kanada, mengulas sejarah Indonesia sejak runtuhnya Majapahit hingga pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri. Kiranya pilihan “masa” yang dibahas itu sangat relevan. Karena sejak runtuhnya Majapahit, bangsa ini belum lagi meraih kembali kejayaannya.

Kita tidak perlu bernostalgia tentang masa lalu, namun kita perlu bertanya, “Apa sebabnya?” Victor M. Fic mengingatkan bahwa sebagai bangsa yang besar kita mesti belajar dari keberhasilan dan kegagalan kita pada masa lalu, supaya tidak dikutuk – condemned to repeat the same mistakes – untuk mengulangi kesalahan-kesalahan pada masa lalu.

Sebagai hasil dari penelitian Coedes, sejarawan asal Perancis, kita hampir dapat memastikan bahwa dinasti Sriwijaya adalah dinasti yang paling lama berkuasa dalam sejarah umat manusia. Awalnya diperkirakan kekuasaan mereka berlanjut hingga 8 abad, namun penemuan-penemuan baru di Cambodia dan apa yang pernah disebut wilayah Indocina, membuktikan bahwa kekuasaan Sriwijaya berlanjut hingga hampir 12 abad.

Majapahit sebagai kelanjutan dari Singasari – berkuasa selama hampir 4 abad. Namun setelah runtuhnya Majapahit, ketika Kesultanan Demak berkuasa, maka dalam waktu kurang dari satu abad saja, Nusantara terpecah-belah, kemudian dijajah oleh kekuatan-kekuatan asing secara bergilir.

Apa yang menyebabkan hal itu? Kesalahan kita apa, sehingga kejayaan pada masa lalu itu tinggal kenangan saja?

Pertama: Sebagai negara kepulauan, kita membutuhkan perekat yang sangat kuat untuk mempersatukan sukubangsa-sukubangsa yang tinggal di sini. Dan, perekat itu, sebagaimana dipahami oleh Sir Stamford Raffles, adalah “budaya” – titik.

Dinasti Sriwijaya dan Majapahit memahami betul hal tersebut. Salah seorang raja Sriwijaya pernah berkunjung ke Mekah, dan memperoleh gelar Haji Sumatrani. Ia memeluk agama Islam. Mayoritas rakyatnya beragama Hindu dan Buddha. Dan hal ini pada masa itu tidak menjadi masalah. Karena, sang Raja Sriwijaya yang beragama Islam tersebut tetap berpegang pada budaya sebagai perekat bangsa.

Majapahit memiliki raja beragama Hindu dan patih yang beragama Buddha – namun masyarakat Islam yang merupakan minoritas pada masa itu tidak didiskriminasi. Negara menjamin kebebasan rakyatnya dalam hal beragama dan berkeyakinan, dan memfasilitasi pembangunan tempat-tempat ibadah bagi mereka. Lagi-lagi, perekat yang mereka gunakan adalah perekat budaya.

Ketika perekat budaya itu terabaikan, dan Raden Patah menggunakan agama sebagai landasan bernegara – maka bangsa ini tenggelam dalam lembaran-lembaran sejarah. Kita menjadi bangsa kuli, bangsa tempe.

Ada pun mereka yang mendorong Raden Patah untuk melawan keluarganya sendiri demi kekuasaan – adalah para pedagang dari seberang yang hanya menggunakan agama sebagai alat politik, sebagai kedok. Hasil penelitian Parlindungan, Prof Slamet Mulayana dan lain-lain, yang selama bertahun-tahun dianggap sebagai spekulasi saja – sudah terbuktikan kebenarannya. Banyak karya ilmiah baru dan lama yang mendukungnya.

Kedua: Sebuah negara kepulauan dengan belasan ribu pulau adalah unprecedented case. Tidak pernah ada negara seperti itu pada masa lalu, dan tidak ada pila pada masa kini. Sebab itu, Prof Fic mengatakan, bahwa Indonesia perlu belajar dari sejarahnya sendiri. Tidak bisa belajar dari sejarah bangsa lain.

Sistem Pemerintahan yang cocok bagi negara ini adalah sistem “kesatuan”. Kebhinekaan mesti diakui, bahkan diapresiasi, tetapi pengakuan itu, apresiasi itu mesti “mempersatukan” kita semua. Benang merah “keikaan” tidak bisa diabaikan atau terkalahkan karena “kebhinekaan”. Bila diterjemahkan dalam konteks sekarang, maka sistem yang cocok bagi kita adalah sistem “negara kesatuan” dan bukan “negara federal”. Hal ini telah saya bahas secara panjang lebar dalam buku saya “Sandi Sutasoma” (Penerbit: Gramedia Pustaka Utama).

Bhinneka Tunggal Ika” adalah kearifan lokal kita. Kita tidak mengimpornya dari luar. Dan, kearifan lokal ini adalah cerminan budaya bangsa kita.

Budaya kita bukanlah budaya yang berbasiskan teradisi saja – entah tradisi agama atau yang lain – tetapi berbasiskan “pengalaman spiritual”. Spiritualitas kita berada di atas kepercayaan-kepercayaan yang kita warisi dari nenek moyang kita sendiri atau dari luar. Seorang Mpu Tantular yang beragama Buddha bisa mengapresiasi ajaran Shiwa dan menemukan persamaan serta kesamaan dalam hal kedua aliran besar tersebut. Ini adalah hasil dari “pengalaman pribadi” Sang Mpu sendiri. Ia tidak meminjamnya dari pengalaman dan pencerahan orang lain.

Agama belum tentu dapat menemukan persamaan-persamaan seperti itu. Karena, “pendirian” suatu agama adalah “pernyataan” tentang tidak setujunya sang pendiri terhadap agama-agama lain yang ada pada zamannya. Bila ia setuju dan hanya ingin melakukan pembaharuan, maka jelas ia tidak akan mendirikan agama baru.

Spiritualitas adalah sebuah kesadaran bahwa “agama” memang berbeda-beda, dan tidak dapat dipersatukan. Namun, “esensi” dari setiap agama, intisarinya satu dan sama. Kesadaran ini tidak diperoleh lewat pengetahuan, tetapi lewat pengalaman pribadi.

Kiranya para founding fathers bangsa ini memahami betul hal tersebut. Maka, sebelum memproklamasikan kemerdekaan Indonesia – mereka telah menentukan sebuah landasan yang kukuh untuk bernegara dan berbangsa. Landasan tersebut tidak hanya kultural, tetapi spiritual – inilah Pancasila.

Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara – yang telah terlupakan visinya oleh bangsa ini – menyampaikan secara tegas dan jelas bahwa Pancasila adlah “saripati budaya Nusantara”. Bila unggulan-unggulan atau puncak-puncak dari budaya setiap anak bangsa dikumpulkan – nilai-nilai universal itu dikumpulkan – maka kita akan menemukan kelima nilai yang ada dalam Pancasila.

Sebab itu, Bung Karno pun pernah mengingatkan bahwa Pancasila tidak perlu dijadikan ideologi politik – karena ia berada di atas segala macam ideologi.

Di sinilah letak kesalahan kita selama ini. Bung Karno sendiri – setelah menyatakan hal tersebut – melakukan kesalahan yang fatal. Saya bukanlah pengagun Bung Karno, saya seorang pemuja Bung Karno. Namun, kesalahan yang terjadi mesti di-point out, supaya tidak terulangi.

Ketika Pancasila dijadikan salah satu dari “7 Bahan Indoktrinasi” – maka bangsa ini melakukan kesalahan yang besar. Budaya tidak bisa menjadi doktrin. Doktrin adalah sesuatu yang asing, sesuatu yang hendak ditambahkan kepada individu atau kelompok. Sementara itu, budaya inheren dan mengalir bersama darah kita.

Agama bisa menjadi doktrin, budaya tidak bisa. Contoh yang paling gampang untuk dipahami adalah kasus poligami oleh orang-orang terpandang. Agama boleh tidak keberatan dengan ulah mereka itu, budaya kita tidak mengijinkannya.

Pertanyaan yang barangkali muncul adalah: Apakah raja-raja kita pada masa lalu tidak melakukan poligami? Ya mereka melakukannya, tetapi hal tersebut tidak menjadi budaya. Hal tersebut bukanlah salah satu “unggulan” – tidak memiliki nilai universal. Tidak diterima secara universal. Maka tidak di-endorse.

Berbeda halnya dengan bangsa lain, ketika seorang tokoh boleh kawin berulang kali – dan tidak ada yang peduli. Sebab, disana hal tersebut memang sudah membudaya.

Kembali kepada Pancasila yang kemudian menjadi ideologi, doktrin dan dogma – kesalahan yang dilakukan oleh Bung Karno juga dilakukan oleh Pak Harto. Pancasila menjadi bagian dari PMP,P4, dan sebagainya. Lagi-lagi, ia menjadi doktrin, dogma…..

Maka, jelas kelompok-kelompok agamawan melihat Pancasila sebagai “lawan”, “musuh” – karena dianggap hendak merebut kedudukan mereka.

Agama memiliki doktrin, dogma, kredo…. Bila Pancasila juga memilikinya, maka jelas ia dianggap sebagai saingan. Konflik yang sering terjadi antara kelompok agamawan dan pemerintah yang menjunjung tinggi Pancasila sebagai “ideologi” – sekedar ideologi negara – disebabkan oleh “kedudukan Pancasila yang salah”.

Pancasila bukanlah sekedar ideologi negara, karena ideologi negara dapat diubah. Pemerintahan yang berkuasa dapat mengubahnya dengan mudah. Para agamawan pun bisa berdebat, sebagaimana terjadi selama ini, bahwasanya ideologi buatan manusia mesti terkalahkan oleh ideologi buatan tuhan. Sengaja saya menggunakan “t” kecil untuk “tuhan: – karena sesungguhnya ideologi-idologi berlandaskan agama pun adalah ideologi-ideologi buatan manusia.

Sebagai contoh: Suara-suara yang mendukung ideologi atau syariat agama – agama mana pun jua – sudah pasti berkiblat pada pemahaman mereka, pemahaman kelompok mereka atau tokoh yang mereka junjung tinggi atas syariat tersebut.

Bagaimana mempertemukan pemahaman-pemahaman yang beda itu? Bila kita ingin mengubah landasan kita bernegara dengan landasan agama, maka pemahaman siapa yang akan dijadikan acuan? Dalam semua agama, perbedaan pemahaman dan penafsiran itu ada.

Pancasila mesti dipahami kembali, dimaknai kembali sebagai Cultural Force, “Kesaktian” Budaya, dan bukan sekedar “kekuatan”.

Kekuatan atau power dapat bertambah dan berkurang. Power adalah energi yang kita peroleh dari makanan, minuman, bahkan proses pernapasan. Namun, Force atau Kesaktian adalah sesuatu yang inheren. Sesuatu yang kita miliki sejak lahir. Ia adalah The Life Force. Budaya adalah Kesaktian atau Life Force seperti itu.budaya mengalir bersama darah kita.

Pendidikan adalah sarana untuk memuluskan aliran tersebut, supaya ia mengalir secara merata dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Pendidikan hanyalah sebuah sarana untuk mengungkapkan “segala yang terbaik dalam diri manusia”. Untuk mengungkapkan nilai-nilai kebudayaan yang sudah ada di dalam dirinya.

Sebab itu, Dewantara menganjurkan sistem pendidikan yang berlandaskan budi pekerti. Sayang sekali bahwa landasan ini terlupakan. Bahkan, tujuan pendidikan untuk mengembangkan budi (pikiran yang jernih) serta hridaya (perasaan yang halus namun kuat dalam pengertian firm, teguh) – pun terlupakan sudah.

Takwa dan iman menjadi tujuan pendidikan. Padahal yang dapat menentukan takwa dan iman manusia jelas bukan sekolah, penafsir agama, maupun pejabat pemerintah. Adalah Hyang Maha Kuasa yang dapat menentukan kedua hal tersebut.

Character building terlupakan – maka hasilnya sudah dapat dirasakan saat ini. Pemahaman tentang budaya pun menjadi kacau, sehingga terlecehkanlah nilai-nilai budaya. Urusan budaya dikaitkan dengan pariwisata, tourism. Padahal, yang dapat dikaitkan dengan pariwisata hanyalah seni saja, bukan budaya.

Budaya mesti kembali mewarnai seluruh aspek kehidupan. Kita membutuhkan para politisi, petinggi dan diplomat yang berbudaya. Kita juga membutuhkan para pendidik, pengajar, pengacara, dan profesional yang berbudaya.

Lihat apa yang terjadi ketika para pengacara yang tidak berbudaya, yang membela klien hanya karena urusan kantong atau ideologi agama tertentu, mengacaukan seluruh tatanan masyarakat kita. Bagaimana kita bisa membela para penjahat dan para pembunuh berdarah dingin atas nama agama? Dapatkah kita membela mereka bila cukup berbudaya dan memikirkan nasib klien kita yang telah jelas-jelas melakukan tindakan kriminal.

Agama adalah urusan pribadi manusia dengan Sang Maha Cipta, Sang Keberadaan, Gusti Allah – apa pun sebutan kita bagi Hyang Maha Tunggal itu. Iman kita, takwa kita terhadap-Nya adalah urusan kita dengan-Nya.

Bangsa ini, negara ini mesti segera mendudukkan kembali nilai-nilai luhur budaya – dalam hal ini Pncasila sebagai intisari budaya Nusantara – pada posisi yang benar. Pada kedudukan semestinya.

Dan, upaya itu mesti dimulai dari sekolah. Dengan cara mengubah seluruh sistem pendidikan kita menjadi value-based, berlandaskan pada nilai-nilai luhur budaya, budi pekerti. Urusan budaya pun hendaknya tidak menjadi urusan Kementrian Pariwisata, tetapi urusan Kementrian Budaya dan Pendidikan dengan pemahaman yang betul, yakni budaya sebagai tujuan dan pendidikan sebagai sarana untuk mengungkapkannya.

Bahkan, istilah “implementasi Pancasila” pun semestinya dipahami sebagai “re-discovery of inherent values in human being”.

Haruskah Peristiwa 43 tahun yang lalu terulang lagi?

Menyimak Peristiwa 1 Juni 2008 di Monas dan rentetan kejadian sebelumnya.

 

Perih

Sedih

Haru

Tangis

Menyesak dada

Kecewa

Panas membara

Memenuhi rongga dada

 

Bunda Pertiwi,

Dikau lah Bunda yang sebenarnya.

Kukutip goresan pena, ketikan keyboard Putra Terbaikmu

 

Beloved,

Keadaan saya saat ini seperti seorang ibu yang telah merelakan anak-anaknya untuk maju ke medan perang. Mereka telah kembali dengan badan mereka berlumuran darah. Sang ibu menangis, hatinya pecah berkeping, namun jiwanya bangga. Karena, air susu dia yang mengalir sebagai darah dalam tubuh anak-anaknya tidak sia-sia.

Darah yang keluar dari badanmu adalah darahku. Pukulan yang kena kalian telah mengenai diriku.

Serahkan rasa sakitmu kepadaku, raihlah kesehatan dan penyembuhan dariku.

Jenderalku, komandanku, prajuritku, aku bangga memilikimu.

Aku bangga atas segala pengorbananmu bagi Ibu Pertiwi, Nusa, dan Bangsa.

Nama-namamu telah terukir diatas dadaku.

Sejarah akan mengenangmu sepanjang masa.

 

Love n blessings,

ibumu, gurumu, temanmu… a.k.

 

Sebetulnya kami tidak ingin mengungkap masa lalu, sudah kusimpan rapat dalam bawah sadarku.

Tetapi semua terungkap kembali seakan nyata.

Empat puluh tiga tahun lalu kejadian hampir serupa.

Dulu Partai Komunis pernah bertindak serupa, suara teror dimana-mana.

Dulu demi rakyat, buruh tani.

Kekuatannya seakan melingkupi Bumi Pertiwi.

Tetapi apa yang telah terjadi?

Kita semua mengetahui.

 

Kini, demi agama, demi kebenaran menurut mereka.

Biarlah umum yang menilainya.

Haruskah peristiwa dulu terjadi lagi?

Dengan setting dan pemeran masa kini?

Kami tidak tahu apakah ini bentuk pengulangan dan reinkarnasi.

Kami juga tidak ingin membuat dugaan yang belum pasti.

Kami sama sekali tidak menyamakan suasana.

Hanya mohon dirasakan dan diambil hikmahnya.

 

Dan dari dulu dan sekarang mayoritas warga tetap diam.

Silent Majority.

Diperlukan bakteri yakult untuk menyehatkan tubuh dari virus berbahaya.

Diperlukan virus berkebangsaan untuk mempersatukan tubuh yang diserang virus yang berusaha mencerai-beraikan.

 

Bunda Pertiwi,

Tidakkah putra-putramu merasakan?

Sembah sujud bagi Bunda.

Antara Politik Praktis dan Kesadaran Bernegara (Civic Awareness)

 

Kesukaan Pakdhe Jarkoni bicara tentang Indonesia, memancing Lik Bagio, sahabatnya untuk mencari sisik-melik, informasi apakah Pakdhe jarkoni akan mencalonkan diri sebagai anggota dewan perwakilan rakyat daerah.

 

Lik Bagio: Pakdhe kelihatan nasionalis sekali sekarang. Apakah pakdhe mau terjun ke kancah partai politik?

 

Pakdhe Jarkoni: Cool man, kalem sedikit Lik Bagio, Barangkali kita harus membedakan antara “politik praktis” dan “kesadaran bernegara” — atau civic awareness. Kedua-duanya memang menyentuh wilayah politik. Namun, dengan tujuan yang sangat berbeda.

 

Lik Bagio: Weleh-weleh, Waduh, Pakdhe penjelasannya seperti pengajar di fakultas Sospol. Tolong dijelaskan pakdhe!

 

Pakdhe Jarkoni: Pakdhe hanya mengutip penjelasan para sahabat Guru pakdhe, lho! Pakdhe begitu terpana melihat kecintaan Guru pakdhe dan sahabat-sahabatnya terhadap Ibu Pertiwi. Berpolitik praktis berarti ikut serta dalam salah satu kekuatan politik atau patai politik dengan tujuan akhir adalah: Kekuasaan. Sementara dalam civic awareness, kita adalah bagian dari warga negara yang menghendaki kehidupan kebangsaan yang lebih baik bagi semua. Ini merupakan hak dari setiap warga negara — sebagaimana setiap warga negara memiliki hak untuk memilih secara langsung wakil-wakil rakyatnya. Tak perlu kekuasaan politik untuk melakukan hal ini.

 

Lik Bagio: Jangan tersinggung lho pakdhe, saya menghormati pandangan pakdhe. Seandainya cintanya pakdhe terhadap negara itu akibat terkena virus kesadaran berbangsa. Saya akan menularkan virus tersebut semampu saya. Percayalah pakdhe, Suerr, swear, sumpah! Terus indikasi masyarakat yang sadar atau belum itu apa pakdhe?

 

Pakdhe Jarkoni: Salah satu indikator penting untuk menunjukkan apakah DEMOKRASI telah berjalan baik atau belum, adalah dengan melihat sejauhmana PARTISIPASI MASYARAKAT dalam proses berbangsa dan bernegara… Civic awareness adalah bagian dari upaya untuk mendorong meningkatnya “partisipasi masyarakat” agar menjadi lebih berkualitas. Sahabat-sahabat Guru pakdhe tidak hendak terjun dalam politik praktis. Bahwa mereka bersentuhan dengan “orang-orang politik” seperti Menteri, Gubernur dan sebagainya, hal itu memang bagian dari upaya untuk mendorong dan mengingatkan mereka akan tujuan dan cita-cita kemerdekaan kita. Namun, tidak berarti bahwa mereka sudah menjadi “underbow” atau sudah berafiliasi dengan salah satu kekuatan politik. Gitu Lik Bagio!

 

Lik Bagio: Terus bagaimana pandangan pakdhe tentang kebebasan beragama di Indonesia?

 

Pakdhe Jarkoni: Pasal 29 ayat 2 UUD’45 melindungi kebebasan setiap WNI untuk beribadah menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Tapi ironisnya kebebasan beragama di Indonesia mengalami masa-masa yang sangat suram. Pemerintah melalui perangkat hukum, lebih mengontrol kebebasan beragama ketimbang melindungnya. Demikian pula lembaga-lembaga keagamaan ‘resmi’ cenderung memaksakan pengertian mereka masing-masing pada masyarakat daripada mengayomi kehidupan beragama di Indonesia.

 

Lik Bagio: Kami mengingat salah satu Profesor yang mengungkapkan paradoks-paradoks yang terjadi dalam kehidupan beragama di Indonesia. Salah satunya adalah hubungan kekerasan dengan agama. Agama yang

semestinya identik dengan kesejukan dan kelembutan telah berubah menjadi alasan bagi melakukan kekerasan terhadap sesama di Indonesia. Beliau menyoroti kekerasan yang terjadi pada tempat-tempat hiburan, rumah ibadah agama lain, komunitas “Lia” Eden dan kelompok Ahmadiyah, yang sebagian besar justru terjadi setelah Sholat Jumat ataupun Tablig Akbar. Ini terjadi karena khotbah-khotbah pada acara-acara tsb justru dipenuhi oleh khotbah-khotbah penuh kebencian. Apakah ini yang disebut beragama ? Bagaimana pandangan pakdhe?

 

Pakdhe Jarkoni: Bila kita berlebih-lebihan dalam beragama, maka kita akan kehilangan keseimbangan yang berakibat gelisahnya jiwa melihat realitas yang ada di sekitar kita. Kita akan melihat segala sesuatu adalah dosa dan kesalahan dalam diri maupun sekitar kita. Ini memicu kemarahan kita, yang pada akhirnya kekerasan pada segala sesuatu yang kita anggap dosa ataupun kesalahan. Segala sesuatu yang berlebihan tidak baik. Guru pakdhe memuji keberanian Profesor tersebut dalam memperjuangkan kebenaran dan pluralisme di Indonesia. “Banyak orang yang tahu kebenaran tapi tak berani mengungkapkan kebenaran. Itu tak ada gunanya” sahut Guru sambil bercerita bahwa Hitler bisa demikian kejam karena orang-orang baik pada jaman itu diam saja ketika Hitler berbuat ketidakadilan. Terima kasih.

 

Triwidodo.

Maret 2008.

Menghormati Simbol-Simbol Agama

 

Pakdhe Jarkoni yang baru saja kledang-kledang, jalan pelan-pelan mau keluar rumah, di depan regol, pintu gerbang dihentikan Pak Sulis yang penganut aliran kepercayaan. Sambil berdiri terjadilah dialog menarik antara mereka.

 

Pak Sulis: Selamat pagi pakdhe, mau tindak-tindak, jalan-jalan ya? Saya mau nanya sebentar, kata orang di rumah pakdhe banyak simbol-simbol agama, kami turut senang pakdhe, tetapi saya mau tahu pandangan pakdhe tentang simbol-simbol agama tersebut.

 

Pakdhe Jarkoni: Menurut Guru pakdhe, Yang Mulia Buddha setelah mendapatkan pencerahan di Bodhgaya selalu jalan-jalan, vihar ke berbagai tempat. Tindakan dan Ucapan dari Yang Sudah Mendapatkan Pencerahan tersebut menjadi dasar ajaran bagi pengikutnya. Kalau tindakan dan ucapan Beliau selama 50 tahun itu dibukukan akan menghabiskan berapa almari? Bagi pengikutnya, cukup melihat patung Buddha saja, sudah memberikan inspirasi untuk melangkah dalam kehidupan. Rasa yang timbul dari melihat patung saja sudah mewakili ingatan akan ucapan dan tindakan beliau selama 50 tahun. Jadi simbol apa pun apabila dapat meningkatkan spiritual, menurut pakdhe ya alat yang sah-sah saja.

 

Pak Sulis: Sungguh luar biasa Guru pakdhe. Jadi orang bisa menggunakan alat spiritual, patung atau lukisan atau kaligrafi untuk memandu langkahnya dalam menapaki kehidupan. Sebaiknya kita menghormati simbol kepercayaan orang lain kan?

 

Pakdhe Jarkoni: Dirumah Pak Sulis terdapat foto Presiden dan wakil Presiden Republik Indonesia, boleh tidak orang menginjak-injak foto tersebut, kan foto tersebut sebenarnya hanya kertas belaka. Jelas tidak boleh, karena foto itu adalah simbol pemimpin negara kita. Menginjak-injaknya berarti menghina negara kita.

 

Pak Sulis: Di rumah kami, sebagai penganut kepercayaan banyak patung dan pernik-pernik yang merupakan simbol penghormatan kami terhadap Gusti, Pangeran Kang Maha Agung. Ada keponakan kami yang menganggap itu semua berhala, bagaimana kami meng-counter-nya pakdhe?

 

Pakdhe Jarkoni: Menurut agama pakdhe, Orang mukmin itu adalah orang yang pada waktu berbaring, duduk, berdiri dan berjalan ingat akan Allah swt. Kebanyakan orang itu pada waktu berbaring, duduk, berdiri dan berjalan yang diingat dunia, bahkan yang diingat duit, bagi yang sedang kasmaran, jatuh cinta yang diingat kekasihnya. Bukankah itu semua bukan Allah swt, bukankah itu semua berhala? Bahkan pada waktu sembahyang pun yang diingat urusan dunia, apa itu tidak menyekutukan Allah swt dengan yang lain. Menurut pakdhe itu berhala. Keponakanmu menganggap kata-kata orang yang diseganinya sebagai kebenaran, bukankah keponakanmu menyamakan fatwa seseorang dengan kebenaran Tuhan? Kami belum paham mengenai taqlid buta, tetapi apakah itu tidak menyekutukan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menilai. Tenangkan pikiran, agar jiwa menjadi tenang. Kalau jiwa tenang hati nurani akan bersuara. Jangan mencari pembenaran dengan otak atau pikiran, apalagi dengan menggunakan nafsu, biarkan lubuk hati nurani terdalam yang bicara.

 

Pak Sulis: Terima kasih pakdhe, sudah cukup penjelasan pakdhe, kami mau pulang. Mohon maaf mengganggu pakdhe yang mau tindak-tindak, jalan-jalan, vihar. Sampai ketemu nanti.

 

Triwidodo.

Maret 2008.

Pandangan Para Ulama Founding Fathers Terhadap Pancasila

 

Fauzi keponakan pakdhe Jarkoni adalah mahasiswa yang bersemangat. Setelah mendapatkan beberapa pidato Bung Karno tentang Pancasila, kembali dia bertandang ke rumah pakdhe Jarkoni.

 

Fauzi: Pakdhe, terima kasih atas pemberian beberapa pidato Bung Karno. Luar biasa, dasar negara tersebut dapat mempersatukan seluruh masyarakat Indonesia yang amat beraneka ragam. Bagaimana pandangan pakdhe tentang pemikiran khilafah Islam, bersatunya negara-negara Islam dalam satu kekhalifahan?

 

Pakdhe Jarkoni: Mari kita lihat di Timur Tengah dengan jernih. Semua negara di sana beragama Islam, tetapi banyak negara yang bahkan tidak bersahabat. Di dalam satu agama pun ada beberapa pendapat, bukankah perbedaan antara Shiah dan Sunni pada zaman dahulu memakan banyak korban? Karena yang jadi panglima adalah kekuasaan bukan agamanya. Agama dijadikan alat untuk menggapai kekuasaan. Bukankah berapa khalifah sesudah nabi juga terbunuh, padahal agamanya sama. Karena apa? Karena perebutan kekuasaan, bukan agamanya yang salah, tetapi pemimpin yang menyalahgunakan agama. Renungkanlah. Jernihkan pikiranmu.

 

Fauzi: Pakdhe bagaimana pandangan para ulama zaman dulu terhadap Pancasila?

 

Pakdhe Jarkoni: Hamka dalam risalahnya yang bernama”Urat Tunggang Pancasila” menyatakan pendapatnya, bahwa bagi tiap-tiap orang yang beragama atau tiap-tiap orang yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pancasila bukanlah sesuatu yang perlu dibicarakan lagi, karena Sila yang empat daripada Pancasila sebenarnya hanyalah akibat saja daripada Sila yang pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Marilah kita perhatikan sabda Nabi yang beliau kutib untuk menyatakan tafsir daripada Perikemanusiaan: “Yang sebaik-baiknya manusia ialah yang banyak manfaatnya kepada sesama manusia.”

 

Fauzi: Bagaimana pandangan Moh. Natsir pakdhe?

 

Pakdhe Jarkoni: Moh. Natsir dalam pidatonya di Pakistan Institute of International Affairs di Karachi pada tanggal 9 April 1952, mengatakan: “Indonesia tidak memisahkan Agama dari Kenegaraan. Dengan tegas, Indonesia mewujudkan Tauhid dan percaya kepada tuhan Maha Esa itu sebagai tiang turus dari Pancasila – Kaedah yang Lima – dan dianut sebagai dasar rohani, akhlak dan susila oleh Negara dan Bangsa Indonesia.”

 

Fauzi: Jadi bagaimanapun ada perbedaan antara Islam di Indonesia dengan di negara lainnya? Maksud kami esensinya sama, tetapi budaya kita memang tidak sama dengan budaya negara lain?

 

Pakdhe Jarkoni: Kadang-kadang, dikatakan sebelum ada Islam, masyarakatnya masih jahiliah. Pendapat itu betul untuk di Arab pada zaman nabi, tetapi di Indonesia, sebelum Islam kita sudah maju budayanya. Pancasila digali dalam sekali sampai masa pra-Hindu. Dan pada waktu itu nenek moyang kita, leluhur kita sudah berbudaya. DNA nenek moyang kita masih mengalir dalam diri kita, itu tidak dapat kita pungkiri.

 

Fauzi: Terus bagaimana pendapat para ulama Founding Fathers kita tentang tetangga mereka yang berbeda agama?

 

Pakdhe Jarkoni: Hamka berpedoman pada sabda nabi yang tadi pakdhe katakan: “Yang sebaik-baiknya manusia ialah yang banyak manfaatnya kepada sesama manusia”. Selanjutnya beliau juga menyatakan: “Masuk neraka wailun, walaupun dia sembahyang tunggak-tunggik, ditambahnya sembahyang lima waktu dengan segala sembahyang sunat, kalau dihambat-hambatnya bertolong-tolongan, bantu-membantu, gotong-royong… Walaupun katanya dia percaya kepada Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, bohong kepercayaan itu kalau dia menyakiti jirannya (tetangganya).

 

Fauzi: Terima kasih pakdhe, semoga amal ibadah para Founding Fathers diterima Allah swt, dan kami sebagai generasi penerusnya mendapatkan bimbingan dan perlindungan-Nya. Amin.

 

Triwidodo.

Maret 2008.

Pertanian yang Mengabaikan Anugerah Yang Maha Kuasa

 

Lik Darmo yang seniman senang menjadi petani, rasanya ayem-tentrem, aman-tenteram melihat tanaman padi di sawah. Di atas Gubuk di tengah sawah lik Darmo berbincang-bincang dengan pakdhe Jarkoni.

 

Lik Darmo: Pada zaman dahulu, negeri Nusantara ini maju pertaniannya. Orang-orang asing datang ke Nusantara bukan hanya untuk menikmati keindahan alam, melainkan untuk mencari hasil pertanian, baik kelapa, rempah-rempah maupun hasil bumi lainnya. Kesuburan tanah di Nusantara adalah berkah dari Yang Maha Kuasa. Kerajaan Sriwijaya mengekspor hasil bumi dengan armada milik sendiri. Luar biasa. Tetapi kondisi pertanian saat ini sangat memprihatinkan. Para petani sulit untuk hidup layak dengan hasil bertani saja. Anak-anak petani bersekolah di kota dan tidak mau kembali bertani, karena penghasilannya tidak menjanjikan. Bagaimana pakdhe? Mengapa demikian?

 

Pakdhe Jarkoni: Pertama sekali kita lihat dulu dari sisi lahan-lahan subur yang dialihfungsikan menjadi kota dan permukiman. Kemudian di desak kebutuhan akan lahan, hutan tempat resapan air di gunung mulai dijadikan lahan pertanian. Kita telah menyia-nyiakan anugerah kesuburan tanah dan berkah hutan penyimpan air. Kita tidak menghargai anugerah Yang Maha Kuasa.

 

Lik Darmo: Hal demikian terjadi karena hasil pertanian tidak menjanjikan dan kebutuhan permukiman melonjak akibat pertumbuhan penduduk serta pemikiran yang kurang bijak, demi keuntungan yang segera kita melupakan kerugian yang akan datang nantinya. Kumaha engke bae, bagaimana nantinya saja, yang penting sekarang saya untung. Tindakan yang tidak berlandasakan spiritual dan nafsu penyelesaian instan yang dijadikan panglima.

 

Pakdhe Jarkoni: Mari kita lihat kondisi petani di negara-negara maju. Di Jepang, agar petani tetap bersemangat, pemerintah membeli harga hasil bumi dengan harga tinggi. Kemudian agar harga terjangkau masyarakat luas, pemerintah menjual dengan harga lebih murah. Atau dengan kata lain disubsidi. Di Amerika investasi di bidang pertanian tidak dibebani bunga. Sehingga masyarakat mau pinjam modal untuk membangun prasarana irigasi. Pemerintah Belanda mengeluarkan dana subsidi sebesar US $ 2.50 setiap hari untuk setiap ekor sapi. Dana sekitar Rp 23.000 tersebut hampir sama dengan upah minimum seorang anak manusia di negeri kita.

 

Lik Darmo: Betul pakdhe, Indonesia dengan sekian belas ribu pulau dan tanah yang jauh lebih subur dari mereka – malah menjadi pengimpor buah-buahan, sayuran dan makanan kaleng dari mereka. Setiap tahun kita sudah mengeluarkan lebih dari 200 juta dollar Amerika untuk mengimpor buah-buahan, sayuran dan makanan kaleng dari Cina saja. Belum lagi dari Australia, Amerika, Timur Tengah, Eropa dan negara-negara lain.

 

Pakdhe Jarkoni: Prihatin sekali Lik, “bumi” dan “hasil bumi” adalah “bekal utama” yang diberikan oleh Keberadaan kepada kita. Menggadaikan pemberian utama itu demi sesuatu apa pun jua – sungguh tidak cerdas. Dengan segala kemajuan di bidang teknologi dan sains, Amerikat Serikat tetap saja melindungi para petani mereka. Hasil bumi mereka berlimpah dan diekspor ke manca-negara.

 

Lik Darmo: Saya mendengar dari seorang ahli pertanian kita yang sekarang pindah ke negeri Jiran, bahwa tanah Bali sungguh sangat subur. Ia menyayangkan pembangunan Bali yang dianggapnya tidak sesuai dengan potensi Bali. Ketika saya menantang dia untuk berbicara di depan umum dan menyampaikan ide-idenya kepada pemerintah, ia tersenyum: “Kamu pikir saya tidak melakukan hal itu? Sudah. Dan, tidak seorang pun mau mendengarku. Maka, aku frustrasi sendiri.” Dalam keadaan frustrasi itu, ia mendapat tawaran dari salah satu universitas termuka di Malaysia, dan ia menerimanya. Kesalahan terletak pada diri kita. Kita masih belum cukup cerdas untuk memahami dampak pembangunan yang kurang cerdas terhadap lingkungan yang menyebabkan “Pemanasan Global”. Sadarkah kita akan dampak kenaikan suhu 1.5 derajat saja? Sadarkah kita akan dampaknya? Berapa ratus pulau yang akan tenggelam, dan berapa ribu pulau yang luasnya menciut?

 

Pakdhe Jarkoni: Semoga Yang Maha Kuasa mengampuni atas tindakan kita yang mengabaikan kesuburan tanah hanya untuk permukiman dan malah menghilangkan hutan resapan air sebagai tanah pertanian. Semoga.

 

Triwidodo.

Maret 2008.